Hoax yang Serang Sri Mulyani: Kas Negara Kosong dan Jual Bali
15 June 2019 12:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Hoax atau informasi palsu bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bukanlah sesuatu hal baru. Sejak kembali menjabat sebagai bendahara negara pada 2016, tak terhitung berapa kali hoax yang menghampirinya.
Terkini, tiba-tiba berhembus isu kekosongan kas negara. Bahkan, negara disebut tak memiliki sepeserpun uang lantaran habis untuk membayar tunjangan hari raya (THR) dan gaji PNS.
Untuk membayar restitusi atau pembayaran sisa pajak saja tidak bisa. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di berbagai wilayah pun dikabarkan tak bisa menyalurkan belanja negara.
Stigma yang beredar di publik dan media sosial itu pun langsung dibantah oleh Kementerian Keuangan. Bendahara negara menegaskan, bahwa kabar kekosongan kas negara tak benar.
"Kondisi kas negara tidak bermasalah dan dalam keadaan aman," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.
Sebelum kabar ini, hampir beberapa kali Sri Mulyani diterpa kabar hoax. Berbagai isu miring datang, tak hanya dari orang tak bertanggung jawab, melainkan juga parlemen!
Pada 2018 misalnya, beredar sebuah berita berjudul 'Sri Mulyani : Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual untuk Bayar Hutang". Kabar tersebut, pun langsung dimentahkan.
"Hoax/fitnah besar. Link berita tersebut telah dihapus dan adminnya juga telah menghilang," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (15/6/2019).
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga pernah dituding memiliki lebih dari 1.200 bitcoin yang jelas-jelas dilarang untuk alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Saat itu, beredar foto Sri Mulyani dalam sebuah acara televisi dengan keterangan memiliki lebih dari 1.200 bitcoin. Hal tersebut pun dibantah dengan lantang oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.
"Kalau ada yang menerima foto Menteri Keuangan dalam berita TV CNN Indonesia yang menyatakan bahwa Menteri Sri Mulyani Indrawati mempunyai sejumlah besar Bitcoin, maka berita tersebut adalah hoax besar," kata Nufransa.
Bahkan belum lama ini, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara terang-terangan menyebut Sri Mulyani sebagai penyebar hoax paling andal di Indonesia.
Pernyataan tersebut merespons sikap pemerintah yang kerap kali menyalahkan kondisi global atas pelemahan ekonomi Indonesia. Padahal, ketidakpastian global dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.
"Apa yang disampaikan Menkeu tidak benar. Ini sama dengan pembohongan dan hoax. Harus diluruskan. Apa yang dikatakan Menteri Keuangan itu tidak benar, dan ini merupakan pembohongan publik," kata Anggota DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani mengaku hanya menyampaikan fakta yang ada.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
Terkini, tiba-tiba berhembus isu kekosongan kas negara. Bahkan, negara disebut tak memiliki sepeserpun uang lantaran habis untuk membayar tunjangan hari raya (THR) dan gaji PNS.
Untuk membayar restitusi atau pembayaran sisa pajak saja tidak bisa. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di berbagai wilayah pun dikabarkan tak bisa menyalurkan belanja negara.
Stigma yang beredar di publik dan media sosial itu pun langsung dibantah oleh Kementerian Keuangan. Bendahara negara menegaskan, bahwa kabar kekosongan kas negara tak benar.
"Kondisi kas negara tidak bermasalah dan dalam keadaan aman," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.
Sebelum kabar ini, hampir beberapa kali Sri Mulyani diterpa kabar hoax. Berbagai isu miring datang, tak hanya dari orang tak bertanggung jawab, melainkan juga parlemen!
Pada 2018 misalnya, beredar sebuah berita berjudul 'Sri Mulyani : Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual untuk Bayar Hutang". Kabar tersebut, pun langsung dimentahkan.
"Hoax/fitnah besar. Link berita tersebut telah dihapus dan adminnya juga telah menghilang," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (15/6/2019).
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri depan) saat mengikuti Raker dengan Komisi XI Membahas Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. (CNBC Indonesia/Syahrizal Sidik) |
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga pernah dituding memiliki lebih dari 1.200 bitcoin yang jelas-jelas dilarang untuk alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Saat itu, beredar foto Sri Mulyani dalam sebuah acara televisi dengan keterangan memiliki lebih dari 1.200 bitcoin. Hal tersebut pun dibantah dengan lantang oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.
"Kalau ada yang menerima foto Menteri Keuangan dalam berita TV CNN Indonesia yang menyatakan bahwa Menteri Sri Mulyani Indrawati mempunyai sejumlah besar Bitcoin, maka berita tersebut adalah hoax besar," kata Nufransa.
Bahkan belum lama ini, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara terang-terangan menyebut Sri Mulyani sebagai penyebar hoax paling andal di Indonesia.
Pernyataan tersebut merespons sikap pemerintah yang kerap kali menyalahkan kondisi global atas pelemahan ekonomi Indonesia. Padahal, ketidakpastian global dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.
"Apa yang disampaikan Menkeu tidak benar. Ini sama dengan pembohongan dan hoax. Harus diluruskan. Apa yang dikatakan Menteri Keuangan itu tidak benar, dan ini merupakan pembohongan publik," kata Anggota DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani mengaku hanya menyampaikan fakta yang ada.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
