Ekonom Sarankan Strategi Ini Agar Makan Siang Gratis Tak Bebani APBN
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah ekonom memberikan saran terkait pelaksanaan program makan siang gratis yang dicanangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Saran ini diberikan agar program itu tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus tepat sasaran.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) M. Faisal mengatakan pemerintah perlu menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program ini. Dia menyarankan program ini tidak menarget seluruh siswa sekolah. Melainkan, hanya siswa sekolah yang tergolong miskin.
"Kalau tujuan dari program ini adalah pengentasan kemiskinan, harus dikerucutkan dulu untuk anak-anak yang tidak mampu," kata Faisal, Selasa, (27/2/2024).
Faisal berkata agar bantuan ini tepat sasaran, maka pemerintah perlu membuat dahulu data mengenai penerima makan siang gratis. Dengan pendataan ini, Faisal yakin anggaran yang dibutuhkan tidak akan mencapai lebih dari Rp 400 triliun. "Jadi jauh lebih kecil semestinya," kata dia.
Setelah itu, Faisal mengatakan pemerintah juga bisa menargetkan bantuan makan siang ini untuk daerah-daerah yang tergolong miskin dan tertinggal. Menurut dia, bantuan untuk penduduk miskin kota memang jauh lebih menguntungkan secara politik. Namun, kata dia, daerah tertinggal dan termiskin di Indonesia jauh lebih membutuhkan bantuan tersebut.
Faisal mengatakan hal yang tidak kalah penting untuk disiapkan adalah aspek kesiapan birokrasi dan pelaksanaan. Dia mengatakan pemerintah bisa menentukan terlebih dahulu Kementerian yang akan bertanggung jawab atas program ini. setelah itu, kesiapan di tingkat pemerintah daerah dalam menjalankan program juga perlu dilakukan.
"Siapa Kementerian yang tanggung jawab, bagaimana koordinasi antar Kementerian di tingkat pusat dan tingkat daerah, di tingkat lokal siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana SOP-nya. Terlebih program ini melibatkan UMKM, penyiapan koordinasi ini jadi penting," kata dia.
Senada, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi mengatakan sisi perencanaan pemerintah sebelum mengeksekusi proyek ini harus benar-benar matang. Menurut dia, data penerima yang dipegang pemerintah harus valid untuk menghindari program ini salah sasaran.
Badiul mengatakan untuk menghindari salah sasaran, pemerintah juga bisa melibatkan para penerima bantuan nantinya. "Artinya ini harus benar-benar matang perencanaannya, semua aspek termasuk pelibatan kelompok penerima manfaat bisa dilakukan," kata dia.
Makan siang gratis merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Ketika dijalankan secara penuh, program ini menyasar pada 82,9 juta siswa sekolah dengan anggaran lebih dari Rp 400 triliun.
Besar kemungkinan pasangan Prabowo-Gibran akan memenangi Pemilihan Presiden 2024. Mereka unggul di semua hitung cepat berbagai lembaga survei. Meski belum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengambil ancang-ancang untuk memulai program penggantinya itu.
Program makan siang sudah dibahas dalam rapat kabinet pemerintahan Jokowi yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024). Rencananya, anggaran untuk program ini akan langsung masuk dalam Rancangan APBN 2025.
Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran mengatakan program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap dengan target dapat terlaksana secara penuh pada 2029. Untuk tahap awal, program ini akan dilakukan di daerah miskin dan tertinggal.
Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo meyakini program ini akan meningkatkan permintaan dari sisi belanja pemerintah dan memiliki multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Sektor usaha kecil menengah, kata dia, akan dilibatkan sebagai penyedia makanan untuk anak-anak sekolah.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Deretan Negara Kasih Makan Siang Gratis ke Warga Seperti Janji Prabowo
