Uang Rp380 Miliar Bakal Digelontorkan untuk Lumpur Lapindo
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
12 June 2019 18:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali mengusulkan anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pada 2020, anggaran sebesar Rp380 miliar diajukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Ada Rp 380 miliar untuk fisik, tanggul, ada yang menyedot. Lumpur tetap harus dibuang kan, karena masih keluar," ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/6/2019).
Secara rinci, dana itu masuk dalam target penyesuaian pagu anggaran bidang sumber daya air. Alokasinya diperuntukkan bagi pengaliran lumpur 40 juta m3, dan peningkatan tanggul sepanjang 2 Km.
Basuki mengaku belum tahu sampai kapan pemerintah terus menganggarkan dana penanggulangan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Padahal, sejak kali pertama menyembur, semburan itu kini sudah berusia hampir 15 tahun.
"Ya sampai selesai. Makanya dulu timnas dibubarkan karena bukan ad-hoc. Kita nggak tahu kapan itu akan selesai, jadi enggak bisa ditangani secara ad-hoc, makanya masuk dalam organisasi PU menjadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo," kata Basuki.
Selain anggaran Rp380 miliar, Basuki mengaku mendapat usulan agar ada tambahan lagi dana talangan. Sebelumnya, pemerintah juga sempat memberikan dana talangan kepada Bakrie Group untuk ganti rugi bagi masyarakat korban Lumpur Sidoarjo sebesar Rp827 miliar.
"Ada usulan dari DPR di komisi V untuk bisa memikirkan yang pengusaha. Kalau yang rakyat kan sudah. Yang pengusaha ini sekarang tinggal tanahnya saja yang ingin diganti," tandasnya.
(hoi) Next Article Utang Jatuh Tempo, Lapindo Dapat Tagihan Lagi dari Kemenkeu
"Ada Rp 380 miliar untuk fisik, tanggul, ada yang menyedot. Lumpur tetap harus dibuang kan, karena masih keluar," ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/6/2019).
Secara rinci, dana itu masuk dalam target penyesuaian pagu anggaran bidang sumber daya air. Alokasinya diperuntukkan bagi pengaliran lumpur 40 juta m3, dan peningkatan tanggul sepanjang 2 Km.
Basuki mengaku belum tahu sampai kapan pemerintah terus menganggarkan dana penanggulangan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Padahal, sejak kali pertama menyembur, semburan itu kini sudah berusia hampir 15 tahun.
"Ya sampai selesai. Makanya dulu timnas dibubarkan karena bukan ad-hoc. Kita nggak tahu kapan itu akan selesai, jadi enggak bisa ditangani secara ad-hoc, makanya masuk dalam organisasi PU menjadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo," kata Basuki.
Selain anggaran Rp380 miliar, Basuki mengaku mendapat usulan agar ada tambahan lagi dana talangan. Sebelumnya, pemerintah juga sempat memberikan dana talangan kepada Bakrie Group untuk ganti rugi bagi masyarakat korban Lumpur Sidoarjo sebesar Rp827 miliar.
"Ada usulan dari DPR di komisi V untuk bisa memikirkan yang pengusaha. Kalau yang rakyat kan sudah. Yang pengusaha ini sekarang tinggal tanahnya saja yang ingin diganti," tandasnya.
(hoi) Next Article Utang Jatuh Tempo, Lapindo Dapat Tagihan Lagi dari Kemenkeu
Most Popular