Korupsi di Sekitar Menteri, Jokowi Bakal Rombak Kabinet?

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
02 May 2019 15:48
Di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama, sejumlah menteri Kabinet Kerja tersangkut kasus dugaan korupsi.
Foto: Jokowi/Ist
Jakarta, CNBC Indonesia - Di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama, sejumlah menteri Kabinet Kerja tersangkut kasus dugaan korupsi.

Mulai dari Menteri Sosial Idrus Marham, yang kini sudah mendekam di balik jeruji besi Menteri Agama Lukman Hakim, hingga yang terbaru Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang ternyata kantor dan rumahnya digeledah KPK.

Kondisi ini membuat isu perombakan di tubuh internal kabinet kerja memanas. Bahkan, Jokowi disebut-sebut telah mempertimbangkan untuk melakukan reshuffle kabinet.

Lantas, apa kata Istana Negara mengenai hal tersebut?



"Presiden sudah katakan. Bisa iya atau tidak. Lihat nanti kepentingannya," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (2/5/2019).

"Intinya kami semua berharap jangan sampai terjadi. Karena waktu kerja tinggal beberapa bulan. Kalau ada persoalan hukum, presiden tidak mau intervensi tentang itu," jelasnya.

Moeldoko pun mencontohkan bagaimana sikap pemerintah saat Idrus Marham terseret kasus korupsi proyek kelistrikan dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

"Pada saat menimpa pada Idrus, presiden juga dalam hal ini sama sekali tidak intervensi atau proses hukum. Sama juga dengan diberlakukan terhadap menteri Lukman Hakim," katanya.

Moeldoko pun menampik isu yang menyebutkan bahwa keputusan pemerintah untuk melanjutkan kembali rencana pemindahan Ibu Kota merupakan pengalihan isu.

"Keinginan untuk pindahkan Ibu Kota kan sudah lama. Dan ini ada referensi yang bisa dipakai. Seperti Brasil, kita juga boleh-boleh aja dong. Kita ingin berubah," katanya.

Jokowi, sambung Moeldoko, akan segera menentukan lokasi Ibu Kota baru setelah kajian yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selesai.

"Keputusan itu berdasarkan kajian dan pandangan dari luar. Kemarin dilempar ke presiden juga ingin input dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar," tegasnya.





(dru) Next Article Ramai Beredar Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi: Belum

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular