Ingat! Kontraktor Besar 'Haram' Main Proyek di Bawah Rp 100 M

News - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
15 July 2019 16:49
Ingat! Kontraktor Besar 'Haram' Main Proyek di Bawah Rp 100 M
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengingatkan bahwa kontraktor besar dilarang dapat proyek dengan nilai di bawah Rp 100 miliar. Hal ini sering dengan perubahan aturan yang kini sudah berlaku.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, menegaskan bahwa lahirnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang terbit 20 Maret 2019 lalu ini menjadi harapan bagi kontraktor kecil dan menengah.



"Ada beberapa perbaikan-perbaikan dan arahnya memang lebih cenderung ke [kontraktor] menengah dan kecil," ungkapnya di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Berdasarkan segmentasi 'kue', kini kontraktor kecil bisa menggarap pekerjaan dengan nilai proyek hingga Rp 10 miliar, dari yang sebelumnya hanya dibatasi Rp 2,5 miliar. Sedangkan kontraktor menengah yang sebelumnya dibatasi dengan nilai proyek Rp 50 miliar, kini bisa sampai Rp 100 miliar.

Dengan begitu, kini kontraktor besar hanya bisa bermain pada proyek di atas Rp 100 miliar. Menurut Syarif Burhanuddin, kebijakan ini tidak lepas dari proporsi sebaran kualifikasi kontraktor.

"Jumlah usaha badan jasa konstruksi yang memang jumlah besar itu hanya 1,3%, menengah kurang lebih 14,7%, dan yang kecil justru 84%. Kalau porsi [proyek]nya kecil, maka pastilah banyak kontraktor kecil dan menengah tidak mendapatkan pekerjaan," katanya.

Selain itu, regulasi baru ini juga mengatur skema kerja sama operasional antar kontraktor. Dikatakan, dalam aturan sebelumnya satu kontraktor hanya bisa bekerjasama dengan kontraktor lain yang sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

Kini, kontraktor besar bisa bekerja sama dengan kontraktor menengah. Sedangkan kontraktor menengah bisa mengerjakan proyek bersama kontraktor kecil.

"Jadi kalau ada yang mendapatkan pekerjaan, dia tetap bisa melibatkan yang kecil. Begitu juga yang besar bisa melibatkan yang menengah," tandasnya.



Yang terpenting, dia bilang, ketentuan mengenai sub contractor (subcon) juga diatur. Hal ini menurutnya berpihak pada kontraktor kecil dan menengah, untuk mencegah penyelewengan atau keterlambatan pembayaran kontrak kerja seperti yang selama ini kerap terjadi.

"Jadi mereka yang menang lelang, apalagi yang besar, itu berkewajiban menggunakan sub kontraktor kecil. Artinya sub kontraktor kecil atau BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi) yang kecil ini walaupun dia tidak menang lelang, kalau ada yang besar menang, dia bisa ikut di dalamnya sebagai sub kontraktor karena wajib," katanya.


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading