Eksklusif
Soal 'Jokowi Hobi Impor Beras', Kemendag Keluarkan Data Baru
31 January 2019 16:39
Jakarta, CNBC Indonesia - Dradjad Wibowo, Ekonom Senior INDEF yang juga bagian dari Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno menunjukkan data yang mengklaim bahwa sejak era Orde Baru, impor beras paling tinggi terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan rata-rata 1,174 juta ton/tahun.
Data tersebut tidak memperhitungkan krisis ekonomi di masa pemerintahan Presiden Habibie di mana impor beras diklaim mencapai 2,942 juta ton/ tahun.
"Kesimpulan, di luar masa krisis ekonomi pada periode Presiden BJ Habibie, rata-rata impor beras tahunan terbesar terjadi pada masa Presiden Joko Widodo," kata Dradjad kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/1/2019).
Kementerian Perdagangan langsung memberikan tanggapannya.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan berdasarkan data empiris selama 1967-2018, Indonesia selalu mengimpor beras dan impor tertinggi terjadi di tahun 1999, yaitu mencapai 4,75 juta ton.
"Bahkan pada tahun 1984 saat Indonesia mendapat penghargaan dari FAO karena berhasil mencapai swasembada, tetap saja ada impor sebanyak 414,3 ribu ton," ujar Oke kepada CNBC Indonesia, Kamis (31/1/2019).
Oke menjelaskan, jika melihat data rata-rata impor beras per tahun dari setiap era presiden, tidak ada tampak kenaikan signifikan.
Bahkan, angka impor di era Presiden Jokowi masih sedikit lebih rendah dibandingkan era pemerintahan Presiden SBY periode kedua.
Lebih lanjut, Oke menyebutkan bahwa gambaran riil keseimbangan penawaran dan permintaan konsumsi beras di Indonesia menunjukkan rata-rata impor 1 juta ton per tahun di setiap periode kepresidenan.
Berikut data Kementerian Perdagangan yang menunjukkan rata-rata impor beras per tahun sejak 1993.
- 1993-1998 (lima tahun terakhir Soeharto): rata-rata 1,3 juta ton per tahun
- 1999 -2004 (Gus Dur/ Megawati): 1,7 juta ton per tahun
- 2004 - 2009 (SBY periode I): 468 ribu ton per tahun
- 2009 - 2014 (SBY periode II): 1,1 juta ton per tahun
- 2014 - 2018 (Jokowi): 1,08 juta ton per tahun
Menurut Oke, masyarakat perlu melihat isu beras secara lebih komprehensif, mulai dari perencanaan, produksi, hingga strategi pemenuhan kebutuhan beras nasional.
"Kita lihat saja data. Tidak ada kenaikan yang signifikan dalam rata-rata per tahun impor beras dari presiden ke presiden. Karena isunya memang bukan di situ. Isunya adalah bagaimana kita terus menggenjot produksi beras dalam negeri sehingga permintaan domestik terpenuhi," pungkasnya.
Simak video mengenai Bulog yang tidak akan mengimpor beras hingga Juli 2019.
(prm)
Data tersebut tidak memperhitungkan krisis ekonomi di masa pemerintahan Presiden Habibie di mana impor beras diklaim mencapai 2,942 juta ton/ tahun.
"Kesimpulan, di luar masa krisis ekonomi pada periode Presiden BJ Habibie, rata-rata impor beras tahunan terbesar terjadi pada masa Presiden Joko Widodo," kata Dradjad kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/1/2019).
Kementerian Perdagangan langsung memberikan tanggapannya.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan berdasarkan data empiris selama 1967-2018, Indonesia selalu mengimpor beras dan impor tertinggi terjadi di tahun 1999, yaitu mencapai 4,75 juta ton.
 Foto: Infografis/Infografis Indonesia, Negeri Agraris yang Doyan Impor Beras/Aristya Rahadian Krisabella |
"Bahkan pada tahun 1984 saat Indonesia mendapat penghargaan dari FAO karena berhasil mencapai swasembada, tetap saja ada impor sebanyak 414,3 ribu ton," ujar Oke kepada CNBC Indonesia, Kamis (31/1/2019).
Oke menjelaskan, jika melihat data rata-rata impor beras per tahun dari setiap era presiden, tidak ada tampak kenaikan signifikan.
Bahkan, angka impor di era Presiden Jokowi masih sedikit lebih rendah dibandingkan era pemerintahan Presiden SBY periode kedua.
Lebih lanjut, Oke menyebutkan bahwa gambaran riil keseimbangan penawaran dan permintaan konsumsi beras di Indonesia menunjukkan rata-rata impor 1 juta ton per tahun di setiap periode kepresidenan.
Berikut data Kementerian Perdagangan yang menunjukkan rata-rata impor beras per tahun sejak 1993.
- 1993-1998 (lima tahun terakhir Soeharto): rata-rata 1,3 juta ton per tahun
- 1999 -2004 (Gus Dur/ Megawati): 1,7 juta ton per tahun
- 2004 - 2009 (SBY periode I): 468 ribu ton per tahun
- 2009 - 2014 (SBY periode II): 1,1 juta ton per tahun
- 2014 - 2018 (Jokowi): 1,08 juta ton per tahun
Menurut Oke, masyarakat perlu melihat isu beras secara lebih komprehensif, mulai dari perencanaan, produksi, hingga strategi pemenuhan kebutuhan beras nasional.
"Kita lihat saja data. Tidak ada kenaikan yang signifikan dalam rata-rata per tahun impor beras dari presiden ke presiden. Karena isunya memang bukan di situ. Isunya adalah bagaimana kita terus menggenjot produksi beras dalam negeri sehingga permintaan domestik terpenuhi," pungkasnya.
Simak video mengenai Bulog yang tidak akan mengimpor beras hingga Juli 2019.
(prm)
