Perombakan Direksi BUMN Politis, Menteri Rini di Ujung Tanduk
Herdaru Purnomo & Lidya Julita S, CNBC Indonesia
16 July 2019 13:02
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meminta kepada para BUMN untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam A Putro kepada CNBC Indonesia dalam pesan singkatnya, Senin (15/7/2019) malam.
"Memang ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan RUPSLB," ujar Imam.
Ia pun menyampaikan, tentunya proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal, antara lain melalui publikasi di media.
Imam menambahkan ada dua agenda yang diminta dalam RUPS, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.
Namun, sampai berita ini ditulis, Imam masih enggan berkomentar lebih lanjut mengenai detil dari RUPSLB dari BUMN tersebut. Sumber CNBC Indonesia, mengungkapkan jumlah BUMN yang diminta RUPSLB mencapai 20-25 BUMN.
Rini Di Ujung Tanduk?
Pengamat Ekonomi dari INDEF Bhima Yudhistira mengungkapkan perombakan direksi BUMN ini penuh unsur politis yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini sebagian besar tak terkait dengan kinerja BUMN itu sendiri.
"Nantinya biarpun Menteri bukan Rini, posisi BUMN nantinya akan tetap loyal ke Rini Soemarno" kata Bhima.
"Jadi belum tentu soal kinerja direksi BUMN. Ini banyak motif politiknya," terang Bhima.
Bhima menceritakan, Rini merupakan salah satu Menteri yang terancam posisinya. Pasalnya banyak ketidakberesan dari sisi pengelolaan BUMN.
Yang cukup fatal terakhir bagi Rini Soemarno adalah kasus Garuda Indonesia. Bhima memandang Rini Soemarno memang masuk list teratas yang terancam didepak Jokowi.
"Menteri BUMN juga kocar kacir melihat Direksi beberapa BUMN tersandung kasus korupsi misalnya Dirut PLN Sofyan Basir dan terbaru adalah laporan keuangan Garuda Indonesia yang sudah terbukti bermasalah," paparnya.
(dru/hoi) Next Article Rini Soemarno Ternyata Pelapor Skandal Jiwasraya ke Kejagung
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam A Putro kepada CNBC Indonesia dalam pesan singkatnya, Senin (15/7/2019) malam.
"Memang ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan RUPSLB," ujar Imam.
Imam menambahkan ada dua agenda yang diminta dalam RUPS, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.
Namun, sampai berita ini ditulis, Imam masih enggan berkomentar lebih lanjut mengenai detil dari RUPSLB dari BUMN tersebut. Sumber CNBC Indonesia, mengungkapkan jumlah BUMN yang diminta RUPSLB mencapai 20-25 BUMN.
Rini Di Ujung Tanduk?
Pengamat Ekonomi dari INDEF Bhima Yudhistira mengungkapkan perombakan direksi BUMN ini penuh unsur politis yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini sebagian besar tak terkait dengan kinerja BUMN itu sendiri.
"Nantinya biarpun Menteri bukan Rini, posisi BUMN nantinya akan tetap loyal ke Rini Soemarno" kata Bhima.
"Jadi belum tentu soal kinerja direksi BUMN. Ini banyak motif politiknya," terang Bhima.
Bhima menceritakan, Rini merupakan salah satu Menteri yang terancam posisinya. Pasalnya banyak ketidakberesan dari sisi pengelolaan BUMN.
Yang cukup fatal terakhir bagi Rini Soemarno adalah kasus Garuda Indonesia. Bhima memandang Rini Soemarno memang masuk list teratas yang terancam didepak Jokowi.
"Menteri BUMN juga kocar kacir melihat Direksi beberapa BUMN tersandung kasus korupsi misalnya Dirut PLN Sofyan Basir dan terbaru adalah laporan keuangan Garuda Indonesia yang sudah terbukti bermasalah," paparnya.
(dru/hoi) Next Article Rini Soemarno Ternyata Pelapor Skandal Jiwasraya ke Kejagung
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular