Sri Mulyani Bicara Utang Pemerintah: Tidak Ugal-Ugalan!

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
23 January 2019 14:07
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun angkat bicara mengenai lonjakan utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah Indonesia naik Rp 1.809 triliun. Data terkini Kementerian Keuangan, utang pemerintah sepanjang 2018 mencapai Rp 4.418 triliun.

Usai rapat terbatas di Istana Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun angkat bicara mengenai lonjakan utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan utang, bukan berarti tidak dikelola dengan baik.

"Poin saya utang adalah alat yang digunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan," kata Sri Mulyani di kompleks kepresidenan, Rabu (23/1/2019).


Berdasarkan data bendahara negara, utang di pemerintahan Jokowi memang lebih besar ketimbang penambahan utang di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama 10 tahun menjabat, jumlah utang bertambah Rp 1.309 triliun.



Sri Mulyani memahami, penambahan utang dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih mengalami defisit. Namun, defisit kas keuangan negara saat ini jauh lebih baik dibandingkan 3 tahun belakangan.

"Jadi utang itu tidak hanya dihitung dari sisi nominalnya, tapi juga dihubungkan dengan seluruh perekonomian, apakah terjaga dengan baik. Kalau kita lihat terjaga nggak? Terjagalah," katanya.

"Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% dengan defisit yang makin kecil. Bahkan kita menunjukkan primary balance [keseimbangan primer] hampir nol. Itu kan menggambarkan primary balance yang direncanakan Rp 80 triliun, sekarang hanya Rp 1,7 triliun," tegasnya.

Pemerintah, ditegaskan dia, memang diberikan ruang yang lebih besar untuk berutang lantaran berdasarkan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara membatasi defisit maksimal 3%. Namun, hal itu tidak dilakukan karena pengelolaan APBN yang jauh lebih berhati-hati.

"Pemerintah meskipun diberikan alokasi oleh UU bisa mengutang lebih banyak, kita mencoba perkecil kalau penerimaan naik, belanja yang efisien," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.




(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading