Serba-serbi Pemilu 2019
Dilema Anggaran Pemilu 2019, Antara Logistik dan Sosialisasi
Fikri Muhammad, CNBC Indonesia
17 January 2019 19:18
Selain masalah efisiensi anggaran Pemilu, KPU perlu melakukan evaluasi terhadap tim audit internalnya terkait keterbukaan dengan lembaga lain. CNBC Indonesia menemukan disposisi terkait penyampaian telaah BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI dari hasil penelitian BPK RI sebagai berikut.
"Hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemilihan Umum pada tahun 2017. Laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2017 mengungkap permasalahan tim kelompok kerja yang ditetapkan tidak bersifat koordinatif dengan instansi lain atau lintas eselon I sehingga tidak layak dibayarkan honorariumnya setelah dikurangi PPh 21 sebesar Rp 2,52 miliar. Kemudian pembayaran atas tim yang tidak bersifat kordinatif mengindikasikan bahwa tim yang dibentuk tersebut hanya berupa tugas dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan, dimana seharusnya kompensasiatas pekerjaan merupakan tugas dan fungsi satker telah dipenuhi pada pembayaran tunjangan kinerja. Terkait hal tersebut BPK telah merekomendasikan KPU untuk menyusun juknis yang khusus mengatur pembentukan tim kelompok kerja, mengevaluasi kembali tim-tim yang dapat dibentuk, dan diselaraskan dengan kriteria yang diwajibkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan. Serta memerintahkan para pegawai terkait untuk menyetorkan honorarium yang tidak layak dibayarkan dan belum disetorkan ke Kas Negara," demikian Telahan BAKN DPR RI kepada Komisi II DPR RI, terkait Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Mitra Kerja Komisi I-IX.
CNBC Indonesia telah mencoba mengonfirmasi kepada KPU perihal anggaran Pemilu 2019. Akan tetapi, sampai dengan Kamis (17/1/2019) malam, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi maupun Sekretaris Jenderal KPU Arief Rahman Hakim tidak merespons permintaan konfirmasi dari CNBC Indonesia.
(miq/miq)
"Hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemilihan Umum pada tahun 2017. Laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2017 mengungkap permasalahan tim kelompok kerja yang ditetapkan tidak bersifat koordinatif dengan instansi lain atau lintas eselon I sehingga tidak layak dibayarkan honorariumnya setelah dikurangi PPh 21 sebesar Rp 2,52 miliar. Kemudian pembayaran atas tim yang tidak bersifat kordinatif mengindikasikan bahwa tim yang dibentuk tersebut hanya berupa tugas dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan, dimana seharusnya kompensasiatas pekerjaan merupakan tugas dan fungsi satker telah dipenuhi pada pembayaran tunjangan kinerja. Terkait hal tersebut BPK telah merekomendasikan KPU untuk menyusun juknis yang khusus mengatur pembentukan tim kelompok kerja, mengevaluasi kembali tim-tim yang dapat dibentuk, dan diselaraskan dengan kriteria yang diwajibkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan. Serta memerintahkan para pegawai terkait untuk menyetorkan honorarium yang tidak layak dibayarkan dan belum disetorkan ke Kas Negara," demikian Telahan BAKN DPR RI kepada Komisi II DPR RI, terkait Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Mitra Kerja Komisi I-IX.
CNBC Indonesia telah mencoba mengonfirmasi kepada KPU perihal anggaran Pemilu 2019. Akan tetapi, sampai dengan Kamis (17/1/2019) malam, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi maupun Sekretaris Jenderal KPU Arief Rahman Hakim tidak merespons permintaan konfirmasi dari CNBC Indonesia.
 Foto: Infografis/APBN 2019/Edward Ricardo |
(miq/miq)
Pages
Most Popular