Sri Mulyani: Cuma Turuti Keinginan Politik Bisa Bahaya
Prima Wirayani, CNBC Indonesia
10 April 2019 14:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan, Sri Muyani Indrawati, mengatakan para pembuat kebijakan terus-menerus menghadapi tantangan dalam bentuk pertentangan kepentingan ketika mengelola pemerintahan.
Ia menyampaikan hal tersebut saat berbicara di hadapan 150 mahasiswa Indonesia di Columbia University, New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (9/4/2019).
"Sisi politik ingin pergi ke suatu arah, sementara perspektif ekonomi ingin ke arah yang lain," ujarnya, sebagaimana dikutip dari video yang diunggah di akun media sosialnya.
"Anda akan terus menghadapi kontak dengan publik secara terus-menerus, di mana persepsi publik bisa sangat berbeda dengan apa yang Anda pelajari di bangku kuliah atau dari profesor Anda," kara Sri Mulyani.
"Jika Anda hanya mengikuti pandangan politik, itu akan menciptakan banyak masalah," tegasnya.
Ia mencontohkan apa yang terjadi di Venezuela sebagai tindakan yang terlalu mementingkan persepsi publik dan politik.
Negara Amerika Latin itu tengah dibelit krisis dengan hiperinflasi dan anjloknya nilai tukar mata uangnya sehingga membuat persediaan makanan, obat-obatan, hingga pasokan listrik menipis.
Alih-alih memperbaiki pengelolaan ekonominya, pemerintah Venezuela justru berkali-kali menyalahkan serangan teroris dan negara Barat sebagai penyebab rontoknya perekonomian negara penghasil minyak itu.
"Anda bisa mengikuti keinginan publik tapi Anda bisa merusak ekonomi dalam jangka pendek bahkan jangka panjang," kata Sri Mulyani.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah berkali-kali menghadapi kritik pedas dari publik akibat tingginya utang pemerintah pusat. Ia menjelaskan, bahwa utang tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur.
Dalam wawancana dengan CNBC International beberapa waktu lalu, ia bahkan menyebut berbagai kritik tajam mengenai utang pemerintah sebagai retorika politik.
"Kekhawatiran terkait utang pemerintah benar-benar sebuah retorika politik," kata Sri Mulyani saat diwawancarai, Senin (25/3/2019).
"Bila Anda melihat utang pemerintah Indonesia, jumlahnya masih di bawah 3% PDB (produk domestik bruto) dan fiskal kami tahun lalu bahkan mencatatkan defisit hanya 1,76% dari PDB," ujarnya.
"Anda bisa membandingkannya dengan banyak negara lain di dunia," tegas Sri Mulyani.
(wed) Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T
Ia menyampaikan hal tersebut saat berbicara di hadapan 150 mahasiswa Indonesia di Columbia University, New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (9/4/2019).
"Sisi politik ingin pergi ke suatu arah, sementara perspektif ekonomi ingin ke arah yang lain," ujarnya, sebagaimana dikutip dari video yang diunggah di akun media sosialnya.
"Jika Anda hanya mengikuti pandangan politik, itu akan menciptakan banyak masalah," tegasnya.
Ia mencontohkan apa yang terjadi di Venezuela sebagai tindakan yang terlalu mementingkan persepsi publik dan politik.
Negara Amerika Latin itu tengah dibelit krisis dengan hiperinflasi dan anjloknya nilai tukar mata uangnya sehingga membuat persediaan makanan, obat-obatan, hingga pasokan listrik menipis.
Alih-alih memperbaiki pengelolaan ekonominya, pemerintah Venezuela justru berkali-kali menyalahkan serangan teroris dan negara Barat sebagai penyebab rontoknya perekonomian negara penghasil minyak itu.
"Anda bisa mengikuti keinginan publik tapi Anda bisa merusak ekonomi dalam jangka pendek bahkan jangka panjang," kata Sri Mulyani.
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berdiskusi dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah berkali-kali menghadapi kritik pedas dari publik akibat tingginya utang pemerintah pusat. Ia menjelaskan, bahwa utang tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur.
Dalam wawancana dengan CNBC International beberapa waktu lalu, ia bahkan menyebut berbagai kritik tajam mengenai utang pemerintah sebagai retorika politik.
"Kekhawatiran terkait utang pemerintah benar-benar sebuah retorika politik," kata Sri Mulyani saat diwawancarai, Senin (25/3/2019).
"Bila Anda melihat utang pemerintah Indonesia, jumlahnya masih di bawah 3% PDB (produk domestik bruto) dan fiskal kami tahun lalu bahkan mencatatkan defisit hanya 1,76% dari PDB," ujarnya.
"Anda bisa membandingkannya dengan banyak negara lain di dunia," tegas Sri Mulyani.
(wed) Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T
Most Popular