Gerindra: Jangan Salahkan Global Jika APBN Tak Capai Target
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
28 May 2019 15:13
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memberikan tanggapan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2020 yang telah disampaikan pemerintah pada pekan lalu. Tanggapan disampaikan dalam rapat Paripurna ke-18 hari ini.
Adapun asumsi makro yang disampaikan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3%-5,6%, laju inflasi berada di level 2%-4%, tingkat bunga surat berharga negara (SBN) untuk tiga bulan pada kisaran 5-5,6%.
Kemudian, harga minyak mentah Indonesia ditetapkan USD60-70 per barel, adapun lifting minyak bumi sebanyak 695.000-840.000 barel per hari, lifting gas bumi 1,19 juta- 1,3 juta barel setara minyak per hari serta nilai tukar rupiah dipatok Rp14.000-15.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Rapat ini berlangsung sekitar 3,5 jam dari pukul 11.00 WIB hingga 14.30 WIB. Dari 10 fraksi yang hadir memberikan tanggapan, semuanya mengatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan KEM PPKF RAPBN 2020 ke tahap selanjutnya.
Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menerima masukan dan catatan dari 10 fraksi dan akan dijawab oleh Pemerintah pada 11 Juni 2019 di Rapat Paripurna selanjutnya.
Berikut tanggapan dan catatan beberapa fraksi atas KEM PPKF RAPBN 2020:
Fraksi PDI-P yang disampaikan oleh Daniel Lumban Tobing
Dalam pandangan kami anggaran yang dibuat oleh pemerintah terlalu monoton dari waktu ke waktu. Tidak ada metode yang sesuai kebutuhan atau emergency.
Namun demikian, kerangka makro 2020 menurut kami rasional. Dimana tekanan global berat tapi Indonesia bisa survive. Namun ada betapa hal yang perlu dikaji pemerintah yang soal lifting minyak bumi seakan jalan ditempat. Oleh karenanya, pemerintah perlu mencari sumur baru yang berpotensi menghasilkan minyak lebih banyak. Kami PDI-P mendukung kalau pemerintah membuka sumur-sumur baru agar menaikkan lifting sehingga kurangi impor minyak.
Untuk pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan penciptaan lapangan pekerjaan. PDI-P berharap pemerintah selain buka lapangan pekerjaan juga sesuaikan dengan kondisi masyarakat agar tingkat serapannya tinggi.
Kami PDI-P, setuju pemerintah menjalankan KEM PPKF RAPBN 2020 untuk pembahasan selanjutnya.
Partai Golkar oleh John Kenedy
Fraksi Golkar yakin dalam pimpinan ke 2 Jokowi, Indonesia akan jadi bangsa berdaulat, maju, adil dan makmur. Tahun 2020 penting dalam bangun fondasi dan arah pembangunan bangsa karena 2020 tahun pertama menjalankan RPJM 2020-2024, yang menjadi jangkar pemerintah membawa visi misi 2045.
Golkar siap dukung bersama seluruh masyarakat untuk jadi negara maju di 2045. Indonesia harus mampu lepas dari middle income trap dengan tingkat PE tinggi rata-rata 6% dari 2020 sampai 2030. Saat ini RI ada di momentum yang baik. Pada 2018 PDB tumbuh 5,2% lebih tinggi dari 2017 5,1% merupakan capaian tertinggi 4 tahun terakhir. Oleh karenanya, kebijakan fiskal 2020 harus dukung pertumbuhan yang lebih tinggi.
Pertumbuhan ekonomi masih akan hadapi tekanan baik eksternal dan internal. Eksternal moderasi PDB global, volatilitas harga komoditas. Normalisasi kebijakan moneter AS juga masih akan berikan tekanan. Moderasi PDB global membuat melemahnya permintaan barang dari Indonesia yang berdampak penurunan ekspor. Tekanan dan ketidakpastian global maupun domestik mengharuskan pemerintah lakukan mitigasi risiko.
Di saat yang sama Golkar dorong pemerintah genjot prospek pendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah mencermati kerangka ekonomi makro dan fiskal 2020, Golkar meyakini bahwa fundamental ekonomi akan lebih baik.
Berdasarkan pokok pikiran yang kami sampaikan tersebut Golkar menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2020 untuk dibahas lebih lanjut.
Partai Gerindra oleh Ramson Siagian
Dalam KEM PPKF 2020, pertumbuhan ekonomi, pemerintah gunakan asumsi 5,3%-5,6%. Untuk capai batas atas dengan situasi global dan kondisi pemerintahan saat ini yang tidak pernah capai target maka butuh upaya ekstra dengan sinergi dengan semua pihak. Pemerintah perlu tetap perhatikan kondisi global. Jika terjadi ketidakmampuan mengelola perekonomian nasional sehingga tidak capai target pertumbuhan, maka harus pakai alasan rasional kenapa tidak tercapai, bukan menyalahkan faktor-faktor eksternal.
Fraksi Gerindra mengingatkan perlu sikap jujur tidak gunakan instrumen-instrumen negara untuk sikap politik. Seperti, kecanggihan teknologi dan kemampuan administrasi pendistribusian pada belanja negara untuk kepentingan politik tertentu, karena akan sulit mendeteksinya, tapi akan ada yang melihat yakni TYME.
Pemerintah perlu langkah efisien untuk menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai target dan ketersediaan lapangan pekerjaan bisa tercapai. Dalam upaya menghindari middle income trap Gerindra minta pemerintah lakukan upaya konkrit. Yang intinya mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
(dru) Next Article Kelola Ekonomi Negara di Tengah Covid-19 Tak Mudah, Ferguso!
Adapun asumsi makro yang disampaikan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3%-5,6%, laju inflasi berada di level 2%-4%, tingkat bunga surat berharga negara (SBN) untuk tiga bulan pada kisaran 5-5,6%.
Kemudian, harga minyak mentah Indonesia ditetapkan USD60-70 per barel, adapun lifting minyak bumi sebanyak 695.000-840.000 barel per hari, lifting gas bumi 1,19 juta- 1,3 juta barel setara minyak per hari serta nilai tukar rupiah dipatok Rp14.000-15.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menerima masukan dan catatan dari 10 fraksi dan akan dijawab oleh Pemerintah pada 11 Juni 2019 di Rapat Paripurna selanjutnya.
Berikut tanggapan dan catatan beberapa fraksi atas KEM PPKF RAPBN 2020:
Fraksi PDI-P yang disampaikan oleh Daniel Lumban Tobing
Dalam pandangan kami anggaran yang dibuat oleh pemerintah terlalu monoton dari waktu ke waktu. Tidak ada metode yang sesuai kebutuhan atau emergency.
Namun demikian, kerangka makro 2020 menurut kami rasional. Dimana tekanan global berat tapi Indonesia bisa survive. Namun ada betapa hal yang perlu dikaji pemerintah yang soal lifting minyak bumi seakan jalan ditempat. Oleh karenanya, pemerintah perlu mencari sumur baru yang berpotensi menghasilkan minyak lebih banyak. Kami PDI-P mendukung kalau pemerintah membuka sumur-sumur baru agar menaikkan lifting sehingga kurangi impor minyak.
Untuk pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan penciptaan lapangan pekerjaan. PDI-P berharap pemerintah selain buka lapangan pekerjaan juga sesuaikan dengan kondisi masyarakat agar tingkat serapannya tinggi.
Kami PDI-P, setuju pemerintah menjalankan KEM PPKF RAPBN 2020 untuk pembahasan selanjutnya.
Partai Golkar oleh John Kenedy
Fraksi Golkar yakin dalam pimpinan ke 2 Jokowi, Indonesia akan jadi bangsa berdaulat, maju, adil dan makmur. Tahun 2020 penting dalam bangun fondasi dan arah pembangunan bangsa karena 2020 tahun pertama menjalankan RPJM 2020-2024, yang menjadi jangkar pemerintah membawa visi misi 2045.
Golkar siap dukung bersama seluruh masyarakat untuk jadi negara maju di 2045. Indonesia harus mampu lepas dari middle income trap dengan tingkat PE tinggi rata-rata 6% dari 2020 sampai 2030. Saat ini RI ada di momentum yang baik. Pada 2018 PDB tumbuh 5,2% lebih tinggi dari 2017 5,1% merupakan capaian tertinggi 4 tahun terakhir. Oleh karenanya, kebijakan fiskal 2020 harus dukung pertumbuhan yang lebih tinggi.
Pertumbuhan ekonomi masih akan hadapi tekanan baik eksternal dan internal. Eksternal moderasi PDB global, volatilitas harga komoditas. Normalisasi kebijakan moneter AS juga masih akan berikan tekanan. Moderasi PDB global membuat melemahnya permintaan barang dari Indonesia yang berdampak penurunan ekspor. Tekanan dan ketidakpastian global maupun domestik mengharuskan pemerintah lakukan mitigasi risiko.
Di saat yang sama Golkar dorong pemerintah genjot prospek pendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah mencermati kerangka ekonomi makro dan fiskal 2020, Golkar meyakini bahwa fundamental ekonomi akan lebih baik.
Berdasarkan pokok pikiran yang kami sampaikan tersebut Golkar menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2020 untuk dibahas lebih lanjut.
Partai Gerindra oleh Ramson Siagian
Dalam KEM PPKF 2020, pertumbuhan ekonomi, pemerintah gunakan asumsi 5,3%-5,6%. Untuk capai batas atas dengan situasi global dan kondisi pemerintahan saat ini yang tidak pernah capai target maka butuh upaya ekstra dengan sinergi dengan semua pihak. Pemerintah perlu tetap perhatikan kondisi global. Jika terjadi ketidakmampuan mengelola perekonomian nasional sehingga tidak capai target pertumbuhan, maka harus pakai alasan rasional kenapa tidak tercapai, bukan menyalahkan faktor-faktor eksternal.
Fraksi Gerindra mengingatkan perlu sikap jujur tidak gunakan instrumen-instrumen negara untuk sikap politik. Seperti, kecanggihan teknologi dan kemampuan administrasi pendistribusian pada belanja negara untuk kepentingan politik tertentu, karena akan sulit mendeteksinya, tapi akan ada yang melihat yakni TYME.
Pemerintah perlu langkah efisien untuk menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai target dan ketersediaan lapangan pekerjaan bisa tercapai. Dalam upaya menghindari middle income trap Gerindra minta pemerintah lakukan upaya konkrit. Yang intinya mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
(dru) Next Article Kelola Ekonomi Negara di Tengah Covid-19 Tak Mudah, Ferguso!
Most Popular