Buwas Buka Suara Soal Beda Data BPS dan Kementan
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
02 July 2019 13:06
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui adanya perbedaan data dari sejumlah lembaga dan kementerian. Namun, ia menegaskan bahwa Bulog berpedoman pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik.
"Kita tetap mengacu pada data BPS. Jika ada ketidaksinkronan, kita tinggal cocokan saja dengan BPS," kata Budi Waseso di Bulog Coorporate University, Selasa (2/7/2019).
Terkait perbedaan data, Budi Waseso berharap antar kelembagaan dan kementerian dapat bersinergi dan tidak memaksakan untuk berpedoman pada klaim data masing-masing.
"Kita berharap kemendag, kemenpan berpedoman pada satu data supaya kita sama. Ini kita upayakan agar mempunyai satu data besar," ucap mantan Kepala BNN ini.
Meski begitu, terkait dengan pergerakan harga dari setiap daerah, Bulog, kata Budi Waseso mengacu pada data Bank Indonesia (BI). Sebab menurutnya BI memang berkompeten dan profesional dalam hal tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merilis Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data pada Kamis (27/6/2019). Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan bisa memperoleh data mutakhir, akurat dan dipertanggungjawabkan.
Satu data ini layaknya mesin pencari 'Google' yang menghimpun data dari pemerintah yang dapat diakses publik. Selama ini persoalan data kerap dihadapi dalam menentukan kebijakan penting.
Contohnya, kebijakan impor beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu sampai dibuat pusing lantaran ada beda data antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Bahkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu tak ragu menyebut data kementerian yang dinakhodai Amran Sulaiman itu hampir salah setiap tahunnya.
Persoalan beda data memang jadi momok bagi pemerintah. Padahal data itu, penting bagi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pada 2018 lalu misalnya, terjadi perbadaan data antara BPS dan Kementan, total produksi gabah kering giling (GKG), produksi padi, konsumsi beras hingga soal surplus beras.
Kepala BPS, Suhariyanto, pernah angkat bicara mengapa data produksi beras terbaru ini hasilnya sangat berbeda dengan data pengembangan produksi padi yang dirilis Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurutnya, perbedaan data tersebut murni disebabkan perubahan metodologi perhitungan yang digunakan, di mana proses pendataan luas lahan baku sawah dan luas panen sebelum tahun 2015 tidak menggunakan citra satelit dan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA).
Dia menyebut data produksi padi BPS - Kementan yang terbit hingga 2015 memang menggunakan metodologi lama yang sudah digunakan sejak dekade 1980-an.
(hoi/hoi) Next Article Polemik Data Pertanian, Buwas: Bulog Pakai Data BPS
"Kita tetap mengacu pada data BPS. Jika ada ketidaksinkronan, kita tinggal cocokan saja dengan BPS," kata Budi Waseso di Bulog Coorporate University, Selasa (2/7/2019).
Terkait perbedaan data, Budi Waseso berharap antar kelembagaan dan kementerian dapat bersinergi dan tidak memaksakan untuk berpedoman pada klaim data masing-masing.
"Kita berharap kemendag, kemenpan berpedoman pada satu data supaya kita sama. Ini kita upayakan agar mempunyai satu data besar," ucap mantan Kepala BNN ini.
Meski begitu, terkait dengan pergerakan harga dari setiap daerah, Bulog, kata Budi Waseso mengacu pada data Bank Indonesia (BI). Sebab menurutnya BI memang berkompeten dan profesional dalam hal tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merilis Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data pada Kamis (27/6/2019). Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan bisa memperoleh data mutakhir, akurat dan dipertanggungjawabkan.
Satu data ini layaknya mesin pencari 'Google' yang menghimpun data dari pemerintah yang dapat diakses publik. Selama ini persoalan data kerap dihadapi dalam menentukan kebijakan penting.
Contohnya, kebijakan impor beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu sampai dibuat pusing lantaran ada beda data antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Bahkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu tak ragu menyebut data kementerian yang dinakhodai Amran Sulaiman itu hampir salah setiap tahunnya.
Persoalan beda data memang jadi momok bagi pemerintah. Padahal data itu, penting bagi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pada 2018 lalu misalnya, terjadi perbadaan data antara BPS dan Kementan, total produksi gabah kering giling (GKG), produksi padi, konsumsi beras hingga soal surplus beras.
Kepala BPS, Suhariyanto, pernah angkat bicara mengapa data produksi beras terbaru ini hasilnya sangat berbeda dengan data pengembangan produksi padi yang dirilis Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurutnya, perbedaan data tersebut murni disebabkan perubahan metodologi perhitungan yang digunakan, di mana proses pendataan luas lahan baku sawah dan luas panen sebelum tahun 2015 tidak menggunakan citra satelit dan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA).
Dia menyebut data produksi padi BPS - Kementan yang terbit hingga 2015 memang menggunakan metodologi lama yang sudah digunakan sejak dekade 1980-an.
(hoi/hoi) Next Article Polemik Data Pertanian, Buwas: Bulog Pakai Data BPS
Most Popular