ESDM Setor PNBP Minerba Rp 19,16 T Sampai 11 Juni 2019
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
12 June 2019 20:41
Jakarta, CNBC Indonesia- Hingga 11 Juni 2019, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor minerba telah mencapai Rp 19,16 triliun. Angka tersebut merupakan 44,28% dari target tahun ini sebesar Rp 43,27 triliun.
"Per 11 Juni 2019 Rp 19,16 triliun. 44,28% dari target Rp 43,27 triliun," kata Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Johnson Pakpahan di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (12/6/2019).
Johnson optimistis target itu akan tercapai meski harga batu bara tengah mengalami penurunan. Hal itu, menurutnya, tidak serta merta akan membuat penerimaanmenjadi lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu. Hingga akhir Juni, ia menargetkan penerimaan bertambah Rp 2 triliun lagi.
"Ini kan belum tutup buku untuk Juni. Juni baru tutup buku pada 2030. Kalau misalnya ini dibagi dua ini kan jadi sekitar Rp21,6 triliun sekarang Rp19,6 triliun. Jadi kita tinggal kejar Rp2 triliun lagi," tuturnya.
Tahun lalu PNBP sektor minerba ditargetkan sebesar Rp 32,1 triliun. Artinya, target untuk tahun ini lebih tinggi. Tahun lalu Harga Batu Bara Acuan (HBA) satu semester berada di atas US$100 per ton. Sekarang, sudah mencapai US$81 per ton. Jadi turun.
Harga US$81 per ton tersebut, lanjut Johnson, masih wajar untuk Kementerian ESDM. Adapun target harga ada di angka US$ 80 per tahun dengan asumsi kurs Rp 15 ribu, sama dengan asumsi kurs di APBN.
"Iya [kurs berpengaruh terhadap raihan]. Penguatan rupiah, kemudian penurunan harga batu bara tetapi paling tidak kita masih dalam angka. Target masih tercapai," imbuhnya.
HBA yang menyentuh US$ 81 per tahun sudah memberi dampak saat ini. Saat ini juga belum ada rencana untuk merevisi target. Pihaknya optimistis tetap akan mencapai target dengan cara penagihan menggunakan e-PNBP.
"Target masih Rp43 triliun mudah-mudahan dengan kita sudah mulai efektif dengan cara penagihan, dengan e-PNBP artinya mereka sudah bayar terhitung rapi," tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah masih mungkin melakukan revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Hal itu karena daerah masih meminta kuota terlebih sudah dimasukan ke dalam APBD Pemda.
"Masih [optimistis]. Jangan kita koreksi dulu," ucapnya.
Penurunan produksi batu bara PT Freeport Indonesia juga dikatakan memberi pengaruh. Tetapi karena besarannya sekitar 20% maka ada beberapa smelter-smelter lain yang bisa menggantikan.
"Toh dia tak langsung habis semua. Cuma turun." tutupnya.
(gus) Next Article ESDM: Sistem Online di Pertambangan Bisa Dongkrak Kas Negara
"Per 11 Juni 2019 Rp 19,16 triliun. 44,28% dari target Rp 43,27 triliun," kata Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Johnson Pakpahan di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (12/6/2019).
Johnson optimistis target itu akan tercapai meski harga batu bara tengah mengalami penurunan. Hal itu, menurutnya, tidak serta merta akan membuat penerimaanmenjadi lebih rendah dibanding realisasi tahun lalu. Hingga akhir Juni, ia menargetkan penerimaan bertambah Rp 2 triliun lagi.
Tahun lalu PNBP sektor minerba ditargetkan sebesar Rp 32,1 triliun. Artinya, target untuk tahun ini lebih tinggi. Tahun lalu Harga Batu Bara Acuan (HBA) satu semester berada di atas US$100 per ton. Sekarang, sudah mencapai US$81 per ton. Jadi turun.
Harga US$81 per ton tersebut, lanjut Johnson, masih wajar untuk Kementerian ESDM. Adapun target harga ada di angka US$ 80 per tahun dengan asumsi kurs Rp 15 ribu, sama dengan asumsi kurs di APBN.
"Iya [kurs berpengaruh terhadap raihan]. Penguatan rupiah, kemudian penurunan harga batu bara tetapi paling tidak kita masih dalam angka. Target masih tercapai," imbuhnya.
HBA yang menyentuh US$ 81 per tahun sudah memberi dampak saat ini. Saat ini juga belum ada rencana untuk merevisi target. Pihaknya optimistis tetap akan mencapai target dengan cara penagihan menggunakan e-PNBP.
"Target masih Rp43 triliun mudah-mudahan dengan kita sudah mulai efektif dengan cara penagihan, dengan e-PNBP artinya mereka sudah bayar terhitung rapi," tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah masih mungkin melakukan revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Hal itu karena daerah masih meminta kuota terlebih sudah dimasukan ke dalam APBD Pemda.
"Masih [optimistis]. Jangan kita koreksi dulu," ucapnya.
Penurunan produksi batu bara PT Freeport Indonesia juga dikatakan memberi pengaruh. Tetapi karena besarannya sekitar 20% maka ada beberapa smelter-smelter lain yang bisa menggantikan.
"Toh dia tak langsung habis semua. Cuma turun." tutupnya.
(gus) Next Article ESDM: Sistem Online di Pertambangan Bisa Dongkrak Kas Negara
Most Popular