Jokowi: Setiap Rupiah di APBN 2019 Harus Demi Rakyat
11 December 2018 14:05
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat hal yang harus diperhatikan seluruh jajaran dan pengguna APBN 2019. Intinya, Jokowi ingin setiap rupiah dalam APBN 2019 berguna bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
"APBN di 2019 di sisi pendapatan meningkat 13,7%, dari Rp 1.937 triliun pada 2018 menjadi Rp 2.165,1 triliun di tahun 2019. Sedangkan di sisi belanja, volume APBN tahun 2019 semakin besar lagi hingga mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11% dari volume belanja tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun," kata Jokowi seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet.
Dari keseluruhan belanja negara tahun 2019, telah diserahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang nilainya mencapai Rp 855,4 triliun, dan juga disampaikan Dana Transfer ke Daerah di 2019 sebesar Rp 826,7 triliun kepada gubernur yang mewakili pemerintah pusat di daerah.
Jokowi menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pimpinan K/L dan kepala-kepala daerah.
Yang pertama, tegas Jokowi, persiapkan dengan baik program-program untuk 2019. Sehingga dapat berjalan efektif sejak di awal Januari 2019.
"Artinya, persiapan lelang harus dilakukan lebih awal, sehingga, saya sampaikan lagi, manfaatkan e-procurement, e-catalog di LKPP," kata Jokowi.
Yang kedua, Jokowi meminta harus dipastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Artinya, fokus pada outcome bukan sekedar output.
"Ini juga sudah saya sampaikan berkali-kali. Alokasi betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habis untuk kegiatan-kegiatan pendukung," ucap Jokowi seraya menambahkan, kegiatan pendukung yang dimaksud kebanyakan rapat, kebanyakan perjalanan dinas, dan kebanyakan honor untuk tim.
Yang ketiga, Jokowi meminta untuk dipastikan semua program berjalan dengan maksimal dan baik. "Artinya, pantau terus kegiatan dan anggaran secara berkala, bulanan maupun triwulan," tegasnya.
Yang keempat, pastikan setiap rupiah dari APBN 2019 ini betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat. Ia minta jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up, dan jangan ada perbuatan-perbuatan menyimpang yang lainnya.
"Optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern, betul-betul pastikan APBN kita ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dari pusat sampai ke tingkat desa," kata Jokowi.
Acara penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 itu dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Kerja dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, serta para gubernur dari seluruh Indonesia.
(miq)
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
"APBN di 2019 di sisi pendapatan meningkat 13,7%, dari Rp 1.937 triliun pada 2018 menjadi Rp 2.165,1 triliun di tahun 2019. Sedangkan di sisi belanja, volume APBN tahun 2019 semakin besar lagi hingga mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11% dari volume belanja tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun," kata Jokowi seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet.
 Foto: Anastasia Arvirianty |
Dari keseluruhan belanja negara tahun 2019, telah diserahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang nilainya mencapai Rp 855,4 triliun, dan juga disampaikan Dana Transfer ke Daerah di 2019 sebesar Rp 826,7 triliun kepada gubernur yang mewakili pemerintah pusat di daerah.
Jokowi menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pimpinan K/L dan kepala-kepala daerah.
Yang pertama, tegas Jokowi, persiapkan dengan baik program-program untuk 2019. Sehingga dapat berjalan efektif sejak di awal Januari 2019.
"Artinya, persiapan lelang harus dilakukan lebih awal, sehingga, saya sampaikan lagi, manfaatkan e-procurement, e-catalog di LKPP," kata Jokowi.
Yang kedua, Jokowi meminta harus dipastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Artinya, fokus pada outcome bukan sekedar output.
"Ini juga sudah saya sampaikan berkali-kali. Alokasi betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habis untuk kegiatan-kegiatan pendukung," ucap Jokowi seraya menambahkan, kegiatan pendukung yang dimaksud kebanyakan rapat, kebanyakan perjalanan dinas, dan kebanyakan honor untuk tim.
Yang ketiga, Jokowi meminta untuk dipastikan semua program berjalan dengan maksimal dan baik. "Artinya, pantau terus kegiatan dan anggaran secara berkala, bulanan maupun triwulan," tegasnya.
Yang keempat, pastikan setiap rupiah dari APBN 2019 ini betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat. Ia minta jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up, dan jangan ada perbuatan-perbuatan menyimpang yang lainnya.
"Optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern, betul-betul pastikan APBN kita ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dari pusat sampai ke tingkat desa," kata Jokowi.
Acara penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 itu dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Kerja dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, serta para gubernur dari seluruh Indonesia.
(miq)
