Saat Jokowi Kecewa Berat Kemacetan Bikin Rugi Rp 65 T
08 January 2019 14:57
Foto: Jokowi Blusukan ke Pasar Bogor (Biro Setpres)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas perdana dengan agenda pembahasan pengelolaan transportasi wilayah Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi di Istana Negara, Selasa (8/1/2018).
Jokowi, di depan sejumlah menteri Kabinet Kerja, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu, mengeluhkan pengelolaan transportasi yang belum terintegrasi satu sama lain.
Bahkan berdasarkan hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kerugian yang diterima dari kemacetan secara nominal mencapai Rp 65 triliun per tahun.
"Kalau dijadikan barang, kita bisa jadikan MRT, LRT dalam 5 tahun. Nggak mungkin kita begini terus-terusan. Sehingga yang Rp 65 triliun itu jadi barang, bukan asap yang memenuhi kota," sesal Jokowi.
Kepala negara meminta kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk betul-betul serius menangani masalah pengelolaan transportasi. Presiden tak ingin masalah ini terus berlarut-larut tanpa ada kejelasan.
"Karena yang saya lihat ini sekarang urusan jalan saja ada yang dimiliki PU, Banten, Jabar, yang semua pengelolaannya tidak terintegrasi. Misalnya, terkait pemeliharaan dan banyak yang saling menunggu," katanya.
Selain itu, Jokowi pun menyindir pengembangan proyek berbasis transit oriented development (TOD) yang tak bisa berjalan maksimal. Menurutnya, dibutuhkan perencanaan yang matang agar proyek tersebut bisa berjalan sesuai harapan.
Apalagi, pemerintah berkomitmen penuh mendorong masyarakat bisa dengan nyaman menggunakan moda transportasi publik yang secara langsung bisa mengurangi angka kemacetan.
"MRT jadi, LRT, kereta bandara, semua sudah siap. TransJakarta ada. Betul-betul kita dorong masyarakat ke transportasi massa. Sehingga mobil di jalan bisa berkurang secara besar-besaran," tegasnya.
(wed/wed)
Jokowi, di depan sejumlah menteri Kabinet Kerja, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu, mengeluhkan pengelolaan transportasi yang belum terintegrasi satu sama lain.
Bahkan berdasarkan hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kerugian yang diterima dari kemacetan secara nominal mencapai Rp 65 triliun per tahun.
"Kalau dijadikan barang, kita bisa jadikan MRT, LRT dalam 5 tahun. Nggak mungkin kita begini terus-terusan. Sehingga yang Rp 65 triliun itu jadi barang, bukan asap yang memenuhi kota," sesal Jokowi.
Kepala negara meminta kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk betul-betul serius menangani masalah pengelolaan transportasi. Presiden tak ingin masalah ini terus berlarut-larut tanpa ada kejelasan.
"Karena yang saya lihat ini sekarang urusan jalan saja ada yang dimiliki PU, Banten, Jabar, yang semua pengelolaannya tidak terintegrasi. Misalnya, terkait pemeliharaan dan banyak yang saling menunggu," katanya.
Selain itu, Jokowi pun menyindir pengembangan proyek berbasis transit oriented development (TOD) yang tak bisa berjalan maksimal. Menurutnya, dibutuhkan perencanaan yang matang agar proyek tersebut bisa berjalan sesuai harapan.
Apalagi, pemerintah berkomitmen penuh mendorong masyarakat bisa dengan nyaman menggunakan moda transportasi publik yang secara langsung bisa mengurangi angka kemacetan.
"MRT jadi, LRT, kereta bandara, semua sudah siap. TransJakarta ada. Betul-betul kita dorong masyarakat ke transportasi massa. Sehingga mobil di jalan bisa berkurang secara besar-besaran," tegasnya.
Artikel Selanjutnya
Jokowi Resah, Kemacetan Sekarang tidak Hanya di Jakarta
(wed/wed)
