Jokowi dan Setumpuk Risiko Di Balik Rencana Naiknya Harga BBM

News - Taufan Adharsyah, CNBC Indonesia
02 July 2019 14:07
Jokowi dan Setumpuk Risiko Di Balik Rencana Naiknya Harga BBM
Jakarta, CNBC Indonesia - Berdasarkan catatan sejarah, Presiden Indonesia yang baru dilantik punya kecenderungan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan segera.

Tidak terkecuali bagi Joko Widodo (Jokowi) pada masa jabatan 2014-2019.

Bahkan tidak perlu menunggu lama bagi Jokowi untuk menaikkan harga BBM. Dua bulan setelah dilantik, tepatnya pada November 2014, pemerintahan Jokowi segera menaikkan harga Premium dari Rp 6.500/liter menjadi Rp 8.500/liter. Sementara harga Solar naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500/liter.




Kala itu, pemerintah memang punya tekanan untuk menaikkan harga BBM, yaitu memangkas subsidi yang telah menggelembung sepanjang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Tengok saja realisasi belanja subsidi BBM (termasuk Premium, Solar, Minyak Tanah, dan Elpiji) di tahun 2014 yang mencapai Rp 239,91 triliun atau 13,5% dari total realisasi anggaran pemerintah.

Dengan dalih untuk mengalihkan anggaran untuk infrastruktur, Jokowi memangkas anggaran subsidi BBM secara besar-besaran. Hingga akhir tahun 2015, realisasi subsidi BBM hanya Rp 60,67 triliun atau setara 3,36%.

Turun dari 13,5% ke 3,36% tentu merupakan angka yang signifikan. Bahkan di tahun 2017, realisasi belanja subsidi BBM terus diperkecil hingga Rp 47,02 triliun atau 2,34% dari total realisasi anggaran.



Akan tetapi perlu diingat bahwa Jokowi kembali menurunkan harga Premium dari Rp 8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter pada Januari 2015. Pada saat yang sama, harga Solar juga diturunkan dari Rp 7.500/liter menjadi Rp 7.250/liter.

Selanjutnya pergerakan harga BBM naik turun, hingga berada di level Rp 6.550/liter untuk Premium dan Rp 5.150/liter untuk Solar. Artinya, harga saat ini sudah lebih murah ketimbang di awal masa jabatan Jokowi.

Sejatinya pada tahun 2016-2017 pemerintah memang punya ruang gerak yang cukup untuk menurunkan harga BBM. Pasalnya kala itu harga minyak mentah dunia sedang berada dalam tekanan.

Tercatat harga rata-rata minyak Brent tahun 2016 hanya US$ 45,1/barel, sedangkan tahun 2017 US$ 54,76/barel. Jauh lebih rendah dibanding harga rata-rata tahun 2014 yang mencapai US$ 99,49/barel.

Namun kondisinya mulai berubah sejak tahun 2018 karena harga minyak mengalami lonjakan yang cukup pesat. Akibat gonjang-ganjing geopolitik global, rata-rata harga Brent menyentuh level US$ 71,67.





Akibatnya, subsidi BBM pun juga membengkak hingga lebih dari dua kali lipat. Dari anggaran yang hanya Rp 46,9 triliun, realisasi hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp 97,01 triliun.

Tidak hanya itu, PT Pertamina (Persero), sebagai ujung tombak bahan bakar tanah air juga menderita akibat kenaikan harga minyak. Sepanjang tahun 2018, Pertamina hanya mampu membukukan laba sebesar US$ 2,53 miliar atau turun dari posisi tahun 2017 yang sebesar US$ 2,54 miliar.

Padahal total pejualan tahun 2018 melonjak hingga US$ 57,93 miliar dari tahun sebelumnya sebesar US$ 46 miliar. Artinya ada beban lebih yang dialami Pertamina. Kemungkinan besar karena harga jual yang tidak berubah.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga minyak selama ini memang cukup membuat pemerintah dan Pertamina berada dalam tekanan.



Bagaimana Tahun Ini?

Di tahun 2019, anggaran subsidi BBM kembali menyentuh Rp 100,6 triliun. Bila terealisasi 100%, maka belanja subsidi kembali menyentuh 4% dari total anggaran belanja negara. Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dari tahun 2017.

Tampaknya peningkatan anggaran subsidi energi dilakukan untuk menyesuaikan harga minyak mentah dunia yang kemungkinan berada di level US$ 70/barel, mirip dengan tahun 2018.

Dalam hal anggaran, tentu saja kenaikan subsidi BBM berakibat pada penurunan porsi pos anggaran lainnya. Percepatan pembangunan infrastruktur bisa terhambat.

Selain itu, harga minyak dunia yang mirip dengan tahun lalu pasti akan memberi beban serupa pada Pertamina. Bila harga jual BBM tetap dipertahankan, ya kemungkinan besar laba Pertamina juga tidak akan tumbuh. Setoran deviden ke pemerintah juga terbatas.

Dua faktor tersebut, bisa saja menjadi alasan pemerintah untuk kembali menaikkan harga BMM.

Jangan lupakan juga bahwa Jokowi sudah sangat geram dengan masalah transaksi berjalan yang sudah bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan.

Sudah sejak akhir tahun 2011, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) terus muncul dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Transaksi berjalan merupakan komponen penting penopang stabilitas keuangan tanah air karena mencerminkan aliran valas yang hilir mudik dari sektor riil.

Tanpa pasokan valas yang memadai dari transaksi berjalan, nilai tukar rupiah akan rentan terkoreksi akibat tekanan mata uang lain.

Bila harga BBM dinaikkan, ada harapan konsumsi dalam negeri berkurang. Maklum, BBM merupakan salah satu sumber energi penggerak perekonomian. Harga BBM naik artinya biaya logistik naik, biaya produksi pabrik-pabrik kecil naik. Ujung-ujungnya harga konsumen juga naik dan menyebabkan ekonomi melambat.

Kala ekonomi melambat, ada peluang nilai impor bisa dikurangi dan mengangkat beban pada transaksi berjalan.



Tapi bukan tanpa korban

Kenaikan harga BBM tentu saja akan membuat banyak rakyat tidak senang sebab akan langsung berdampak pada daya beli masyarakat yang berhujung pada tingkat kemiskinan.

Bahkan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga bensin merupakan salah satu komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan (4,4% perkotaan 3,65% perdesaan).

Artinya, kenaikan harga BBM (apalagi jika sangat signifikan berisiko membuat angka kemiskinan semakin tinggi. Tentu bukan hal yang baik.

Yah, bagaimanapun kenaikan harga BBM bagaikan pedang bermata dua. Ada hal yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan lainnya.

TIM RISET CNBC INDONESIA (taa/gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading