Curhat di IG, Sri Mulyani: APBN Bekerja Sangat Keras!
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah bekerja sangat optimal selama tahun 2020, terutama dalam menangani dampak pandemi Covid-19.
"APBN bekerja sangat keras sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi," ujarnya melalui akun Instagram resmi, @smindrawati, yang dikutip Senin (11/1/2021).
Ia menjelaskan, pada tahun 2020, jumlah buruh yang bekerja mengalami penurunan 5,62 juta dan berpindah menjadi buruh informal. Jumlah perpindahan ini melonjak menjadi 4,55 juta dan 0.76 juta orang yang menjalankan usaha sendiri.
"Dalam situasi ini, pemerintah memberikan bansos [bantuan sosial] produktif untuk membantu kelompok yang mengalami PHK agar bisa melaksanakan kegiatan ekonomi. Ini lah salah satu contoh peran APBN sebagai countercyclical, yang didesain untuk menangani COVID-19 melalui dana pelindungan sosial (perlinsos)," jelasnya.
Menurutnya, adapun manfaat terbesar Perlinsos dirasakan oleh penduduk miskin dan rentan (kelompok 50% termiskin). Program Perlinsos juga menjangkau hingga penduduk kelas menengah yang terdampak, seperti melalui bantuan upah karyawan, kartu pra kerja, dan subsidi kuota internet.
"Di tahun 2020 Belanja Bantuan Sosial tumbuh sangat tinggi mencapai 80% (yoy). Bantuan ini ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan di masa pandemi," kata dia.
Tak hanya di tahun lalu, di tahun 2021 ini, APBN akan tetap berupaya mendorong belanja pemerintah untuk menangani Covid-19 dan menjaga laju ekonomi yang masih terhambat.
"Di samping itu, Pemerintah sambil terus mengawal misi mewujudkan Indonesia Maju," tegasnya.
Berdasarkan Dokumen Realisasi Program Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang diterbitkan pada 6 Januari 2021, Kemenkeu menyatakan realisasi dana penanganan Covid-19 dan program PEN pada tahun 2020 baru mencapai Rp 579,78 triliun per 31 Desember 2020.
Angka tersebut setara dengan 83,4% dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun.
[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)
