Belum Terakreditasi, RS Bisa Layani Pasien BPJS Kesehatan

News - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
07 January 2019 20:00
Belum Terakreditasi, RS Bisa Layani Pasien BPJS Kesehatan
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan menyepakati perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi. Langkah ini diambil agar RS tersebut tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS dengan syarat.

Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek, telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan.

Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019


"Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Nila dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Senin (7/11/2018). 

Kegiatan akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan program JKN di Indonesia.

Ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013. 

Karena itu, pada 1 Januari lalu terdapat pemutusan kontrak dengan sejumlah RS. "Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut dan juga RS itu sendiri," kata Menkes. 

Direktur Utama Kesehatan, Fachmi Idris, menegaskan pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke RS untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya. Dia meminta masyarakat tidak khawatir dengan masa transisi ini.

"Hanya masa transisi saja, terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019 nanti. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya," urainya.

Dikatakan, sejauh ini sudah ada 341 RS yang belum terakreditasi dan menyatakan komitmen menyelesaikan akreditasi hingga batas waktu tengah tahun ini. Sementara itu, total RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 2.217 sampai Desember 2018 lalu.

"Yang sudah terakreditasi 1.759 RS dan jumlahnya terus bergerak. Artinya lebih banyak RS terakreditasi. Dari situ, kita akan monitoring terus untuk uang belum terakreditasi," bebernya.

[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading