Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta, Anies Buka Suara

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
29 April 2019 16:21
Mantan menteri pendidikan ini juga mengatakan pemindahan ibu kota ini tidak akan menghentikan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta.
Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peluncuran program DP O Rupiah Samawa (Solusi Rumah Warga) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jum'at (12/10). Masyarakat Ber KTP DKI Jakarta dapat mendaftar untuk membeli rumah Dp 0 Rupiah melalui Aplikasi Kredit Hunian yang dapat diakses pada 1 November 2018. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain.

Rencana itu semakin diseriusi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pada Senin (29/4/2019) melakukan rapat kabinet terbatas khusus membahas mengenai pemindahan ibu kota.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan berada di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta harus tetap diselesaikan," ujarnya di Kantor Presiden.

Ia menyebut berbagai pekerjaan rumah, seperti daya dukung lingkungan hidup, kebutuhan air bersih, pengelolaan udara, pengolahan limbah, dan transportasi, masih harus diselesaikan.


Mantan menteri pendidikan ini juga mengatakan pemindahan ibu kota ini tidak akan menghentikan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta.

"Tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta," ujar Anies.

"Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap berlanjut, jalan terus," tegasnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparannya di Kantor Presiden, Senin, mengatakan lembaga yang dipindahkan ke ibu kota baru tersebut yakni kementerian/lembaga, MPR, DPR, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, TNI/Polri, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.


Namun untuk fungsi Jasa Keuangan dan Perdagangan, seperti BI, OJK, dan BKPM, masih akan tetap di Jakarta.
(prm/prm) Next Article Jokowi Siapkan 'Payung' Buat Jakarta Usai Tak Lagi Ibu Kota

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular