Ribut-Ribut Menko Darmin Vs Gubernur DKI Anies
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
14 March 2019 10:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Adu argumen mengemuka antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan perihal sistem online single submission (OSS).
Cerita berawal pada saat Menko Darmin menjadi pembicara dalam rapat kerja nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam kesempatan tersebut, Darmin menceritakan kemudahan yang diberikan OSS.
Melalui OSS, para investor yang ingin menanamkan modalnya tak perlu lagi 'ribet' menemui sejumlah pemangku kepentingan terkait, karena melalui OSS investor bisa mendapatkan izin usaha secara online.
"Jadi jangan lagi si investor diminta keterangan tempat usaha. Tidak perlu lagi," tegas Darmin.
Meski demikian, pemerintah provinsi DKI Jakarta justru membuat sistem perizinan seperti OSS bernama Jakevo, sebuah aplikasi pelayanan terpadu satu pintu yang dikembangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sistem yang dibuat pemerintah provinsi DKI Jakarta justru menimbulkan masalah baru. Bukannya memberi kemudahan bagi investor, malah membuat perizinan usaha makin tumpang tindih.
"DKI malah bikin repot dibikin OSS, tapi cuma 5 atau 4 perzinan. Bukan sekalian 15 atau 20. Itu tanggung," jelasnya.
Ditemui di kompleks kepresidenan, Darmin pun menjelaskan alasannya mengkritisi sistem perizinan yang dimiliki DKI. Hal tersebut, bertentangan upaya pemerintah yang ingin mengembangkan Ease of Doing Business (EoDB).
Disaat pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk bersama mencari solusi untuk mengembangkan EoDB, pemerintah provinsi DKI Jakarta justru mengeluarkan Jakevo. Hal ini, bertentangan dengan prinsip pemerintah pusat.
"Yang kami harapkan kalau mereka [DKI] mau bikin, itu OSS-nya satu saja untuk semuanya. Kalau dia bikin EoDB-nya, nyambung dia. Kalau bikin OSS, apalagi cuma beberapa izin, ada gunanya tapi ngapain dua kali kerja," tegas Darmin.
Dalam kesempatan sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru berkilah. DKI merasa memiliki alasan tersendiri memiliki sistem online tersendiri, untuk menghindari proses perizinan yang berpotensi merugikan di masa depan.
"Kecepatan memberikan izin itu penting, tapi harus sesuai dengan rencana tata ruang. Bayangkan kalau izin cepat keluar, tapi tidak sesuai dengan rencana izin tata ruang. Yang dikejar yang mana?," jelasnya.
"Kemarin itu disepakati, masuknya setiap orang lewat OSS, tapi begitu dia login, dikirim ke sistem kita. Langsung. Proses di kita, sistem di OSS. Jadi pintunya tetap di OSS," katanya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bahkan melontarkan kritik pedas terhadap sistem OSS yang dianggap masih memiliki sejumlah masalah.
"Gini, nggak pantes saya kalau balas-balasan dengan pak Menko. Ada beberapa masalah dalam sistem OSS. Tapi saya nggak menjelaskan di media. Kalau saya jelaskan, memalukan. Cukup sampai di situ. Tapi kalau mau buka-bukaan, malu nanti," tegas Anies.
(dru/dru) Next Article Simak, Kronologi Menko Darmin yang Sindir Gubernur DKI Anies
Cerita berawal pada saat Menko Darmin menjadi pembicara dalam rapat kerja nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam kesempatan tersebut, Darmin menceritakan kemudahan yang diberikan OSS.
Melalui OSS, para investor yang ingin menanamkan modalnya tak perlu lagi 'ribet' menemui sejumlah pemangku kepentingan terkait, karena melalui OSS investor bisa mendapatkan izin usaha secara online.
Meski demikian, pemerintah provinsi DKI Jakarta justru membuat sistem perizinan seperti OSS bernama Jakevo, sebuah aplikasi pelayanan terpadu satu pintu yang dikembangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sistem yang dibuat pemerintah provinsi DKI Jakarta justru menimbulkan masalah baru. Bukannya memberi kemudahan bagi investor, malah membuat perizinan usaha makin tumpang tindih.
"DKI malah bikin repot dibikin OSS, tapi cuma 5 atau 4 perzinan. Bukan sekalian 15 atau 20. Itu tanggung," jelasnya.
Ditemui di kompleks kepresidenan, Darmin pun menjelaskan alasannya mengkritisi sistem perizinan yang dimiliki DKI. Hal tersebut, bertentangan upaya pemerintah yang ingin mengembangkan Ease of Doing Business (EoDB).
Disaat pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk bersama mencari solusi untuk mengembangkan EoDB, pemerintah provinsi DKI Jakarta justru mengeluarkan Jakevo. Hal ini, bertentangan dengan prinsip pemerintah pusat.
Dalam kesempatan sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru berkilah. DKI merasa memiliki alasan tersendiri memiliki sistem online tersendiri, untuk menghindari proses perizinan yang berpotensi merugikan di masa depan.
"Kecepatan memberikan izin itu penting, tapi harus sesuai dengan rencana tata ruang. Bayangkan kalau izin cepat keluar, tapi tidak sesuai dengan rencana izin tata ruang. Yang dikejar yang mana?," jelasnya.
"Kemarin itu disepakati, masuknya setiap orang lewat OSS, tapi begitu dia login, dikirim ke sistem kita. Langsung. Proses di kita, sistem di OSS. Jadi pintunya tetap di OSS," katanya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bahkan melontarkan kritik pedas terhadap sistem OSS yang dianggap masih memiliki sejumlah masalah.
"Gini, nggak pantes saya kalau balas-balasan dengan pak Menko. Ada beberapa masalah dalam sistem OSS. Tapi saya nggak menjelaskan di media. Kalau saya jelaskan, memalukan. Cukup sampai di situ. Tapi kalau mau buka-bukaan, malu nanti," tegas Anies.
(dru/dru) Next Article Simak, Kronologi Menko Darmin yang Sindir Gubernur DKI Anies
Most Popular