'Pindah Ibu Kota Tak Semudah Pindahkan Rumah yang Kena Gusur'

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kamis (1/8/2019). Dalam kesempatan itu Basuki mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota negara tidaklah mudah.

"Ini kita diskusi ketiga kali jadi tidak ada pertanyaan lagi kenapa harus pindah. Sudah ada masterplan-nya," ujarnya.

Foto: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam acara CNBC Indonesia Conference "Water Security and Sustainability" di Auditorium Menara Bank Mega, Selasa, (23/7/2019). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Kendati demikian, Basuki mengatakan, pemindahan ibu kota negara tidak hanya menjadi wewenang pemerintah. Harus ada izin DPR disertai dengan pembuatan peraturan perundangan-undangan.

"Jadi tidak semudah memindahkan rumah kalau kena gusur," kata Basuki.

Baca: Jakarta Paling Berpolusi di Dunia, Jokowi: Terserah Gubernur

Ia menceritakan, ada sejumlah tugas Kementerian PUPR. Studi sudah dilakukan di dua lokasi kandidat ibu kota negara di Kalimantan. Pengumuman lokasi apakah antara Bukit Soeharto (Kalimantan Timur) atau Gunung Mas (Kalimantan Tengah) akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo Agustus mendatang.

"Beberapa hal yang sudah kami lakukan menyusun gagasan ibu kota seperti perintah Pak Bambang sampaikan konsep desain terkait masterplan. Beberapa forum diskusi juga sudah kami lakukan. Kami punya satgas yang dipimpin Imam Ernawi untuk bisa fokus merencanakan konsep soal desain ini," ujar Basuki.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan ibu kota negara nanti merupakan representasi kemajuan bangsa yang unggul. Pertama, mampu mencerminkan identitas bangsa. Kedua, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga, modern dan berstandar internasional.

[Gambas:Video CNBC]


(miq/miq) Next Article Desain Ibu Kota Baru, Basuki Kumpulkan Arsitek & Budayawan