
Serba-serbi Pemilu 2019
Dilema Anggaran Pemilu 2019, Antara Logistik dan Sosialisasi
Fikri Muhammad, CNBC Indonesia
17 January 2019 19:18

Menurut Herman, memang ada desakan dari anggota Komisi II DPR untuk memangkas biaya logistik dan seharusnya bisa dialokasikan ke biaya sosialisasi. Karena DPR ingin sosialisasi yang lebih intensif baik Pemilu 2019.
Hal itu dikarenakan sampai saat ini rakyat miskin informasi dan pengetahuan terkait dengan pemilu serentak. Apalagi kalo dikaitkan dengan teknis pemungutan suara.
"Dalam simulasi Bawaslu seorang pemilih bisa melakukan pencoblosan selama 11 menit. Bahkan melalui pengamatan saya satu orang butuh 10-15 menit. Mereka datang ke TPS kemudian mengisi administrasi dan membuka kertas 5 suara," kata Herman.
"Kalo mereka punya hasrat dan keinginan untuk memilih tentu membuka kertas satu per satu. Kalau kertas presiden kan kecil ukuran A4, kalau kertas suara DPR 50 x 80. Belum lagi harus mencari gambar partai dan memilih nama orang ini butuh waktu lama," ujarnya.
Inilah sebabnya, menurut Herman, sosialisasi itu sangat diperlukan sehingga masyarakat bisa mengisi kertas suaranya dengan cepat. Hal yang perlu dikritisi dalam aggaran pemilu adalah dana Rp 18 triliun ini harus dipergunakan dengan baik dan harus dilakukanya re-alokasi dana sehingga bisa mengefisensi anggaran.
Dana logistik bisa mencapai Rp 16,6 triliun. Sedangkan untuk dana Pedoman Petujunjuk Teknis Bimbingan Supervisi Publikasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan itu jumlahnya hanya Rp 2,5 triliun.
Sebagai seorang pemain lapangan dalam perhelatan pemilu ini, Herman sudah merasa sulit dengan aturan sosialisasi yang rumit ditambah sosialisasi KPU dengan dana yang terbatas. Namun, re-alokasi dana tersebut berbenturan dengan regulasi dari Kementerian Keuangan.
"Kementerian Keuangan harus melakukan optimalisasi dari sisa pengeluaran anggaran. Re-alokasi untuk kegiatan lainya. Bisa dipindahkan berdasarkan rapat dan pemberitahuan dengan DPR. Tapi kalo untuk KPU dan Bawaslu itu tidak bisa dipergunakan untuk anggaran lain," katanya.
"Kalau ada dana sisa kan bisa diefisiensikan untuk kegiatan lainya. Misalnya ada dana logistik Rp 10 triliun yang difungsikan hanya Rp 7 triliun, sisa Rp 3 triliun ini harus dikembalikan ke negara. Hal ini seharusnya di optimalisasikan," lanjut Herman.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
Hal itu dikarenakan sampai saat ini rakyat miskin informasi dan pengetahuan terkait dengan pemilu serentak. Apalagi kalo dikaitkan dengan teknis pemungutan suara.
"Dalam simulasi Bawaslu seorang pemilih bisa melakukan pencoblosan selama 11 menit. Bahkan melalui pengamatan saya satu orang butuh 10-15 menit. Mereka datang ke TPS kemudian mengisi administrasi dan membuka kertas 5 suara," kata Herman.
Inilah sebabnya, menurut Herman, sosialisasi itu sangat diperlukan sehingga masyarakat bisa mengisi kertas suaranya dengan cepat. Hal yang perlu dikritisi dalam aggaran pemilu adalah dana Rp 18 triliun ini harus dipergunakan dengan baik dan harus dilakukanya re-alokasi dana sehingga bisa mengefisensi anggaran.
Dana logistik bisa mencapai Rp 16,6 triliun. Sedangkan untuk dana Pedoman Petujunjuk Teknis Bimbingan Supervisi Publikasi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan itu jumlahnya hanya Rp 2,5 triliun.
Sebagai seorang pemain lapangan dalam perhelatan pemilu ini, Herman sudah merasa sulit dengan aturan sosialisasi yang rumit ditambah sosialisasi KPU dengan dana yang terbatas. Namun, re-alokasi dana tersebut berbenturan dengan regulasi dari Kementerian Keuangan.
"Kementerian Keuangan harus melakukan optimalisasi dari sisa pengeluaran anggaran. Re-alokasi untuk kegiatan lainya. Bisa dipindahkan berdasarkan rapat dan pemberitahuan dengan DPR. Tapi kalo untuk KPU dan Bawaslu itu tidak bisa dipergunakan untuk anggaran lain," katanya.
"Kalau ada dana sisa kan bisa diefisiensikan untuk kegiatan lainya. Misalnya ada dana logistik Rp 10 triliun yang difungsikan hanya Rp 7 triliun, sisa Rp 3 triliun ini harus dikembalikan ke negara. Hal ini seharusnya di optimalisasikan," lanjut Herman.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
Next Page
KPU perlu audit
Pages
Most Popular