OTT KPK Diklaim Ganggu Investasi di RI, Benarkah?

News - Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
12 September 2019 16:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), memantik kontroversi di kalangan masyarakat. Maklum, semua itu berkaitan erat dengan masa depan lembaga antirasywah itu.


Mau tak mau diskusi pun mengarah kepada kinerja KPK belakangan, salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT). OTT dinilai telah menghambat pembangunan bahkan mengganggu investasi.


Hal itu disampaikan calon pimpinan KPK, Nawawi Pomolango, dalam uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kamis (12/9/2019). Ia merupakan hakim tinggi di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.



"Kalau tiap hari kita dipertontonkan, pejabat kita ditangkapin, di luar negeri sana orang juga mikir. Apa tidak ada orang baik lagi di sini. Tiap hari ditangkapin dua, tiga pejabat. Bagaimana mereka mau menanamkan modal?" ujar Nawawi.



Hal senada disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Menurut JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, makin banyak pejabat, entah itu menteri, gubernur, bupati, yang terjaring OTT bukanlah sebuah prestasi.

"Prestasi yang benar ialah kalau makin kurang orang yang ditangkap karena korupsi sudah berkurang. Itu prestasi," kata JK kepada wartawan ketika ditemui di kantor Wapres RI, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
NEXT>>>
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading