Selain Covid, Sri Mulyani Curhat Beratnya Kalahkan Musuh Ini!

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
03 August 2021 17:50
Sri Mulyani dalam keterangan pers terkait hasil sidang kabinet paripurna, Jakarta, (5/7/2021). (Dok: Tangkapan layar Youtibe Setpres RI)
Foto: Sri Mulyani dalam keterangan pers terkait hasil sidang kabinet paripurna, Jakarta, (5/7/2021). (Dok: Tangkapan layar Youtibe Setpres RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut banyak masyarakat yang mempercayai informasi beredar di aplikasi whatsapp grup, tanpa mencari tahu kebenarannya. Ini adalah persoalan besar yang harus ditangani selain covid.

"Orang banyak dapat informasi dari wa grup, dan nggak pernah cek lagi," ujarnya dalam webinar virtual, Selasa (3/8/2021).

Padahal menurutnya, belum tentu informasi yang beredar di wa grup itu tersebut benar. Terutama informasi terkait dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah informasi mengenai vaksinasi yang menyebabkan banyak masyarakat yang enggak untuk divaksin. Sebab, masyarakat menerima berita tidak benar mengenai manfaat vaksinasi.

"Kita merespon dalam bentuk-bentuk policy publik dan ini pun tidak selalu permanen karena tantangannya berubah terus, dan pada saat yang sama masyarakat terus juga digerojoki informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan," jelasnya.

Kemudian berita tidak benar lainnya atau hoax yang sering juga muncul adalah mengenai dirinya saat memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang diambil.

"Mungkin ada yang menggunakan statement Menkeu pada Januari, pada saat situasi berbeda, kemudian di bulan Mei dan Juni dilakukan perubahan dan kemudian mereka membenturkan waktu Januari bilang begini kok sekarang bilangnya begitu? dua titik yang bisa dipotong. Saya lagi pidato seperti ini dipotong kalimatnya begini, and then saya bicara lagi di bulan Juni dipotong persis dan kemudian ditabrakin, itu bisa terjadi. Ini jadi tantangan untuk kita semua dalam menjaga ruang publik," kata dia.

Oleh karenanya, peran pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dinilai sangat penting membantu masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah.

"Saya menginstruksikan teman-teman di Kemenkeu, keterbukaan ruang publik ini yang harus kita jaga bersama terhadap tingkah laku persepsi. Saya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan akan terus mendorong seluruh pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk tidak terlena sama sekali," kata dia.

"Ini adalah bukan atau situasi yang bisa membuat anda semuanya berpuas diri dan terlena meskipun anda mendapatkan penghargaan, karena pencapaian yang didapat. Karena memang lingkungan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi akan terus meningkat," tegasnya.


(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lonjakan Harga Barang, "Badai Ancaman Baru" Dunia

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular