Prabowo 'Hajar' Kebijakan Bagi-bagi Sertifikat Tanah Jokowi
Yanurisa Ananta & Samuel Pablo, CNBC Indonesia
17 February 2019 21:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyerang kebijakan pembagian konsesi perhutanan sosial untuk masyarakat adat serta sertifikat tanah untuk warga yang dilakukan calon presiden nomor urut 01 dan petahana Joko Widodo.
"Kami punya pandangan strategis yang berbeda," ujarnya dalam debat capres di Jakarta, Minggu (17/2/2019).
"Yang dilakukan Bapak Jokowi dan pemerintahnya menarik dan populer untuk satu atau dua generasi tapi tanah tidak nambah, dan bangsa Indonesia tambah tiap tahun kurang lebih 3,5 juta," kata Prabowo.
"Jadi, kalau Bapak bangga dengan bagi 12 juta sampai 20 juta, pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi, bagaimana masa depan anak cucu kita?"
Lalu, apa strategi Prabowo untuk melaksanakan reformasi agraria?
"Kami strateginya berbeda. Kami strateginya UUD 1945 pasal 33, bumi dan air dan semua kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara," tegasnya.
Jokowi sebelumnya mengatakan dalam dua tahun terakhir, pemerintahannya sudah membagikan konsesi perhutanan sosial untuk masyarakat adat, tanah ulayat, petani nelayan, seluas 2,6 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang disiapkan pemerintah.
"Kita dampingi mereka agar tanahnya produktif. Ada yang ditanami kopi, buah-buahan, jagung," ujarnya.
"Kita juga sudah membagikan 5 juta sertifikat pada 2017, 2018 lebih dari 7 juta sertifikat. Ini agar mereka punya hak hukum bagi tanah yang mereka miliki. Target kita 12,7 juta hektar ini harus didistribusikan untuk rakyat, bukan untuk yang gede-gede."
(prm/prm) Next Article 3 Kegagalan Jokowi di Sektor Ekonomi Menurut Prabowo-Sandiaga
"Kami punya pandangan strategis yang berbeda," ujarnya dalam debat capres di Jakarta, Minggu (17/2/2019).
"Yang dilakukan Bapak Jokowi dan pemerintahnya menarik dan populer untuk satu atau dua generasi tapi tanah tidak nambah, dan bangsa Indonesia tambah tiap tahun kurang lebih 3,5 juta," kata Prabowo.
Lalu, apa strategi Prabowo untuk melaksanakan reformasi agraria?
"Kami strateginya berbeda. Kami strateginya UUD 1945 pasal 33, bumi dan air dan semua kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara," tegasnya.
Jokowi sebelumnya mengatakan dalam dua tahun terakhir, pemerintahannya sudah membagikan konsesi perhutanan sosial untuk masyarakat adat, tanah ulayat, petani nelayan, seluas 2,6 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang disiapkan pemerintah.
"Kita dampingi mereka agar tanahnya produktif. Ada yang ditanami kopi, buah-buahan, jagung," ujarnya.
"Kita juga sudah membagikan 5 juta sertifikat pada 2017, 2018 lebih dari 7 juta sertifikat. Ini agar mereka punya hak hukum bagi tanah yang mereka miliki. Target kita 12,7 juta hektar ini harus didistribusikan untuk rakyat, bukan untuk yang gede-gede."
(prm/prm) Next Article 3 Kegagalan Jokowi di Sektor Ekonomi Menurut Prabowo-Sandiaga
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular