Kontraktor Jalan Kena Blacklist Basuki yang Geram, Kenapa Ya?

Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
03 August 2020 16:21
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, (Dok. Setkab)
Foto: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, (Dok. Setkab)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono geram terhadap penanganan jalan rusak di Sumatera Barat (Sumbar). Dia menyebut, perbaikan jalan yang sudah ditenderkan sejak April 2020 kepada kontraktor jalan, sampai saat ini tak ada progres signifikan.

"Hari ini pada saat bersamaan di Jalintim Sumbar dilakukan show cause meeting Jalintim (Jalan Lintas Timur) di Sumbar, saya sudah minta kepala balai kalau dalam satu Minggu ini penyedia jasa (kontraktor) tidak bergerak putus dan blacklist," kata Basuki di sela acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan dan Regres Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumatera, Senin (3/8/20).

Akibat leletnya perbaikan jalan tersebut, menurut Basuki banyak kerugian yang dialami masyarakat. Dia menegaskan, pemenang lelang tidak seharusnya bekerja semena-mena meski proyek yang dikerjakan memiliki nilai tak terlalu besar.

"Kontraknya walaupun kita sadari mungkin ketersediaan anggaran terbatas, tapi yang sudah ditandatangani kontrak pada 29 April. Progresnya sangat minim sehingga terjadi kerusakan jalan. Ini sangat merugikan masyarakat," imbuhnya.

Dia memperingatkan, pemerintah ogah jika harus menghamburkan uang tambahan untuk proyek tersebut.

"Jangan-jangan nanti akan mengajukan program transisi, itu akan membuang uang. Saya minta kepala balainya, nggak usah kasih pendekatan, putus. Kasih waktu satu dua minggu, kalau nggak ada progres yang sudah kita tentukan, putus dan blacklist," tegasnya.

Basuki menegaskan, sanksi yang bakal diberikan itu bukan gertak sambal. Kendati begitu, bukan berarti pula pemerintah mengambil kebijakan suka memberikan hukuman

"Saya kira kita menghindari hal hal demikian, namun bukan kami suka menghukum orang. No, bukan itu. Kami ingin menyediakan prasarana yang baik untuk kegiatan ekonomi. Tapi kalau sudah berlubang-lubang, (kendaraan) bisa terbalik, patah as, dan sebagiannya. Ini sangat merugikan. Apalagi kalau sampai program transisi, buang uang APBN lagi. Kadang karena lelang yang berulang, ini tidak, ini penyedia jasa yang lelet," bebernya.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Corona Effect! Banyak Gulung Tikar, Kontraktor Bertumbangan

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular