Harga Ayam di Peternak Anjlok Bukti Kegagalan Pemerintah?
Taufan Adharsyah, CNBC Indonesia
26 June 2019 16:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik ayam potong kembali muncul di kancah perekonomian Tanah Air.
Saat ini, para peternak ayam yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengeluhkan (lagi) harga ayam hidup yang kelewat murah.
Bayangkan saja, harga ayam hidup di tingkat peternak (farmgate) saat ini hanya Rp 7.000/kg dan merupakan titik terendah. Data tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal GOPAN, Sugeng Wahyudi melalui rilis tertulis hari Selasa (25/6/2019).
Padahal, menurut Sugeng, harga pokok produksi (HPP) peternak ada di kisaran Rp 18.500/kg. Biaya tersebut sudah termasuk pembelian bibit ayam umur sehari (Day Old Chicks), pakan, hingga biaya lainnya. Dari harga dasar saja sudah terlihat bahwa peternak kecil dalam kondisi yang sama sekali tidak diuntungkan.
Lebih parahnya, saat ini harga di tingkat konsumen tidak mengalami perubahan berarti.
Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHS) Nasional, harga daging ayam pada hari Selasa (26/6/2019) masih sebesar 33.050/kg. Tidak ada perubahan harga yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
Unik bukan?
Saat harga di tingkat peternak anjlok, tapi harga konsumen masih tetap tinggi. Artinya ada yang sedang mendapatkan keuntungan berlipat ganda.
Kemungkinan besar adalah pihak-pihak yang menguasai jalur distribusi.
Anehnya lagi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum pola distribusi daging ayam di Indonesia hanya melewati dua rantai saja, yaitu:
Mengacu fakta tersebut, seharusnya harga daging ayam di tingkat konsumen hanya sebesar Rp 8.700/kg saat harga produsen hanya Rp 7.000/kg. Terpaut Rp 24.000/kg dari harga saat ini.
Kemungkinan hal ini terjadi akibat iklim usaha peternakan di Indonesia yang tidak menguntungkan wong cilik. Perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pangsa pasar ayam cukup besar seringkali memiliki unit distribusi yang terafiliasi, membuat uang berputar-putar di lingkaran terbatas.
Itu juga bukan merupakan hal baru.
Tahun 2017 silam, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa pola kartel masih kerap terjadi.
"Kita coba melihat berbagai pola karetl. Termasuk di daging, perunggasan. Di sini semua makan ayam, di Indonesia itu hanya ada 2 [perusahaan] saja yang besar," ujar Sri Mulyani dalam sebuah seminar, Senin (2/4/2017).
Artinya, pemerintah sebenarnya sudah tau dan sadar betul akan hal ini. Namun mengingat sudah berlangsung cukup lama, tampaknya memang pemerintah tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Ternyata permasalahan tidak berhenti sampai di situ.
Berdasarkan keterangan dari Sugeng, salah satu penyebab harga anjlok di tingkat peternak adalah kelebihan pasokan (over supply).
Masalahnya, pasokan ayam, baik DOC maupun yang siap potong (end stock) semestinya terus diawasi oleh pemerintah. Saat kejadian kelebihan pasokan sudah berdampak langsung pada harga produsen, artinya fungsi pengawasan usaha menjadi pertanyaan besar. Offside.
Mengutip jargon BPS, 'data mencerdaskan bangsa'. Tampaknya itu juga berlaku untuk pemerintah. Dengan data yang lebih baik (syukur-syukur) bisa dipublikasi secara mingguan atau bulanan), seharusnya pihak-pihak yang berwenang bisa lebih cepat mengambil langkah antisipatif.
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
(taa/dru) Next Article Peternak Curhat Rugi Rp 2 T Gara-Gara Harga Ayam Anjlok
Saat ini, para peternak ayam yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengeluhkan (lagi) harga ayam hidup yang kelewat murah.
Bayangkan saja, harga ayam hidup di tingkat peternak (farmgate) saat ini hanya Rp 7.000/kg dan merupakan titik terendah. Data tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal GOPAN, Sugeng Wahyudi melalui rilis tertulis hari Selasa (25/6/2019).
Lebih parahnya, saat ini harga di tingkat konsumen tidak mengalami perubahan berarti.
Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHS) Nasional, harga daging ayam pada hari Selasa (26/6/2019) masih sebesar 33.050/kg. Tidak ada perubahan harga yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
Unik bukan?
Saat harga di tingkat peternak anjlok, tapi harga konsumen masih tetap tinggi. Artinya ada yang sedang mendapatkan keuntungan berlipat ganda.
Kemungkinan besar adalah pihak-pihak yang menguasai jalur distribusi.
Anehnya lagi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum pola distribusi daging ayam di Indonesia hanya melewati dua rantai saja, yaitu:
- Produsen -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Mengacu fakta tersebut, seharusnya harga daging ayam di tingkat konsumen hanya sebesar Rp 8.700/kg saat harga produsen hanya Rp 7.000/kg. Terpaut Rp 24.000/kg dari harga saat ini.
Kemungkinan hal ini terjadi akibat iklim usaha peternakan di Indonesia yang tidak menguntungkan wong cilik. Perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pangsa pasar ayam cukup besar seringkali memiliki unit distribusi yang terafiliasi, membuat uang berputar-putar di lingkaran terbatas.
Itu juga bukan merupakan hal baru.
Tahun 2017 silam, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa pola kartel masih kerap terjadi.
"Kita coba melihat berbagai pola karetl. Termasuk di daging, perunggasan. Di sini semua makan ayam, di Indonesia itu hanya ada 2 [perusahaan] saja yang besar," ujar Sri Mulyani dalam sebuah seminar, Senin (2/4/2017).
Artinya, pemerintah sebenarnya sudah tau dan sadar betul akan hal ini. Namun mengingat sudah berlangsung cukup lama, tampaknya memang pemerintah tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menyelesaikan masalah tersebut.
 Foto: Peternak Bagi-bagikan Ribuan Ayam Gratis di Yogya (detikcom/Usman Hadi) |
Ternyata permasalahan tidak berhenti sampai di situ.
Berdasarkan keterangan dari Sugeng, salah satu penyebab harga anjlok di tingkat peternak adalah kelebihan pasokan (over supply).
Masalahnya, pasokan ayam, baik DOC maupun yang siap potong (end stock) semestinya terus diawasi oleh pemerintah. Saat kejadian kelebihan pasokan sudah berdampak langsung pada harga produsen, artinya fungsi pengawasan usaha menjadi pertanyaan besar. Offside.
Mengutip jargon BPS, 'data mencerdaskan bangsa'. Tampaknya itu juga berlaku untuk pemerintah. Dengan data yang lebih baik (syukur-syukur) bisa dipublikasi secara mingguan atau bulanan), seharusnya pihak-pihak yang berwenang bisa lebih cepat mengambil langkah antisipatif.
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
(taa/dru) Next Article Peternak Curhat Rugi Rp 2 T Gara-Gara Harga Ayam Anjlok
Most Popular