Banyak Kecelakaan, Prabowo-Sandi Kritik Proyek Infrastruktur
Donald Banjarnahor, CNBC Indonesia
10 January 2019 17:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Juru Bicara Prabowo-Sandi Suhendra Ratu Prawiranegara menyinyalir proyek infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sering kejar tayang sehingga mengesampingkan sisi keamanan dan keselamatan kerja.
Menurutnya, hal ini berbahaya karena bukan hanya telah menelan korban jiwa yang terjadi selama ini tetapi kemungkinan besar juga nantinya akan berimplikasi pada kualitas konstruksi yang dihasilkan.
"Kecelakaan kerja dan kecelakaan lainnya yang diakibatkan kelalaian pelaksana proyek dan pembuat kebijakan sudah tentu pada akhirnya akan menjadi penilaian serta membentuk opini masyarakat terhadap proyek-proyek infrastruktur tersebut," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/1/2019).
Dia mengatakan selama tahun 2017-2018 banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja yang dialami pelaksana konstruksi jalan tol. Misalnya kecelakaan ambruknya crane proyek Double-Double Track (DDT) Mataram-Manggarai di Jakarta, yang mengakibatkan empat pekerja meninggal dunia.
"Lalu terjadi kecelakaan lagi dalam bulan yang sama, Februari 2018 kecelakaan tiang pancang proyek tol Becakayu, Jakarta ambruk dan menimpa pekerja," jelasnya.
Pada bentuk lain, tuturnya, kecelakaan juga terjadi akibat kesalahan konstruksi. Misalnya banyak korban jiwa pada mudik lebaran tahun 2016 lalu. Kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan dugaan minimnya fasilitas rest area dan fasilitas lainnya.
"Jalan tol menuju pintu keluar Brebes menjadi saksi dan bukti, bahwa korban jiwa yang terjadi dikarenakan terjadi penumpukan kendaraan di jalan tol selama berhari-hari macet dan tidak bergerak," jelasnya.
"Belasan korban jiwa menjadi korban akibat akrobatik Kementerian PUPR dan Kemenhub yang ingin show off menunjukkan kelancaran mudik Lebaran tahun 2016 melalui jalan tol. Padahal kondisi dan fasilitas jalan tol tersebut masih belum layak dan minim fasilitas untuk dilalui kendaraan yang berjumlah ratusan ribu kendaraan saat itu, " lanjutnya.
Suhendra menambahkan kesan tayang juga terjadi pada pembiayaan proyek, misalnya LRT Jabodebek dan LRT Palembang. Dalam proyek itu BUMN yang ditugasi oleh pemerintah, mengalami kebingungan dalam skema pembiayaan diawal proyek ambisius tersebut.
"Kementerian teknis, dalam hal ini Kemenhub, BUMN dan Kemenkeu belum menemukan kata sepakat dan belum menemukan skema pembiayaan yang tepat. Namun secara kenyataan BUMN sudah melaksanakan pembangunan konstruksi, dan membiayai sendiri proyek tersebut yang bersumber dari modal perusahaan," ujarnya.
Menjadi paradoks, tuturnya, aturan atau skema pembiayaan belum final dan disepakati oleh pemangku kebijakan, namun konstruksi proyek sudah dillaksanakan dilapangan oleh BUMN untuk mengejar target penyelesaian konstruksi.
"Kondisi ini terkesan dipaksakan, kemungkinan diprediksi akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari, tak terkecuali masalah nonteknis dan hukum," jelasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Dapat Curhatan Guru Ngaji, Sandi Uno: OK OCE Jadi Solusi
Menurutnya, hal ini berbahaya karena bukan hanya telah menelan korban jiwa yang terjadi selama ini tetapi kemungkinan besar juga nantinya akan berimplikasi pada kualitas konstruksi yang dihasilkan.
"Lalu terjadi kecelakaan lagi dalam bulan yang sama, Februari 2018 kecelakaan tiang pancang proyek tol Becakayu, Jakarta ambruk dan menimpa pekerja," jelasnya.
Pada bentuk lain, tuturnya, kecelakaan juga terjadi akibat kesalahan konstruksi. Misalnya banyak korban jiwa pada mudik lebaran tahun 2016 lalu. Kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan dugaan minimnya fasilitas rest area dan fasilitas lainnya.
"Jalan tol menuju pintu keluar Brebes menjadi saksi dan bukti, bahwa korban jiwa yang terjadi dikarenakan terjadi penumpukan kendaraan di jalan tol selama berhari-hari macet dan tidak bergerak," jelasnya.
"Belasan korban jiwa menjadi korban akibat akrobatik Kementerian PUPR dan Kemenhub yang ingin show off menunjukkan kelancaran mudik Lebaran tahun 2016 melalui jalan tol. Padahal kondisi dan fasilitas jalan tol tersebut masih belum layak dan minim fasilitas untuk dilalui kendaraan yang berjumlah ratusan ribu kendaraan saat itu, " lanjutnya.
Suhendra menambahkan kesan tayang juga terjadi pada pembiayaan proyek, misalnya LRT Jabodebek dan LRT Palembang. Dalam proyek itu BUMN yang ditugasi oleh pemerintah, mengalami kebingungan dalam skema pembiayaan diawal proyek ambisius tersebut.
"Kementerian teknis, dalam hal ini Kemenhub, BUMN dan Kemenkeu belum menemukan kata sepakat dan belum menemukan skema pembiayaan yang tepat. Namun secara kenyataan BUMN sudah melaksanakan pembangunan konstruksi, dan membiayai sendiri proyek tersebut yang bersumber dari modal perusahaan," ujarnya.
Menjadi paradoks, tuturnya, aturan atau skema pembiayaan belum final dan disepakati oleh pemangku kebijakan, namun konstruksi proyek sudah dillaksanakan dilapangan oleh BUMN untuk mengejar target penyelesaian konstruksi.
"Kondisi ini terkesan dipaksakan, kemungkinan diprediksi akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari, tak terkecuali masalah nonteknis dan hukum," jelasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Dapat Curhatan Guru Ngaji, Sandi Uno: OK OCE Jadi Solusi
Most Popular