Pak Jokowi, Ini Dampaknya Kalau Nekat Naikkan Harga BBM
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
01 July 2019 13:21
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo disebut akan melakukan kebijakan 'gila' di periode kedua ia menjabat nanti. Mungkinkah terkait kenaikan harga BBM dan tarif listrik?
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, tidak menutup kemungkinan dua hal tersebut akan dilakukan Jokowi. Pasalnya, Kepala Negara kini sudah tidak memiliki beban lagi.
Namun, lanjut Mamit, tentunya akan ada dampak jika Presiden mengambil langkah kebijakan non-populis itu.
"Kondisi perekonomian masyarakat juga masih rendah dan belum stabil. Kenaikan ini akan menyebabkan terjadinya inflasi, dampaknya adalah kenaikan harga barang dan ongkos transportasi," ujar Mamit saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (1/7/2019).
Hal serupa juga disampaikan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira. Ia menilai, memang situasinya simalakama. Ia menjabarkan, tahun ini rasio pajak diperkirakan menurun, defisit anggaran melebar akibat kenaikan belanja dan perkembangan realisasi asumsi makro.
"Sehingga, memang perlu ada penyesuaian belanja pemerintah," ujar Bhima saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (1/7/2019).
Lebih lanjut, ia mengatakan, tekanan dari sisi defisit migas yang melebar juga jadi alasan pemerintah untuk mengurangi subsidi, meski belum tentu efektif kurangi defisit migas jika kenaikan harga BBM tidak signifikan.
Sehingga, imbuhnya, apabila keputusan pmerintah akan naikan harga bbm dan tarif listrik, konsekuensinya lebih berat lagi. Harga BBM subsidi maupun penugasan yang naik akan picu inflasi.
Bhima menyebutkan, kenaikan harga jual premium atau pertalite Rp 500-1000 per liter akan mendorong inflasi hingga dua kali lipat. Tahun 2008, BBM jenis premium naik harganya dari Rp 4.500 ke Rp 5.500 atau Rp1.000 per liter. Inflasi di 2008 meningkat menjadi 11,06% dari 6.59% di 2007.
"Jika inflasi naik sementara pendapatan tidak tumbuh signifikan, efeknya daya beli khususnya masyarakat miskin yang akan terpukul. Kenaikan harga BBM juga merembet pada kenaikan harga pangan lainnya. Sehingga, saya pikir pemerintah harus mengkaji secara matang karena implikasi ke ekonomi cukup besar," pungkasnya.
(gus) Next Article Harga BBM Digadang Naik, Ini Tanggapan Pertamina
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, tidak menutup kemungkinan dua hal tersebut akan dilakukan Jokowi. Pasalnya, Kepala Negara kini sudah tidak memiliki beban lagi.
"Kondisi perekonomian masyarakat juga masih rendah dan belum stabil. Kenaikan ini akan menyebabkan terjadinya inflasi, dampaknya adalah kenaikan harga barang dan ongkos transportasi," ujar Mamit saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (1/7/2019).
Hal serupa juga disampaikan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira. Ia menilai, memang situasinya simalakama. Ia menjabarkan, tahun ini rasio pajak diperkirakan menurun, defisit anggaran melebar akibat kenaikan belanja dan perkembangan realisasi asumsi makro.
"Sehingga, memang perlu ada penyesuaian belanja pemerintah," ujar Bhima saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (1/7/2019).
Lebih lanjut, ia mengatakan, tekanan dari sisi defisit migas yang melebar juga jadi alasan pemerintah untuk mengurangi subsidi, meski belum tentu efektif kurangi defisit migas jika kenaikan harga BBM tidak signifikan.
Sehingga, imbuhnya, apabila keputusan pmerintah akan naikan harga bbm dan tarif listrik, konsekuensinya lebih berat lagi. Harga BBM subsidi maupun penugasan yang naik akan picu inflasi.
Bhima menyebutkan, kenaikan harga jual premium atau pertalite Rp 500-1000 per liter akan mendorong inflasi hingga dua kali lipat. Tahun 2008, BBM jenis premium naik harganya dari Rp 4.500 ke Rp 5.500 atau Rp1.000 per liter. Inflasi di 2008 meningkat menjadi 11,06% dari 6.59% di 2007.
"Jika inflasi naik sementara pendapatan tidak tumbuh signifikan, efeknya daya beli khususnya masyarakat miskin yang akan terpukul. Kenaikan harga BBM juga merembet pada kenaikan harga pangan lainnya. Sehingga, saya pikir pemerintah harus mengkaji secara matang karena implikasi ke ekonomi cukup besar," pungkasnya.
(gus) Next Article Harga BBM Digadang Naik, Ini Tanggapan Pertamina
Most Popular