Darmin Sebut Negara Rugi Kalau Banyak Golput, Kok Bisa?
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
17 April 2019 13:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan yakni Pemilihan Umum pada hari ini, Rabu 17 April 2019.
Ini berarti, seluruh lapisan masyarakat yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berhak memberikan suaranya dalam pemilihan umum (Pemilu) periode 2019-2024, tanpa terkecuali para menteri dalam kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ditemui usai berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20, Kecamatan/Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan pentingnya menggunakan hak pilih alias tidak golput dalam Pemilu yang akan memilih calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif dan dewan perwakilan daerah ini.
Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia ini, selain menentukan pemimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan, menggunakan hak pilih juga penting karena negara telah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk penyelenggaraan pemilu.
Dengan demikian, jika hak pilih tidak digunakan, masyarakat dan negara sama-sama mengalami kerugian.
"Penting dong [menggunakan hak suara]. Kalau tidak, nanti ya hangus saja suaranya. Hak ya harus dipakai, kalau tidak dipakai ya rugi. Bukan [hanya] kita yang rugi, negara juga rugi. Bayangin bikin pemilu itu biayanya mahal."
Sebagai informasi, dalam unggahan di akun twitter resminya, Kementerian Keuangan menyebut anggaran yang dikeluarkan negara untuk mengadakan pemilu mencapai Rp 25,7 triliun.
Oleh karena itu, pemerintah berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa berpartisipasi mensukseskan pesta demokrasi ini.
"Jangan sia-siakan anggaran demokrasi! Salah satu agenda penting nasional pada tahun ini adalah pesta demokrasi serentak untuk pertama kalinya, dan #UangKita sebesar 25,7 T telah dikerahkan untuk penyelenggaraan pemilu 2019," demikian tulis Kemenkeu dalam twitter resminya, yang diunggah Selasa (16/4/2019).
Simak ulasan Pilpres 2019, ini yang ditunggu investor.
[Gambas:Video CNBC]
(tas) Next Article Jokowi Janjikan 3 Kartu 'Sakti' Ini Jika Terpilih Kembali
Ini berarti, seluruh lapisan masyarakat yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berhak memberikan suaranya dalam pemilihan umum (Pemilu) periode 2019-2024, tanpa terkecuali para menteri dalam kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ditemui usai berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20, Kecamatan/Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan pentingnya menggunakan hak pilih alias tidak golput dalam Pemilu yang akan memilih calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif dan dewan perwakilan daerah ini.
Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia ini, selain menentukan pemimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan, menggunakan hak pilih juga penting karena negara telah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk penyelenggaraan pemilu.
Dengan demikian, jika hak pilih tidak digunakan, masyarakat dan negara sama-sama mengalami kerugian.
"Penting dong [menggunakan hak suara]. Kalau tidak, nanti ya hangus saja suaranya. Hak ya harus dipakai, kalau tidak dipakai ya rugi. Bukan [hanya] kita yang rugi, negara juga rugi. Bayangin bikin pemilu itu biayanya mahal."
Sebagai informasi, dalam unggahan di akun twitter resminya, Kementerian Keuangan menyebut anggaran yang dikeluarkan negara untuk mengadakan pemilu mencapai Rp 25,7 triliun.
"Jangan sia-siakan anggaran demokrasi! Salah satu agenda penting nasional pada tahun ini adalah pesta demokrasi serentak untuk pertama kalinya, dan #UangKita sebesar 25,7 T telah dikerahkan untuk penyelenggaraan pemilu 2019," demikian tulis Kemenkeu dalam twitter resminya, yang diunggah Selasa (16/4/2019).
Simak ulasan Pilpres 2019, ini yang ditunggu investor.
[Gambas:Video CNBC]
(tas) Next Article Jokowi Janjikan 3 Kartu 'Sakti' Ini Jika Terpilih Kembali
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular