Ibu Kota RI Pindah, Jakarta Akan Seperti New York?
Fikri Muhammad, CNBC Indonesia
01 May 2019 07:27

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia telah menjadi perbincangan hangat. Presiden Joko Widodo membuka lagi pembahasan rencana pembangunan Ibu Kota Baru di luar Jakarta dalam rapat terbatas Senin (29/4/2019).
Dalam rapat tersebut, Jokowi memantapkan pilihan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa meskipun belum menyebutkan kota-kota yang dijadikan calon ibu kota baru itu.
Jokowi menyebut beban Jakarta dalam beberapa tahun yang akan datang semakin berat akibat berbagai faktor, di antaranya banjir, kemacetan, hingga sanitasi.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Presiden Jusuf Kalla membeberkan tujuan utama untuk memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia.
"Jadi cita-cita ke depan, Jakarta ini bagaimana menjadi kota dagang yang fokus seperti New York," ucapnya, Selasa (30/4/2019).
"Jadi, nanti akan terjadi cita-cita ke depan, ada Washington jadi ibu kota yang lebih kecil, ada New York yang menjadi kota dagang dan kota bisnis serta kegiatan lain," ujarnya.
Jusuf Kalla berpendapat bahwa sudah ada berbagai contoh negara yang sukses memindahkan ibu kotanya agar lebih tertata rapi karena kota tersebut selanjutnya hanya menjadi pusat pemerintahan.
"Maka akan terjadi suatu apa yang kita hindari, terjadi polusi antara pemerintah dan dagang itu lebih terhindar," ucap JK.
"Secara umum, sebenarnya cita-citanya ingin suatu ibu kota yang betul-betul kota pemerintahan, dalam kerangka otonomi kita sehingga pemerintah pusat tidak terlalu besar lagi," ucapnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparannya di Kantor Presiden, Senin, mengatakan lembaga yang dipindahkan ke ibu kota baru tersebut yakni kementerian/lembaga, MPR, DPR, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, TNI/Polri, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.
Namun untuk fungsi Jasa Keuangan dan Perdagangan, seperti BI, OJK, dan BKPM, masih akan tetap di Jakarta.
Palangkaraya Belum Pasti Jadi Ibu Kota Baru
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disebut-sebut akan menjadi ibu kota baru Republik Indonesia menggantikan Jakarta. Ditambah, Presiden Sukarno pernah mewacanakan hal tersebut.
JK memastikan bahwa pemerintah belum menetapkan lokasi ibu kota baru. Menurutnya, bukan hal mudah untuk mencari ibu kota baru yang sudah ditetapkan standarisasinya.
"Belum diputuskan lagi karena ada syaratnya. Ada 10 syarat. Harus strategis, letaknya di tengah, penduduknya memiliki toleransi yang baik. Ini butuh riset," ucapnya, Selasa (30/4/2019).
Nantinya, Ibu Kota baru diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang memiliki lokasi yang lebih strategis ketimbang Jakarta. Hal ini diharapkan dapat memacu kinerja pemerintah untuk mencapai target yang ditetapkan.
"Pemerintah yang lebih fokus, lebih nyaman. Artinya tidak macet, tidak penuh ribut, sehingga pemerintahan itu mudah dicapai," ucap JK.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan calon ibu kota harus bebas dari bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Pemerintah akan mencari daerah yang minim lokasi bencana.
Bappenas juga mengusulkan agar calon ibu kota nantinya berdekatan dengan pinggir pantai.
"Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai," kata Bambang.
Saksikan video mengenai calon ibu kota baru berikut ini.
[Gambas:Video CNBC]
(prm) Next Article Ibu Kota RI di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Pak Jokowi?
Dalam rapat tersebut, Jokowi memantapkan pilihan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa meskipun belum menyebutkan kota-kota yang dijadikan calon ibu kota baru itu.
Jokowi menyebut beban Jakarta dalam beberapa tahun yang akan datang semakin berat akibat berbagai faktor, di antaranya banjir, kemacetan, hingga sanitasi.
"Jadi cita-cita ke depan, Jakarta ini bagaimana menjadi kota dagang yang fokus seperti New York," ucapnya, Selasa (30/4/2019).
"Jadi, nanti akan terjadi cita-cita ke depan, ada Washington jadi ibu kota yang lebih kecil, ada New York yang menjadi kota dagang dan kota bisnis serta kegiatan lain," ujarnya.
Jusuf Kalla berpendapat bahwa sudah ada berbagai contoh negara yang sukses memindahkan ibu kotanya agar lebih tertata rapi karena kota tersebut selanjutnya hanya menjadi pusat pemerintahan.
"Maka akan terjadi suatu apa yang kita hindari, terjadi polusi antara pemerintah dan dagang itu lebih terhindar," ucap JK.
"Secara umum, sebenarnya cita-citanya ingin suatu ibu kota yang betul-betul kota pemerintahan, dalam kerangka otonomi kita sehingga pemerintah pusat tidak terlalu besar lagi," ucapnya.
![]() |
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparannya di Kantor Presiden, Senin, mengatakan lembaga yang dipindahkan ke ibu kota baru tersebut yakni kementerian/lembaga, MPR, DPR, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, TNI/Polri, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.
Namun untuk fungsi Jasa Keuangan dan Perdagangan, seperti BI, OJK, dan BKPM, masih akan tetap di Jakarta.
Palangkaraya Belum Pasti Jadi Ibu Kota Baru
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disebut-sebut akan menjadi ibu kota baru Republik Indonesia menggantikan Jakarta. Ditambah, Presiden Sukarno pernah mewacanakan hal tersebut.
JK memastikan bahwa pemerintah belum menetapkan lokasi ibu kota baru. Menurutnya, bukan hal mudah untuk mencari ibu kota baru yang sudah ditetapkan standarisasinya.
"Belum diputuskan lagi karena ada syaratnya. Ada 10 syarat. Harus strategis, letaknya di tengah, penduduknya memiliki toleransi yang baik. Ini butuh riset," ucapnya, Selasa (30/4/2019).
![]() |
Nantinya, Ibu Kota baru diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang memiliki lokasi yang lebih strategis ketimbang Jakarta. Hal ini diharapkan dapat memacu kinerja pemerintah untuk mencapai target yang ditetapkan.
"Pemerintah yang lebih fokus, lebih nyaman. Artinya tidak macet, tidak penuh ribut, sehingga pemerintahan itu mudah dicapai," ucap JK.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan calon ibu kota harus bebas dari bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Pemerintah akan mencari daerah yang minim lokasi bencana.
Bappenas juga mengusulkan agar calon ibu kota nantinya berdekatan dengan pinggir pantai.
"Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai," kata Bambang.
Saksikan video mengenai calon ibu kota baru berikut ini.
[Gambas:Video CNBC]
(prm) Next Article Ibu Kota RI di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Pak Jokowi?
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular