Direksi Pupuk Indonesia Kena OTT KPK, Apa Kata JK?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
28 March 2019 14:08
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara perihal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan direksi PT Pupuk Indonesia & PT Humpus Intermoda Transportation (Tbk)
Berbicara di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019), Wapres tak memungkiri bahwa penyaluran subsidi pukuk selama ini memang bermasalah. Alokasi subsidi pupuk yang diberikan, kata dia, selama ini memang berlebihan.
"Karena pupuk itu sebenarnya ketinggian dibandingkan luas sawah yang ada. [...] Subsidi memang berlebihan, sangat berlebihan. Subsidinya Rp 30 triliun kurang lebih," kata JK.
"Padahal produktivitas kita mestinya hanya cukup 250 kilogram per hektare. Kita pakai 400. Apa benar dipakai 400. Ini menjadi pertanyaan," lanjutnya.
KPK diketahui telah menangkap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam OTT terkait dengan dugaan suap distribusi pupuk dari sejumlah perusahaan pelat merah.
Sebelum anggota parlemen, KPK telah lebih dulu mencokok tujuh orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut, antara lain direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari PT Pupuk Indonesia serta pihak Humpuss.
Maka dari itu, JK menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada KPK. Pemerintah berjanji, akan terus memperbaiki data-data penyaluran subsidi pupuk yang selama ini menjadi masalah.
"Itu kita serahkan ke KPK saja," tegas Wapres.
Simak video terkait korupsi yang melibatkan pejabat BUMN di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Pupuk Indonesia: Tidak Ada Direksi yang Terjerat OTT KPK
Berbicara di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019), Wapres tak memungkiri bahwa penyaluran subsidi pukuk selama ini memang bermasalah. Alokasi subsidi pupuk yang diberikan, kata dia, selama ini memang berlebihan.
"Karena pupuk itu sebenarnya ketinggian dibandingkan luas sawah yang ada. [...] Subsidi memang berlebihan, sangat berlebihan. Subsidinya Rp 30 triliun kurang lebih," kata JK.
KPK diketahui telah menangkap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam OTT terkait dengan dugaan suap distribusi pupuk dari sejumlah perusahaan pelat merah.
Sebelum anggota parlemen, KPK telah lebih dulu mencokok tujuh orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut, antara lain direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari PT Pupuk Indonesia serta pihak Humpuss.
Maka dari itu, JK menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada KPK. Pemerintah berjanji, akan terus memperbaiki data-data penyaluran subsidi pupuk yang selama ini menjadi masalah.
"Itu kita serahkan ke KPK saja," tegas Wapres.
Simak video terkait korupsi yang melibatkan pejabat BUMN di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Pupuk Indonesia: Tidak Ada Direksi yang Terjerat OTT KPK
Most Popular