Akreditasi & Kecemasan Akses Layanan BPJSK yang Berkurang

News - Houtmand P Saragih, CNBC Indonesia
05 January 2019 07:45
Akreditasi & Kecemasan Akses Layanan BPJSK yang Berkurang
Jakarta, CNBC Indonesia - Awal 2019 masyarakat tiba-tiba dikejutkan dengan pemberitaan BPJS Kesehatan memutus kontrak dengan sejumlah rumah sakit (RS). Sejumlah rumah sakit tak lagi menerima pasien yang berobat dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.

Sontak kabar tersebut membuat masyarakat gelisah dan berbagai reaksi muncul karena berita tersebut. Banyak yang khawatir layanan ini tidak lagi tidak berjalan lagi, karena dihubung-hubungkan dengan persoalan defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.

Padahal fasilitas atau jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara ini, sangat membantu masyarakat, khususnya untuk kalangan kurang mampu. Benarkah layanan ini akan dihapus?

BPJS Kesehatan pun angkat bicara soal itu. Dalam siaran pers yang disampaikan lembaga ini, Kamis (03/01/2019) memberikan penjelasan terkait penolakan sejumlah RS melayani pasien BPJS Kesehatan.


Dalam siaran pers tersebut disebutkan, fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.

Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
 
"Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut agar dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri," jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, M  Iqbal Anas Ma'ruf.
 
Jika mengacu kepada penjelesan Iqbal, penolakan sejumlah RS terhadap pasien BPJS Kesehatan karena alasan untuk peningkatan standar mutu pelayanan kesehatan, bukan karena ketidakmampuan membayar layanan RS. BPJS memutus kontrak sejumlah RS karena dinilai tidak sesuai dengan standar akreditasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

Dalam pamflet dari BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial, disebutkan empat alasan pemutusan kontrak dengan sejumlah faskes atau RS:
- Belum terakreditasi dan tidak direkomendasikan Kementerian Kesehatan
- Tidak memenuhi syarat rekredensialing
- Proses perpanjangan Akreditasi
- Surat Izin Operisional (SIO) telah habis

Iqbal menambahkan, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain: sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.
 
"Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit," kata Iqbal.
 
Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini.

Selam proses tersebut berlangsung juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah.
 
"Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain," jelas Iqbal.
 
Iqbal menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.
 
"Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh  BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," kata Iqbal.

Nah, ini penting jadi catatan bagi BPJS Kesehatan, dalam proses akreditasi tersebut jangan sampai akses kesehatan masyarakat jadi sulit karena jumlah faskes yang berkurang.

Akreditasi & Kecemasan Akses Layanan BPJSK yang BerkurangFoto: infografis/8Penyakit Kronis Orang RI yang Jadi Beban BPJS Kesehatan/Aristya Rahadian Krisabella
(hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading