Jokowi Bisa Pilih Lokasi Ibu Kota Baru RI Tahun ini?
Fikri Muhammad, CNBC Indonesia
15 May 2019 17:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menggelar rapat bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Rapat membahas terkait pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ditemui seusai rapat, Bambang menjelaskan, dalam rapat dilakukan koordinasi untuk finalisasi dari kajian tahun ini.
"Sehingga keputusan untuk memilih lokasi bisa pada tahun ini juga," katanya.
Bambang mengatakan bahwa penyiapan perencanaan konstruksi di lapangan bisa dimulai satu dua tahun ke depan. Sehingga pada 2024, ibu kota baru sudah fungsional menjadi pusat pemerintahan baru.
Untuk tahap masterplan kota sampai perencanaan kawasan, Bambang menyebut hal itu merupakan tugas dari Menteri PUPR. Rencananya, nanti untuk kawasan pemerintahan sekitar 2.000 hektare dan untuk luas keseluruhan kotanya sendiri sebesar 40.000 hektare.
Sementara itu, pemerintah akan merencanakan groundbreaking pada 2021, setelah nanti hasilnya akan diserahkan ke Presiden.
Di sisi lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dua lokasi yang sudah dipantau pada pekan lalu harus dilihat dari ketersediaan infrastrukturnya sekarang. Untuk Kalimantan Tengah, baru memiliki konektivitas jalan, belum memiliki bandara, dan air bersih juga masih kurang. Sedangkan untuk Kalimantan Timur, lokasinya sudah memiliki infrastruktur yang eksisting.
"Kalau Kaltim lokasinya di tengah-tengah. Jadi sudah ada airport internasional. Sudah ada jalan tol, jalan nasional ada. Beberapa bendungan sudah ada di situ. Jadi kalau dilihat eksisting infrastruktur Kaltim jauh lebih punya infrastruktur yang dibangun sekarang," ucap Basuki.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota baru ini akan melihat siklus RAPBN yang sudah berjalan. Yang lebih penting menurutnya adalah meminimalisir penggunaan APBN dan lebih banyak menggunakan pihak swasta dan BUMN.
"Nanti masih dihitung tapi yang pasti yang saya sampaikan waktu ratas beberapa minggu lalu itukan masih 50 persen APBN nya. Kita masih akan mendata lagi bagaimana kita bisa menurunkan ketergantungan APBN tersebut," kata Bambang.
Simak video terkait pemindahan ibu kota di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Alasan Ibu Kota RI Harus Pindah: Karena Jawa Sudah Lelah
Rapat membahas terkait pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ditemui seusai rapat, Bambang menjelaskan, dalam rapat dilakukan koordinasi untuk finalisasi dari kajian tahun ini.
"Sehingga keputusan untuk memilih lokasi bisa pada tahun ini juga," katanya.
Bambang mengatakan bahwa penyiapan perencanaan konstruksi di lapangan bisa dimulai satu dua tahun ke depan. Sehingga pada 2024, ibu kota baru sudah fungsional menjadi pusat pemerintahan baru.
Untuk tahap masterplan kota sampai perencanaan kawasan, Bambang menyebut hal itu merupakan tugas dari Menteri PUPR. Rencananya, nanti untuk kawasan pemerintahan sekitar 2.000 hektare dan untuk luas keseluruhan kotanya sendiri sebesar 40.000 hektare.
Sementara itu, pemerintah akan merencanakan groundbreaking pada 2021, setelah nanti hasilnya akan diserahkan ke Presiden.
 Foto: infografis/ Infografis : Mengenal Bukit Soeharto / Aristya Rahadian Krisabella |
Di sisi lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dua lokasi yang sudah dipantau pada pekan lalu harus dilihat dari ketersediaan infrastrukturnya sekarang. Untuk Kalimantan Tengah, baru memiliki konektivitas jalan, belum memiliki bandara, dan air bersih juga masih kurang. Sedangkan untuk Kalimantan Timur, lokasinya sudah memiliki infrastruktur yang eksisting.
"Kalau Kaltim lokasinya di tengah-tengah. Jadi sudah ada airport internasional. Sudah ada jalan tol, jalan nasional ada. Beberapa bendungan sudah ada di situ. Jadi kalau dilihat eksisting infrastruktur Kaltim jauh lebih punya infrastruktur yang dibangun sekarang," ucap Basuki.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota baru ini akan melihat siklus RAPBN yang sudah berjalan. Yang lebih penting menurutnya adalah meminimalisir penggunaan APBN dan lebih banyak menggunakan pihak swasta dan BUMN.
"Nanti masih dihitung tapi yang pasti yang saya sampaikan waktu ratas beberapa minggu lalu itukan masih 50 persen APBN nya. Kita masih akan mendata lagi bagaimana kita bisa menurunkan ketergantungan APBN tersebut," kata Bambang.
Simak video terkait pemindahan ibu kota di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Alasan Ibu Kota RI Harus Pindah: Karena Jawa Sudah Lelah
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular