Internasional
Batal Jadi Calon PM, Putri Thailand Minta Maaf
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
13 February 2019 18:16
Jakarta, CNBC Indonesia - Saudari raja Thailand, yang pencalonan dirinya sebagai perdana menteri dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum pekan ini, meminta maaf karena menyebabkan "masalah" bagi rakyat Thailand menjelang pemilihan umum bulan depan.
Pemilu tersebut akan menjadi yang pertama sejak kudeta yang terjadi di negara tersebut pada 2014.
Komentar Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi pada Selasa malam itu dikeluarkan sehari setelah komisi mencoret namanya dari daftar resmi calon perdana menteri.
Komisi itu mengatakan anggota keluarga kerajaan harus tetap menjauhkan diri dari politik. Keputusan Komisi Pemilihan itu sejalan dengan teguran keras dari Raja Maha Vajiralongkorn yang menyatakan pencalonan dirinya "tidak pantas" dan tidak konstitusional.
"Saya menyesal niat tulus saya bekerja untuk negara dan orang-orang Thailand telah menyebabkan masalah yang seharusnya tidak terjadi di era ini," tulisnya di Instagram setelah muncul di hadapan publik Thailand. Dia mengakhiri pernyataannya dengan tagar, "#howcomeitsthewayitis".
Beberapa pengguna media sosial mendesaknya untuk bekerja melayani warga sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi Ubolratana menjawab: "Saya tidak ingin berada di posisi itu lagi. Saya sudah lama menyerah."
Pencalonan Ubolratana yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh sebuah partai yang bersekutu dengan mantan perdana menteri populis Thaksin Shinawatra meresahkan negara Asia Tenggara itu, di mana monarki dipuja oleh jutaan warga Thailand dan tetap berada di atas politik.
Komisi Pemilihan juga mempertimbangkan untuk membubarkan partai Raksa Chart Thailand akibat pencalonan tersebut. Undang-undang pemilu melarang melibatkan kerajaan dalam kampanye politik.
Partai mendesak anggotanya untuk bersikap adil dalam keputusannya.
"Konstitusi melindungi hak dan kebebasan partai Raksa Chart Thailand sebagai tertuduh," kata Surachai Chinchai dari tim hukum partai, dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
"Kami mendesak Anda untuk memberi Partai Raksa Chart Thailand kesempatan untuk menolak dan menunjukkan bukti pendukung dalam periode waktu yang sesuai," katanya, mengutip CNBC International.
Partai Thai Raksa Chart adalah cabang dari partai Pheu Thai Thaksin. Partai-partai yang terkait dengan Thaksin telah memenangkan setiap pemilihan umum sejak tahun 2001.
Pemilu 24 Maret akan menjadi pertarungan antara Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang didukung militer dan pendukung Thaksin, yang digulingkan dalam kudeta tahun 2006 dan dipaksa mengungsi ke pengasingan, tetapi tetap sangat populer.
Saksikan video pernyataan Perdana Menteri Inggris Theresa May terkait Brexit berikut ini.
[Gambas:Video CNBC]
(prm) Next Article Tantang Junta Militer, Putri Thailand Calonkan Diri Jadi PM
Pemilu tersebut akan menjadi yang pertama sejak kudeta yang terjadi di negara tersebut pada 2014.
 Foto: Pimpinan partai Thailand Raksa Chart, Preechapol Pongpanich. REUTERS/Athit Perawongmetha |
Komentar Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi pada Selasa malam itu dikeluarkan sehari setelah komisi mencoret namanya dari daftar resmi calon perdana menteri.
"Saya menyesal niat tulus saya bekerja untuk negara dan orang-orang Thailand telah menyebabkan masalah yang seharusnya tidak terjadi di era ini," tulisnya di Instagram setelah muncul di hadapan publik Thailand. Dia mengakhiri pernyataannya dengan tagar, "#howcomeitsthewayitis".
Beberapa pengguna media sosial mendesaknya untuk bekerja melayani warga sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi Ubolratana menjawab: "Saya tidak ingin berada di posisi itu lagi. Saya sudah lama menyerah."
Pencalonan Ubolratana yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh sebuah partai yang bersekutu dengan mantan perdana menteri populis Thaksin Shinawatra meresahkan negara Asia Tenggara itu, di mana monarki dipuja oleh jutaan warga Thailand dan tetap berada di atas politik.
 Foto: Putri Thailand Ubolratana Rajakanya menghadiri prosesi untuk mentransfer peninggalan kerajaan dan abu dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej dari krematorium ke Istana Agung di Bangkok, Thailand, 27 Oktober 2017. REUTERS / Athit Perawongmetha / File Picture |
Komisi Pemilihan juga mempertimbangkan untuk membubarkan partai Raksa Chart Thailand akibat pencalonan tersebut. Undang-undang pemilu melarang melibatkan kerajaan dalam kampanye politik.
Partai mendesak anggotanya untuk bersikap adil dalam keputusannya.
"Konstitusi melindungi hak dan kebebasan partai Raksa Chart Thailand sebagai tertuduh," kata Surachai Chinchai dari tim hukum partai, dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
"Kami mendesak Anda untuk memberi Partai Raksa Chart Thailand kesempatan untuk menolak dan menunjukkan bukti pendukung dalam periode waktu yang sesuai," katanya, mengutip CNBC International.
Partai Thai Raksa Chart adalah cabang dari partai Pheu Thai Thaksin. Partai-partai yang terkait dengan Thaksin telah memenangkan setiap pemilihan umum sejak tahun 2001.
Pemilu 24 Maret akan menjadi pertarungan antara Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang didukung militer dan pendukung Thaksin, yang digulingkan dalam kudeta tahun 2006 dan dipaksa mengungsi ke pengasingan, tetapi tetap sangat populer.
Saksikan video pernyataan Perdana Menteri Inggris Theresa May terkait Brexit berikut ini.
[Gambas:Video CNBC]
(prm) Next Article Tantang Junta Militer, Putri Thailand Calonkan Diri Jadi PM
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular