
Daftar Anggota BPK, Kader Gerindra Klaim Dapat Restu Prabowo
Redaksi, CNBC Indonesia
04 July 2019 12:04

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto merestui keikutsertaan kader partai dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024.
Demikian disampaikan salah satu kader Gerindra, yaitu Pius Lustrilanang, kepada CNN Indonesia di Jakarta, Rabu (3/7/2019), seperti dikutip CNBC Indonesia, Kamis (4/7/2019). "Beliau (Prabowo) sudah setuju," ujar Pius.
Selain Pius, kader Gerindra yang turut mendaftar adalah Wilgo Zainar, Haerul Saleh, dan Ferry Juliantono. Namun demikian, Ferry memutuskan untuk tidak melanjutkan proses demi menjadi anggota BPK.
Ia pun memilih tak melengkapi berkas administrasi. Lebih lanjut, Ferry mengaku masih fokus kepada relawan pendukung Prabowo dalam Pemilihan Umum Presiden 2019-2024 lalu.
"Saya besok (hari ini) masih ke Yogyakarta, Solo, ketemu dengan teman-teman relawan. Beri penjelasan, dengarkan pertimbangan mereka. Belum kepikiran yang lain," kata Ferry yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tersebut.
Seperti diketahui, seleksi calon anggota BPK secara resmi dimulai pada Senin (1/7/2019). Seleksi dilakukan lantaran lima dari sembilan anggota BPK akan berakhir masa jabatannya per Oktober 2019. Mereka adalah Harry Azhar Azis, Eddy Mulyadi Supardi, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, dan Achsanul Qosasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 64 pendaftar yang mengajukan diri. Banyak nama-nama tenar semisal Bos Lion Group Rusdi Kirana hingga mantan Bos BEI Tito Sulistio.
Namun, apabila diperinci banyak pula politikus yang mendaftar, yaitu 10 orang. Selain empat kader Gerindra, mereka adalah Daniel Lumban Tobing (PDIP), Akhmad Muqowam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN), Ahmadi Noor Supit, Ruslan Abdul Gani (Golkar), dan Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat).
Pemandangan ini bukanlah sesuatu yang mengherankan dalam perebutan posisi anggota BPK. Tak perlu jauh-jauh. Simak susunan anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya. Sebagian merupakan eks politikus macam Harry Azhar Azis (Golkar), Rizal Djalil (PAN), dan Achsanul Qosasi (Demokrat).
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai fenomena itu menunjukkan bahwa jabatan anggota BPK merupakan jabatan politis. Di mana calon yang punya dukungan partai politik lebih mudah lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ketimbang calon non-parpol.
"Jadi semacam jabatan transaksional," ujar Bhima kepada CNBC Indonesia, Selasa (2/7/2019).
"Kepala BPK juga dijadikan jenjang karier politisi pasca-Senayan. Semacam rule of thumb di kalangan politisi bahwa BPK adalah kursi politik yang bisa diperebutkan," lanjutnya.
Imbasnya, menurut Bhima, profesionalitas, rekam jejak, dan integritas akhirnya menjadi nomor dua. Implikasinya timbul moral hazard kalau politisi itu duduk di posisi paling penting BPK.
"Jangan sampai jual beli opini WTP (wajar tanpa pengecualian) pemerintah daerah misalnya terjadi. Muaranya transaksional tadi," kata Bhima.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun angkat bicara perihal banyak politikus yang melamar sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian disampaikan Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Menurut dia, berdasarkan UU, DPR sebagai pihak yang akan melakukan seleksi terhadap calon anggota BPK, menyadari pentingnya institusi itu. Apalagi BPK adalah institusi yang disebutkan secara khusus dalam UUD 1945 untuk bisa menjaga tata kelola dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Indonesia.
"Jadi karena memiliki peran yang begitu penting, kita semua berharap dan DPR sebagai wakil rakyat yang juga mendengarkan suara rakyat juga memahami penting untuk memilih orang-orang yang memang bisa menjalankan tugas konstitusi yang sangat penting itu," ujar Sri Mulyani.
"Kita berharap tentu saja akan mendapatkan figur-figur yang bisa mengemban amanat konstitusi itu karena penting sekali peranan BPK," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Gerindra Akui Prabowo Punya Lahan di Ibu Kota Baru
Demikian disampaikan salah satu kader Gerindra, yaitu Pius Lustrilanang, kepada CNN Indonesia di Jakarta, Rabu (3/7/2019), seperti dikutip CNBC Indonesia, Kamis (4/7/2019). "Beliau (Prabowo) sudah setuju," ujar Pius.
Selain Pius, kader Gerindra yang turut mendaftar adalah Wilgo Zainar, Haerul Saleh, dan Ferry Juliantono. Namun demikian, Ferry memutuskan untuk tidak melanjutkan proses demi menjadi anggota BPK.
"Saya besok (hari ini) masih ke Yogyakarta, Solo, ketemu dengan teman-teman relawan. Beri penjelasan, dengarkan pertimbangan mereka. Belum kepikiran yang lain," kata Ferry yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tersebut.
![]() |
Seperti diketahui, seleksi calon anggota BPK secara resmi dimulai pada Senin (1/7/2019). Seleksi dilakukan lantaran lima dari sembilan anggota BPK akan berakhir masa jabatannya per Oktober 2019. Mereka adalah Harry Azhar Azis, Eddy Mulyadi Supardi, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, dan Achsanul Qosasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 64 pendaftar yang mengajukan diri. Banyak nama-nama tenar semisal Bos Lion Group Rusdi Kirana hingga mantan Bos BEI Tito Sulistio.
Namun, apabila diperinci banyak pula politikus yang mendaftar, yaitu 10 orang. Selain empat kader Gerindra, mereka adalah Daniel Lumban Tobing (PDIP), Akhmad Muqowam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN), Ahmadi Noor Supit, Ruslan Abdul Gani (Golkar), dan Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat).
Pemandangan ini bukanlah sesuatu yang mengherankan dalam perebutan posisi anggota BPK. Tak perlu jauh-jauh. Simak susunan anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya. Sebagian merupakan eks politikus macam Harry Azhar Azis (Golkar), Rizal Djalil (PAN), dan Achsanul Qosasi (Demokrat).
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai fenomena itu menunjukkan bahwa jabatan anggota BPK merupakan jabatan politis. Di mana calon yang punya dukungan partai politik lebih mudah lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ketimbang calon non-parpol.
"Jadi semacam jabatan transaksional," ujar Bhima kepada CNBC Indonesia, Selasa (2/7/2019).
"Kepala BPK juga dijadikan jenjang karier politisi pasca-Senayan. Semacam rule of thumb di kalangan politisi bahwa BPK adalah kursi politik yang bisa diperebutkan," lanjutnya.
Imbasnya, menurut Bhima, profesionalitas, rekam jejak, dan integritas akhirnya menjadi nomor dua. Implikasinya timbul moral hazard kalau politisi itu duduk di posisi paling penting BPK.
"Jangan sampai jual beli opini WTP (wajar tanpa pengecualian) pemerintah daerah misalnya terjadi. Muaranya transaksional tadi," kata Bhima.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun angkat bicara perihal banyak politikus yang melamar sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian disampaikan Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Menurut dia, berdasarkan UU, DPR sebagai pihak yang akan melakukan seleksi terhadap calon anggota BPK, menyadari pentingnya institusi itu. Apalagi BPK adalah institusi yang disebutkan secara khusus dalam UUD 1945 untuk bisa menjaga tata kelola dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Indonesia.
"Jadi karena memiliki peran yang begitu penting, kita semua berharap dan DPR sebagai wakil rakyat yang juga mendengarkan suara rakyat juga memahami penting untuk memilih orang-orang yang memang bisa menjalankan tugas konstitusi yang sangat penting itu," ujar Sri Mulyani.
"Kita berharap tentu saja akan mendapatkan figur-figur yang bisa mengemban amanat konstitusi itu karena penting sekali peranan BPK," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Gerindra Akui Prabowo Punya Lahan di Ibu Kota Baru
Tags
Related Articles
Recommendation


Kesaksian Tsunami 100 Meter Terjang Ambon, Warga Rasakan Kiamat

Detik-Detik Kepanikan Saat Penusukan Brutal di Supermarket

Rencana Prancis Akui Palestina Bikin Geram Timur Tengah, Eropa dan AS

Prabowo Kasih Syarat Ibu Kota Pindah ke IKN, Terungkap!

Istana Ungkap Isi Deal Trump Minta Data Warga RI Ditukar Tarif Impor

Bocah SMP Kediri Temukan Emas Rp2,3 Miliar Saat Libur Sekolah

Aceh Diserang Tentara AS Nyamar Jadi Pedagang, 500 Orang Tewas

Penampakan Luar Dalam Mobil Listrik BYD Atto 1 Harga Rp 195 Juta
Most Popular