Kompak, Pemerintah & Pengusaha Sawit akan Gugat Uni Eropa

News - Samuel Pablo, CNBC Indonesia
26 March 2019 08:52
Kompak, Pemerintah & Pengusaha Sawit akan Gugat Uni Eropa
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia akan menggugat aturan pelaksanaan (delegated act) dari kebijakan Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II) ke Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO. Langkah tersebut diambil apabila aturan tersebut diadopsi oleh Parlemen Eropa setelah disahkan pada 13 Maret 2019.

Selain menggugat melalui WTO, pemerintah juga mendorong pelaku usaha, dalam hal ini asosiasi industri sawit yang dirugikan seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) untuk menggugat kebijakan RED II serta aturan turunannya melalui Mahkamah Eropa (Court of Justice of the European Union/CJEU).

"Kita akan melawan kebijakan Eropa ini secara G2G [pemerintah ke pemerintah] melalui WTO. Namun kita juga mendorong pelaku bisnis untuk melayangkan gugatan melalui Court of Justice. Mungkin nanti secara paralel," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (25/3/2019).

Wakil Ketua Umum Gapki bidang Perdagangan dan Keberlanjutan, Togar Sitanggang mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan semua saran pemerintah, termasuk menggugat secara terpisah aturan UE serta kampanye hitam pelabelan "bebas minyak sawit" yang gencar dilakukan pelaku usaha ritel di Eropa.


"Begitu Parlemen Eropa mengesahkan aturan itu, kita akan melakukan langkah-langkah litigasi terhadap mereka. Ada banyak hal yang kita diminta lakukan untuk litigasi, termasuk juga labelling free palm oil yang dilakukan oleh pelaku bisnis di sana. Kita akan pelajari sampai sejauh mana kita bisa masuk ke pengadilan setempat," kata Togar di tempat yang sama.

Adapun Ketua Umum Aprobi, MP Tumanggor menjawab singkat bahwa pihaknya akan mendukung setiap langkah pemerintah.

"Kita mendukung setiap langkah pemerintah, termasuk menggugat ke WTO apabila aturan itu nantinya diterapkan," ujarnya.

Dalam dokumen aturan terbaru yang dirilis, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan deforestasi besar-besaran secara global.

Oleh karena itu, Uni Eropa berencana menghapus secara bertahap pemakaian biofuel berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga mencapai 0% pada 2030.

Pemerintah RI mengecam keras RED II dan aturan turunannya yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit dari tanaman penghasil minyak nabati lainnya (kedelai, rape seed, bunga matahari) dalam memenuhi persyaratan sebagai bahan baku untuk bahan bakar nabati (biofuel) yang berkelanjutan di pasar Eropa. (hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading