Fasilitas Kepabeanan Baru Terasa di KB & KITE Pulau Jawa
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
18 February 2019 20:08
Jakarta, CNBC Indoensia - Direktorat Jendral (Ditjen) Bea Cukai menilai fasilitas kepabeanan yang diberikan untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dampak ekonominya dengan menghasilkan total nilai ekspor yang mencapai Rp 780,8 triliun. Namun sayang, pemberian fasilitas KB dan KITE hanya terpusat di Pulau Jawa.
Hal tersebut tampak dari hasil survei yang dilakukan Ditjen Bea Cukai dengan University Network for Indonesia Export Development (UNIED) pada 2017.
Dari hasil survei tersebut, sebagai Ketua UNIED Arif Satria menjelaskan, industri yang paling banyak menerima fasilitas KB dan KITE ialah industri tekstil, pakaian, dan benang. Dan, industri yang paling banyak berkontribusi dalam ekspor ialah makanan .
"Industri tekstil, pakaian, benang itu tertinggi total nilai fasilitasnya Rp 18,13 triliun, kemudian elektronik Rp 11,88 triliun, kendaraan bermotor Rp 11,37 triliun, alas kaki Rp 4,25 triliun, baru makanan dan minuman Rp 3,27 triliun," jelas Arif, Senin (18/2/2019).
"Tapi total nilai ekspor, kontribusinya yang terbesar industri makanan dan minuman Rp 274,35 triliun, lalu disusul tekstil, pakaian, benang Rp 129,98 triliun, kendaraan bermotor Rp 88,41 triliun, elektronik Rp 82,48 triliun, dan alas kaki Rp 62,70 triliun," sambungnya.
Hasil survei ini pun menunjukkan capaian positif lainnya seperti meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal dan penerimaan pajak pusat serta daerah.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti pemberian fasilitas KB dan KITE yang terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil survei sebanyak 92,19% perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE berasal dari Pulau Jawa.
Menurutnya, banyak daerah lain yang justru dekat dengan perbatasan negara, sehingga memiliki peluang ekspor yang lebih tinggi.
"Sumatera karena proximitasnya dengan Malaysia, Singapura, harusnya bisa lebih tinggi. Kita harus pikirkan strategi regionalnya," ujar Sri Mulyani di kantornya.
"Untuk bea cukai, LPEI, yang saya sedihnya konsentrasi lokasi masih di Jawa, terutama Jawa Barat. Yang dekat sekali dengan pasar ASEAN, seperti Singapura, itu Sumatera, tapi Sumatera sedikit sekali. Bagaimana kita bisa sebarkan KB dan KITE tidak hanya di Jawa Barat, itu PR penting."
(hps/hps) Next Article Rawan Penyelundupan, Pengawasan 4 Barang Impor Ini Diperketat
Hal tersebut tampak dari hasil survei yang dilakukan Ditjen Bea Cukai dengan University Network for Indonesia Export Development (UNIED) pada 2017.
Dari hasil survei tersebut, sebagai Ketua UNIED Arif Satria menjelaskan, industri yang paling banyak menerima fasilitas KB dan KITE ialah industri tekstil, pakaian, dan benang. Dan, industri yang paling banyak berkontribusi dalam ekspor ialah makanan .
"Industri tekstil, pakaian, benang itu tertinggi total nilai fasilitasnya Rp 18,13 triliun, kemudian elektronik Rp 11,88 triliun, kendaraan bermotor Rp 11,37 triliun, alas kaki Rp 4,25 triliun, baru makanan dan minuman Rp 3,27 triliun," jelas Arif, Senin (18/2/2019).
Hasil survei ini pun menunjukkan capaian positif lainnya seperti meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal dan penerimaan pajak pusat serta daerah.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti pemberian fasilitas KB dan KITE yang terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil survei sebanyak 92,19% perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE berasal dari Pulau Jawa.
Menurutnya, banyak daerah lain yang justru dekat dengan perbatasan negara, sehingga memiliki peluang ekspor yang lebih tinggi.
"Sumatera karena proximitasnya dengan Malaysia, Singapura, harusnya bisa lebih tinggi. Kita harus pikirkan strategi regionalnya," ujar Sri Mulyani di kantornya.
"Untuk bea cukai, LPEI, yang saya sedihnya konsentrasi lokasi masih di Jawa, terutama Jawa Barat. Yang dekat sekali dengan pasar ASEAN, seperti Singapura, itu Sumatera, tapi Sumatera sedikit sekali. Bagaimana kita bisa sebarkan KB dan KITE tidak hanya di Jawa Barat, itu PR penting."
(hps/hps) Next Article Rawan Penyelundupan, Pengawasan 4 Barang Impor Ini Diperketat
Most Popular