
Serba-serbi Pemilu 2019
Dilema Anggaran Pemilu 2019, Antara Logistik dan Sosialisasi
Fikri Muhammad, CNBC Indonesia
17 January 2019 19:18

Yang perlu dilirik dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah anggaran. Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara KPU dan Komisi II DPR lalu, KPU mengusulkan anggaran berkisar Rp 24 triliun kemudian dipangkas menjadi Rp 18,1 triliun.
KPU mengaku sudah siap menyelenggarakan Pemilu 2019 dan berharap anggaran tahun 2019 sudah dapat digunakan sejak Januari ini. Sebab yang sering terjadi, KPU sudah merancang anggaran untuk Januari, namun baru tersedia Februari atau Maret.
"Tapi khusus untuk pemilu kita harap sejak awal Januari, fresh money-nya sudah sejak awal Januari," kata Arief dalam diskusi bertajuk refkeksi akhir tahun 2018 di kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (18/12/2018).
Akhirnya, anggaran disepakati Rp 18,1 triliun. Dari anggaran itu, ada satu kebijakan yang sempat menuai polemik, yaitu penggunaan bahan karton atau kardus kedap air untuk mengganti bahan alumunium karena pertimbangan efisiensi anggaran. Itu terjadi karena anggaran tersebut dikritisi dan dipangkas oleh DPR.
Hal itu dibenarkan oleh Herman Khaeron selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Menurut dia, pemangkasan anggaran SDM lebih sulit karena kebutuhan orang per hari tergolong krusial.
"Sehingga pemangkasan lebih pada logistik. Contohnya kotak pemungutan suara yang pemangkasanya cukup besar. Yang tadinya dialokasikan untuk alumunium saat ini menggunakan karton. Saya kira ini efisiensi pemangkasan anggaran yang bisa dilakukan sehingga pengajuan Rp 24 triliun turun menjadi Rp 18 triliun," ungkap Herman pada CNBC Indonesia di Sekretariat Komisi II DPR RI, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
(miq/miq)
KPU mengaku sudah siap menyelenggarakan Pemilu 2019 dan berharap anggaran tahun 2019 sudah dapat digunakan sejak Januari ini. Sebab yang sering terjadi, KPU sudah merancang anggaran untuk Januari, namun baru tersedia Februari atau Maret.
"Tapi khusus untuk pemilu kita harap sejak awal Januari, fresh money-nya sudah sejak awal Januari," kata Arief dalam diskusi bertajuk refkeksi akhir tahun 2018 di kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (18/12/2018).
Hal itu dibenarkan oleh Herman Khaeron selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Menurut dia, pemangkasan anggaran SDM lebih sulit karena kebutuhan orang per hari tergolong krusial.
"Sehingga pemangkasan lebih pada logistik. Contohnya kotak pemungutan suara yang pemangkasanya cukup besar. Yang tadinya dialokasikan untuk alumunium saat ini menggunakan karton. Saya kira ini efisiensi pemangkasan anggaran yang bisa dilakukan sehingga pengajuan Rp 24 triliun turun menjadi Rp 18 triliun," ungkap Herman pada CNBC Indonesia di Sekretariat Komisi II DPR RI, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
![]() |
Next Page
Sosialiasi terbengkalai?
Pages
Most Popular