Ini Sebab Menko Darmin Turun Tangan Atasi Harga Tiket Pesawat
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
26 April 2019 11:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Persoalan seputar harga tiket pesawat yang masih mahal menjadi perhatian banyak pihak. Tidak terkecuali di internal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution turut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Terkait hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan penjelasan.
"Pada dasarnya kita ini kan mau mudik Lebaran. Kemarin itu rapat (rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Pak Darmin (Menko Perekonomian Darmin Nasution) kan tanya semuanya dan saya laporkan keadaannya bahwa [harga] tiket (pesawat) belum turun. Nah oleh karenanya, Pak Darmin bilang 'OK,nanti saya ikut menyelesaikan'," ujarnya.
Hal itu disampaikan Budi Karya saat menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker pada acara seminar nasional dengan tema "Advocating and Stakeholder Empowerment on Sustainable Transport Infrastructure Development" yang diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Ruang Singosari, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Perihal langkah Menko Perekonomian menyelesaikan masalah harga tiket pesawat, Budi Karya tak menjelaskan secara perinci. Intinya, dia membenarkan bahwa masalah itu berkaitan dengan inflasi yang menjadi concern pemerintah dari sisi perekonomian. Di titik inilah Menko Perekonomian berkepentingan.
"Ndak, ada bagian-bagian. Pokoknya kita ini saling menghargai aja," kata Budi Karya.
Sebelumnya, Darmin memberikan tanggapan terkait harga tiket pesawat yang masih mahal. Hal itu disampaikan seusai memimpin rapat koordinasi jelang Ramadan dan Lebaran 1440 Hijriah di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/4/2019).
"Perlu ada aturan yang jelas mengenai batas atas dan batas bawah itu supaya dipatuhi semua," ujar "Perlu ada aturan yang jelas mengenai batas atas dan batas bawah itu supaya dipatuhi semua," ujar Darmin.Darmin.
Sejauh ini, langkah pemerintah untuk mengontrol harga pesawat telah tertuang melalui kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dengan kewenangan yang dimiliki, Menhub menerbitkan aturan baru.
Aturan tersebut tertuang dalam Permenhub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang diteken pada 28 Maret lalu.
Selain itu, Menteri Perhubungan (Menhub) juga meneken aturan turunannya, yaitu Keputusan Menhub (Kepmen) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, sehari setelahnya, 29 Maret 2019.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi PHRI Maulana Yusran dalam sebuah diskusi bertajuk "Dilema Harga Tiket Pesawat" di Lobby Lounge, Hotel Millenium Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2019).
Maulana menjelaskan, sebagai negara kepulauan, transportasi udara dan laut sangat penting. Utamanya untuk bisnis dan wisata. Apabila terjadi kenaikan harga tiket pesawat, maka destinasi yang terkena imbas.
"Ini yang terjadi sejak September. Tapi sejak Januari-April mulai terasa dan bentar lagi puasa. Ini kita anggap tahun yang terparah kalo year-on-year. Yang merasakan masalah tiket bukan hanya pelaku atau pebisnis tapi kepala daerah karena stimulus ekonomi di daerahnya drop," ujarnya.
"Hotel kena imbas? kena karena banyak orang menginap untuk bisnis atau wisata. Imbasnya 20%-40%. Logistik kami tetap butuh dari Pulau Jawa, ada kenaikan di logistik, belum lagi di airlines (maskapai). Ini jadi imbas saat ini," lanjut Maulana.
Simak video terkait langkah terbaru pemerintah menyelesaikan masalah harga tiket pesawat di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/gus) Next Article Batas Atas Turun, Harga Tiket Pesawat Turun Sebelum Lebaran?
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution turut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Terkait hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan penjelasan.
"Pada dasarnya kita ini kan mau mudik Lebaran. Kemarin itu rapat (rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Pak Darmin (Menko Perekonomian Darmin Nasution) kan tanya semuanya dan saya laporkan keadaannya bahwa [harga] tiket (pesawat) belum turun. Nah oleh karenanya, Pak Darmin bilang 'OK,nanti saya ikut menyelesaikan'," ujarnya.
Perihal langkah Menko Perekonomian menyelesaikan masalah harga tiket pesawat, Budi Karya tak menjelaskan secara perinci. Intinya, dia membenarkan bahwa masalah itu berkaitan dengan inflasi yang menjadi concern pemerintah dari sisi perekonomian. Di titik inilah Menko Perekonomian berkepentingan.
"Ndak, ada bagian-bagian. Pokoknya kita ini saling menghargai aja," kata Budi Karya.
 Foto: Seminar Nasional Masyarakat Transpotasi Indonesia. (CNBC Indonesia/Yanurisa Ananta) |
Sebelumnya, Darmin memberikan tanggapan terkait harga tiket pesawat yang masih mahal. Hal itu disampaikan seusai memimpin rapat koordinasi jelang Ramadan dan Lebaran 1440 Hijriah di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/4/2019).
"Perlu ada aturan yang jelas mengenai batas atas dan batas bawah itu supaya dipatuhi semua," ujar "Perlu ada aturan yang jelas mengenai batas atas dan batas bawah itu supaya dipatuhi semua," ujar Darmin.Darmin.
Sejauh ini, langkah pemerintah untuk mengontrol harga pesawat telah tertuang melalui kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dengan kewenangan yang dimiliki, Menhub menerbitkan aturan baru.
Aturan tersebut tertuang dalam Permenhub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang diteken pada 28 Maret lalu.
Selain itu, Menteri Perhubungan (Menhub) juga meneken aturan turunannya, yaitu Keputusan Menhub (Kepmen) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, sehari setelahnya, 29 Maret 2019.
 Foto: Muhammad Sabki |
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi PHRI Maulana Yusran dalam sebuah diskusi bertajuk "Dilema Harga Tiket Pesawat" di Lobby Lounge, Hotel Millenium Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2019).
Maulana menjelaskan, sebagai negara kepulauan, transportasi udara dan laut sangat penting. Utamanya untuk bisnis dan wisata. Apabila terjadi kenaikan harga tiket pesawat, maka destinasi yang terkena imbas.
"Ini yang terjadi sejak September. Tapi sejak Januari-April mulai terasa dan bentar lagi puasa. Ini kita anggap tahun yang terparah kalo year-on-year. Yang merasakan masalah tiket bukan hanya pelaku atau pebisnis tapi kepala daerah karena stimulus ekonomi di daerahnya drop," ujarnya.
"Hotel kena imbas? kena karena banyak orang menginap untuk bisnis atau wisata. Imbasnya 20%-40%. Logistik kami tetap butuh dari Pulau Jawa, ada kenaikan di logistik, belum lagi di airlines (maskapai). Ini jadi imbas saat ini," lanjut Maulana.
Simak video terkait langkah terbaru pemerintah menyelesaikan masalah harga tiket pesawat di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/gus) Next Article Batas Atas Turun, Harga Tiket Pesawat Turun Sebelum Lebaran?
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular