Utang Era Jokowi Rp 1.809 T, Darmin Sebut Masih Normal
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
23 January 2019 13:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan data baru soal posisi utang pemerintah di akhir 2018. Jumlahnya mencapai Rp 4.418 triliun.
Dalam data itu disebutkan, selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah naik Rp 1.809 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan peningkatan utang yang berlipat tersebut bukanlah untuk hal yang bersifat konsumtif.
"Prinsipnya dia [utang] sehat. Tidak gunakan utang untuk hal yang sifatnya konsumtif," ungkap Darmin di Istana Negara, Rabu (23/1/2019).
Menurutnya, jika melihat rasio utang terhadap PDB masih terjaga dan bisa dibilang normal. "Angkanya itu kita masih dalam range yang menurut ukuran dunia itu masih dalam normal," tuturnya,
Lebih jauh Darmin menerangkan, infrastruktur yang dibangun akan memberikan dampak 10-20 tahun ke depan. Sehingga hasilnya tidak bisa dirasakan sekarang.
"Jadi tidak bisa menghitung begitu saja sekarang. Karena ini jangka panjang dampaknya."
"Yang penting dilihat sekarang, rasio seperti apa sih terhadap kewajiban. Sehingga dikaitkan dengan PDB. Nominal naik ya. Anda punya warung, anda tahu ini laku, anda minjam untuk bikin lebih bagus kemudian laku, apa masalahnya?"
(dru) Next Article Strategi RI Perangi 'Hantu' Defisit Neraca Dagang
Dalam data itu disebutkan, selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah naik Rp 1.809 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan peningkatan utang yang berlipat tersebut bukanlah untuk hal yang bersifat konsumtif.
Menurutnya, jika melihat rasio utang terhadap PDB masih terjaga dan bisa dibilang normal. "Angkanya itu kita masih dalam range yang menurut ukuran dunia itu masih dalam normal," tuturnya,
Lebih jauh Darmin menerangkan, infrastruktur yang dibangun akan memberikan dampak 10-20 tahun ke depan. Sehingga hasilnya tidak bisa dirasakan sekarang.
"Jadi tidak bisa menghitung begitu saja sekarang. Karena ini jangka panjang dampaknya."
"Yang penting dilihat sekarang, rasio seperti apa sih terhadap kewajiban. Sehingga dikaitkan dengan PDB. Nominal naik ya. Anda punya warung, anda tahu ini laku, anda minjam untuk bikin lebih bagus kemudian laku, apa masalahnya?"
(dru) Next Article Strategi RI Perangi 'Hantu' Defisit Neraca Dagang
Most Popular