APBN Jadi Populis Jelang Pemilu? Ini Pembelaan Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia punya jejak rekam yang baik soal menjaga ketahanan ekonomi. Termasuk jelang pemilu, tidak ada kompromi soal stabilitas.

"Ada UU Keuangan Negara, UU Bank Indonesia, koordinasi dan kolaborasi tetap dijaga. Siapa pun presidennya kita ingin ekonomi tetap bergerak," kata Sri Mulyani dalam Seminar CNBC Indonesia Economic Outlook 2019 di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Baca: SMI Bocorkan Fokus Kebijakan Pemerintah di Tahun Politik

Sri Mulyani mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang populis memang benar adanya. Namun, itu memang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

"Populism itu enggak salah, karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi harus tetap sesuai dengan UU APBN," tegasnya.

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berdiskusi dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Program-program pemerintah yang bisa disebut populis, demikian Sri Mulyani, misalnya adalah pembangunan infrastruktur.

"Namun, akselerasi (pembangunan) infrastruktur adalah populism yang benar. Infrastruktur memang left behind, menyebabkan kehidupan masyarakat terbebani," katanya.

Baca: Ini Hasil Karya dan Jerih Payah Sri Mulyani Demi Ekonomi RI

Menurut Sri Mulyani, biasanya negara-negara yang memasuki tahun politik punya kecenderungan memiliki defisit anggaran yang membengkak. Misalnya India, yang mencatat defisit anggaran sampai sekitar 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Namun Indonesia tidak, kita dibatasi defisit maksimal 3% PDB. Jadi tidak usah khawatir. Kita populis tetapi tetap sustain," katanya.

Simak pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai pemilu 2019 dalam video berikut ini.

[Gambas:Video CNBC]

(aji/prm) Next Article Jokowi: Setiap Rupiah di APBN 2019 Harus Demi Rakyat