Dibutuhkan Utang Rp 359,4 T untuk APBN 2019
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
20 September 2018 14:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati pembiayaan utang untuk tahun depan sebesar Rp 359,3 triliun. Turun dari proyeksi pembiayaan tahun ini yang sebesar Rp 399,2 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pembiayaan utang di Indonesia terus mengalami penurunan, dan sempat mengalami pembiayaan utang paling tinggi di 2017 sebesar Rp 429 triliun.
Pihaknya menilai, dengan turunnya angka pembiayaan utang tersebut, artinya pemerintah ingin memastikan risiko utang tetap dalam batas managable di bawah 30% dari PDB.
"Meski PDB meningkat tapi persentasenya akan kami jaga tetap di 30%, utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makroekonomi," terang Suahasil dalam paparannya di ruang rapat Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Dari sisi SBN, secara neto SBN yang akan dikeluarkan di tahun depan juga terus turun dari 2017 yang sebesar Rp 441,8 triliun, turun ke Rp 388 triliun SBN netto di 2018, dan tahun depan diturunkan lagi ke Rp 386,2 triliun.
Adapun, untuk arah kebijakan pembiayaan nonutang, ia menjelaskan, Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan dipakai untuk pencapaian target pembangunan dan kebijakan lainnya yang sebelumnya telah disampaikan terlebih dahulu di dalam kebijakan fiskal.
Pembiayaaan nonutang juga untuk pembiayaan kreatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, dan mendorong inovasi pembiayaan pemberdayaan masyarakat, dan tentu juga mendorong peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai macam forum internasional.
Untuk pembiayaan nonutang ini kategori pertama adalah pembiayaan investasi yaitu sebesar Rp 74,83 triliun yang terdiri atas investasi kepada BUMN sebesa Rp 17,8 triliun dengan rincian seperti PMN kepada PT SMF, PMN kepada PT Hutama Karya, dan PMN kepada PLN.
Untuk kategori berikutnya di pembiayaan investasi lain kepada lembaga atau badan lain yang terdiri atas LPII sebesar Rp 2,5 triliun, investasi kepada BLU juga ada beberapa poin, pertama investasi dana bergulir Rp 3 triliun, dana pengembangan pendidikan atau LPDP Rp 18 triliun, diturunkan Rp 2 triliun dari anggaran sebelumnya Rp 20 triliun. Penurunan anggaran LPDP tersebut direncanakan untuk dialokasikan kepada pendidikan akpol dan akmil.
Menanggapi hal ini, Pimpinan Badan Anggaran DPR Said Abdullah langsung mempertanyakan persetujuan kepada para anggota rapat.
"Untuk pembiayaan utang dan non-utang di RAPBN 2019, apakah dapat disetujui?" tanya Said di ruang rapat, Rabu (19/9/2018).
"Setuju," kata sejumlah anggota Banggar yang hadir di ruang rapat.
(dru) Next Article Di 2019, Pemerintah Cari Utangan Lagi Rp 359,3 T
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pembiayaan utang di Indonesia terus mengalami penurunan, dan sempat mengalami pembiayaan utang paling tinggi di 2017 sebesar Rp 429 triliun.
Pihaknya menilai, dengan turunnya angka pembiayaan utang tersebut, artinya pemerintah ingin memastikan risiko utang tetap dalam batas managable di bawah 30% dari PDB.
"Meski PDB meningkat tapi persentasenya akan kami jaga tetap di 30%, utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makroekonomi," terang Suahasil dalam paparannya di ruang rapat Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Dari sisi SBN, secara neto SBN yang akan dikeluarkan di tahun depan juga terus turun dari 2017 yang sebesar Rp 441,8 triliun, turun ke Rp 388 triliun SBN netto di 2018, dan tahun depan diturunkan lagi ke Rp 386,2 triliun.
Adapun, untuk arah kebijakan pembiayaan nonutang, ia menjelaskan, Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan dipakai untuk pencapaian target pembangunan dan kebijakan lainnya yang sebelumnya telah disampaikan terlebih dahulu di dalam kebijakan fiskal.
Pembiayaaan nonutang juga untuk pembiayaan kreatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, dan mendorong inovasi pembiayaan pemberdayaan masyarakat, dan tentu juga mendorong peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai macam forum internasional.
Untuk pembiayaan nonutang ini kategori pertama adalah pembiayaan investasi yaitu sebesar Rp 74,83 triliun yang terdiri atas investasi kepada BUMN sebesa Rp 17,8 triliun dengan rincian seperti PMN kepada PT SMF, PMN kepada PT Hutama Karya, dan PMN kepada PLN.
Untuk kategori berikutnya di pembiayaan investasi lain kepada lembaga atau badan lain yang terdiri atas LPII sebesar Rp 2,5 triliun, investasi kepada BLU juga ada beberapa poin, pertama investasi dana bergulir Rp 3 triliun, dana pengembangan pendidikan atau LPDP Rp 18 triliun, diturunkan Rp 2 triliun dari anggaran sebelumnya Rp 20 triliun. Penurunan anggaran LPDP tersebut direncanakan untuk dialokasikan kepada pendidikan akpol dan akmil.
Menanggapi hal ini, Pimpinan Badan Anggaran DPR Said Abdullah langsung mempertanyakan persetujuan kepada para anggota rapat.
"Untuk pembiayaan utang dan non-utang di RAPBN 2019, apakah dapat disetujui?" tanya Said di ruang rapat, Rabu (19/9/2018).
"Setuju," kata sejumlah anggota Banggar yang hadir di ruang rapat.
 Foto: infografis/Sang pemberi Pinjaman setia RI/Aristya Rahadian krisabella |
(dru) Next Article Di 2019, Pemerintah Cari Utangan Lagi Rp 359,3 T
Most Popular