Bukan di Jonggol, Seperti Ini Tiga Alternatif 'Ibu Kota Baru'
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
29 April 2019 15:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke 'Ibu Kota Baru' makin diseriusi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ada tiga alternatif dalam pengembangan Ibu Kota Baru ini.
"Kronologi tadi sudah disampaikan bapak Presiden dari sejak zaman Sukarno kemudian Pak Harto pernah ada ide ke Jonggol dan saat ini kita membahasnya untuk posisi Ibu Kota baru," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).
Dijelaskan Bambang ada tiga alternatif yang tengah dibahas.
Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta, tetapi dibuat Government District atau distrik khusus untuk pemerintahan.
"Yaitu daerah di seputaran Istana dan Monas akan dibuat khusus hanya kantor Pemerintahan. Khususnya Kementerian/Lembaga," papar Bambang.
"Ini alternatif pertama, yang berarti harus mengubah peruntukan di wilayah sekitaran Istana dan Monas. Kerugiannya tentu ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal," kata Bambang lagi.
Alternatif kedua, seperti Putra Jaya (Malaysia) adalah memindahkan pusat pemerintahan dekat dengan Jakarta misalnya seputaran JaBoDeTaBek.
Tentunya dengan ketersediaan lahan tetapi mungkin kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah metropolitan Jakarta.
Atau sambung Bambang alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota langsung ke luar jawa seperti contoh misalkan Brasil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang dekat Amazon.
"Kemudian Canberra, di antara Sydney dan Melbourne, demikian juga Astana di Kazakstan karena ibu kotanya ingin dipindah lebih dekat ke tengah dari negaranya dan juga Myanmar ke Nypyidaw," tutur Bambang.
"Kami akan bahas dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk alternatif satu, intinya distrik pemerintahan ini akan dibuat konektivitas dengan LRT dan monorail sehingga mudah untuk bergerak di antara kantor K/L di seputaran istana dan monas," imbuh Bambang.
(dru/dru) Next Article Jokowi Siapkan 'Payung' Buat Jakarta Usai Tak Lagi Ibu Kota
"Kronologi tadi sudah disampaikan bapak Presiden dari sejak zaman Sukarno kemudian Pak Harto pernah ada ide ke Jonggol dan saat ini kita membahasnya untuk posisi Ibu Kota baru," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).
Dijelaskan Bambang ada tiga alternatif yang tengah dibahas.
"Ini alternatif pertama, yang berarti harus mengubah peruntukan di wilayah sekitaran Istana dan Monas. Kerugiannya tentu ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal," kata Bambang lagi.
Alternatif kedua, seperti Putra Jaya (Malaysia) adalah memindahkan pusat pemerintahan dekat dengan Jakarta misalnya seputaran JaBoDeTaBek.
Tentunya dengan ketersediaan lahan tetapi mungkin kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah metropolitan Jakarta.
Atau sambung Bambang alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota langsung ke luar jawa seperti contoh misalkan Brasil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang dekat Amazon.
"Kemudian Canberra, di antara Sydney dan Melbourne, demikian juga Astana di Kazakstan karena ibu kotanya ingin dipindah lebih dekat ke tengah dari negaranya dan juga Myanmar ke Nypyidaw," tutur Bambang.
"Kami akan bahas dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk alternatif satu, intinya distrik pemerintahan ini akan dibuat konektivitas dengan LRT dan monorail sehingga mudah untuk bergerak di antara kantor K/L di seputaran istana dan monas," imbuh Bambang.
(dru/dru) Next Article Jokowi Siapkan 'Payung' Buat Jakarta Usai Tak Lagi Ibu Kota
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular