Jokowi & Cerita Tanggul Raksasa Rp 500 T di Teluk Jakarta
06 July 2019 19:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah pusat kembali menyiapkan proyek tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Hal ini bertepatan dengan periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Belum lama ini sudah ada penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dengan sejumlah pihak negara lain untuk memuluskan proyek masa depan anti banjir di Jakarta. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia sepakat dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Para pihak sudah deal untuk melanjutkan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II.
Kesepakatan itu diteken di Seoul, Korea Selatan, Kamis (27/6/2019). Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono hadir langsung dalam proses penandatanganan MoU tersebut.
Reklamasi yang dilakukan merupakan pembangunan tanggul laut. Tanggul ini berfungsi sebagai antisipasi agar Jakarta tak tenggelam karena permukaan tanahnya terus menurun. Artinya, akan ada daratan-daratan baru yang dibangun di laut lepas sisi utara Jakarta.
Saat ini, proyek ini tengah dalam tahap pematangan perencanaan. Kementerian PUPR ingin memastikan bahwa pembangunan tanggul laut ini akan terintegrasi dengan berbagai aspek terkait.
Pada Tahap I, proyek ini meliputi pembangunan tanggul di sisi pantai dan sungai sepanjang total 20,1 km untuk melindungi area kritis. Pembangunan tanggul fase darurat, sepanjang 4,5 km dilakukan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.
Pembangunan tanggul laut itu masih dalam tahap perencanaan. Kendati demikian, Kementerian PUPR sudah menyiapkan desain tanggul yang akan dibangun di perairan utara Jakarta ini dengan harus melakukan reklamasi untuk pembangunan tanggul yang di atasnya ada tol hingga kereta.
Adapun rencana pembangunan tanggul laut di perairan utara Jakarta tersebut membutuhkan pendanaan fantastis. Setidaknya, Rp 500 triliun dibutuhkan hingga proyek ini rampung dikerjakan.
Berdasarkan dokumen yang didapat CNBC Indonesia, Belanda akan fokus pada aspek bantuan teknis teknologi pertahanan banjir dengan berbagai pengalaman yang dimiliki.
Sejalan dengan itu, Belanda juga bertindak ikut dalam perumusan strategi keuangan untuk NCICD.
Tak hanya itu, Belanda juga terlibat dalam penciptaan dan pelatihan organisasi pelaksana yang akan memimpin pengadaan dan pelaksanaan program. Pihak Kementerian PUPR masih belum menyampaikan keterangan detail mengenai hal ini, termasuk rincian pembiayaan yang ada.
Simak ulasan tanggul raksasa di Jakarta.
[Gambas:Video CNBC]
(tas)
Belum lama ini sudah ada penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dengan sejumlah pihak negara lain untuk memuluskan proyek masa depan anti banjir di Jakarta. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia sepakat dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Para pihak sudah deal untuk melanjutkan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II.
 Foto: Sejumlah pegawai dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) melakukan pengukuran di titik nol (awal) proyek tanggul laut raksasa lanjutan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tahap dua di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (4/7). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Kesepakatan itu diteken di Seoul, Korea Selatan, Kamis (27/6/2019). Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono hadir langsung dalam proses penandatanganan MoU tersebut.
Reklamasi yang dilakukan merupakan pembangunan tanggul laut. Tanggul ini berfungsi sebagai antisipasi agar Jakarta tak tenggelam karena permukaan tanahnya terus menurun. Artinya, akan ada daratan-daratan baru yang dibangun di laut lepas sisi utara Jakarta.
Saat ini, proyek ini tengah dalam tahap pematangan perencanaan. Kementerian PUPR ingin memastikan bahwa pembangunan tanggul laut ini akan terintegrasi dengan berbagai aspek terkait.
Pada Tahap I, proyek ini meliputi pembangunan tanggul di sisi pantai dan sungai sepanjang total 20,1 km untuk melindungi area kritis. Pembangunan tanggul fase darurat, sepanjang 4,5 km dilakukan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.
Pembangunan tanggul laut itu masih dalam tahap perencanaan. Kendati demikian, Kementerian PUPR sudah menyiapkan desain tanggul yang akan dibangun di perairan utara Jakarta ini dengan harus melakukan reklamasi untuk pembangunan tanggul yang di atasnya ada tol hingga kereta.
Adapun rencana pembangunan tanggul laut di perairan utara Jakarta tersebut membutuhkan pendanaan fantastis. Setidaknya, Rp 500 triliun dibutuhkan hingga proyek ini rampung dikerjakan.
Berdasarkan dokumen yang didapat CNBC Indonesia, Belanda akan fokus pada aspek bantuan teknis teknologi pertahanan banjir dengan berbagai pengalaman yang dimiliki.
Sejalan dengan itu, Belanda juga bertindak ikut dalam perumusan strategi keuangan untuk NCICD.
Tak hanya itu, Belanda juga terlibat dalam penciptaan dan pelatihan organisasi pelaksana yang akan memimpin pengadaan dan pelaksanaan program. Pihak Kementerian PUPR masih belum menyampaikan keterangan detail mengenai hal ini, termasuk rincian pembiayaan yang ada.
Simak ulasan tanggul raksasa di Jakarta.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Ambil Alih Pengelolaan Air Minum, DKI Tempuh Jalur Perdata
(tas)
