Sri Mulyani, Menkeu Terbaik yang Prestasinya Dianggap Semu
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
04 January 2019 08:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Majalah keuangan The Banker edisi Rabu (2/1/2019), menobatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik atau Finance Minister of the Year 2019 Global and Asia Pacific.
Secara umum, The Banker menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Sri Mulyani tetap kuat, padahal negara yang berada di khatulistiwa ini diterpa bencana alam bertubi-tubi.
"Sembari menghadapi tragedi kemanusiaan itu, negara ini masih mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan. Defisit produk domestik bruto untuk 2018 diperkirakan sekitar 1,86%, lebih rendah dibandingkan perkiraan dalam Anggaran Negara 2018, yang 2,19%" begitu tulisan dalam majalah The Banker.
Seiring dengan apa yang tertera dalam majalah The Banker, pada Rabu (2/1/2019) kemarin, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut juga merilis realisasi APBN 2018. Dalam realisasi APBN 2018, Sri Mulyani mengungkapkan kalau penerimaan negara saat ini mencapai Rp 1.942,3 triliun dan berhasil melampaui target yang hanya sebesar Rp 1.894,7 triliun.
Dalam paparannya pun, Sri Mulyani berulang kali dengan bangga mengatakan capaian ini baru pertama kali terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke belakang, dan menunjukkan kinerja APBN 2018 yang optimal. Bahkan, pihaknya optimis dapat mempertahankan capaian tersebut di tahun politik ini.
"Pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan Penerimaan Negara sebesar 100%."
Di tengah rasa bangga dan optimisme Sri Mulyani serta pejabat Kementerian Keuangan lainnya, ekonom Gede Sandra mengatakan kalau 'prestasi' ini hanya bersifat 'musiman'.
Menurutnya, penerimaan negara yang mampu melampaui target hingga 102,5% ini, bukan semata-mata karena kerja keras para pejabat di Kementerian Keuangan, tapi justru sangat bergantung pada kondisi tertentu, yang kebetulan saja sedang menguntungkan. Misalnya harga minyak dunia.
Pasalnya, capaian penerimaan negara lebih dari 100% ini, juga terjadi di tahun-tahun yang harga minyak dunianya sedang membumbung tinggi, seperti tahun 2007 (102,5% dari target) dan tahun 2008 (109,7% dari target).
"Tahun 2018 harga rata-rata minyak dunia US$ 70 barel per hari, sedangkan asumsi harga minyak APBN jauh di bawah hanya US$ 48 barel per hari. Tahun 2007 harga rata-rata minyak dunia US$73 barel per hari, sedangkan asumsi harga minyak APBN US$60 barel per hari (dinaikkan APBN-P 2007 menjadi US$ 63 barel per hari)," ujarnya.
Gede Sandra menjelaskan kalau kenaikan harga minyak dunia akan menyumbang keuntungan yang cukup besar bagi penerimaan negara, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini terbukti dalam realisasi APBN 2018, di mana PNBP nilainya Rp 407,1 triliun atau mencapai 147,8% dari target dan tumbuh 30,8% dari tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel bisa meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 1,1 triliun.
Selain harga minyak dunia, capaian penerimaan negara juga bisa melampaui target jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah Rp 100. Kondisi ini mampu menambah pundi negara sebesar Rp 2,1 triliun. Dan benar saja, selama tahun 2018 kurs rupiah melemah hingga Rp 14.750/US$, jauh di atas asumsi nilai tukar APBN sebesar Rp 13.400/US$.
Gede Sandra juga mengungkapkan hal lain yang cukup mengejutkan, di balik 'prestasi kinerja APBN 2018'. Realisasi APBN 2018 juga 'menggarisbawahi' defisit yang kecil. Siapa sangka, defisit yang katanya di bawah target APBN 2018 ini, ternyata 'mengorbankan kesehatan' Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kemudian tentang capaian berkurangnya defisit APBN sebesar 1,76% (di bawah target APBN 2,19%), yang juga dibanggakan Menkeu Sri Mulyani sebagai prestasi. Perlu diketahui bahwa ini juga merupakan prestasi yang semu, karena dicapai dengan mengorbankan kesehatan BUMN. Kanker kerugian yang seharusnya diderita APBN, dipindah ke BUMN," demikian ungkap Gede Sandra.
Apa yang diungkapkan Gede Sandra juga pernah diberitakan CNBC Indoneia beberapa waktu lalu terkait laba PT Pertamina (Persero) di kuartal III-2018 yang hanya Rp 5 triliun. Padahal di 2017 lalu perseroan ini bisa membukukan laba hingga Rp 35 triliun.
Hal serupa jug dialami Perusahaan Listrik Negara (PLN). Akibat pelemahan kurs rupiah, PLN harus menderita kerugian hingga Rp 18,5 triliun, pada kuartal III-2018.
"Jadi, tercapainya target 100% penerimaan negara dan berkurangnya defisit ternyata bukan berasal dari perbaikan kinerja. Indikator kunci (key indicator) dari kinerja Menteri Keuangan," tutup Gede.
(prm) Next Article Sri Mulyani Beberkan Realisasi APBN 2018
Secara umum, The Banker menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Sri Mulyani tetap kuat, padahal negara yang berada di khatulistiwa ini diterpa bencana alam bertubi-tubi.
"Sembari menghadapi tragedi kemanusiaan itu, negara ini masih mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan. Defisit produk domestik bruto untuk 2018 diperkirakan sekitar 1,86%, lebih rendah dibandingkan perkiraan dalam Anggaran Negara 2018, yang 2,19%" begitu tulisan dalam majalah The Banker.
Dalam paparannya pun, Sri Mulyani berulang kali dengan bangga mengatakan capaian ini baru pertama kali terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke belakang, dan menunjukkan kinerja APBN 2018 yang optimal. Bahkan, pihaknya optimis dapat mempertahankan capaian tersebut di tahun politik ini.
"Pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan Penerimaan Negara sebesar 100%."
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Memimpin Konferensi pers kinerja APBN 2018 di Kementerian Keuangan (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Di tengah rasa bangga dan optimisme Sri Mulyani serta pejabat Kementerian Keuangan lainnya, ekonom Gede Sandra mengatakan kalau 'prestasi' ini hanya bersifat 'musiman'.
Menurutnya, penerimaan negara yang mampu melampaui target hingga 102,5% ini, bukan semata-mata karena kerja keras para pejabat di Kementerian Keuangan, tapi justru sangat bergantung pada kondisi tertentu, yang kebetulan saja sedang menguntungkan. Misalnya harga minyak dunia.
Pasalnya, capaian penerimaan negara lebih dari 100% ini, juga terjadi di tahun-tahun yang harga minyak dunianya sedang membumbung tinggi, seperti tahun 2007 (102,5% dari target) dan tahun 2008 (109,7% dari target).
"Tahun 2018 harga rata-rata minyak dunia US$ 70 barel per hari, sedangkan asumsi harga minyak APBN jauh di bawah hanya US$ 48 barel per hari. Tahun 2007 harga rata-rata minyak dunia US$73 barel per hari, sedangkan asumsi harga minyak APBN US$60 barel per hari (dinaikkan APBN-P 2007 menjadi US$ 63 barel per hari)," ujarnya.
Gede Sandra menjelaskan kalau kenaikan harga minyak dunia akan menyumbang keuntungan yang cukup besar bagi penerimaan negara, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini terbukti dalam realisasi APBN 2018, di mana PNBP nilainya Rp 407,1 triliun atau mencapai 147,8% dari target dan tumbuh 30,8% dari tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel bisa meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 1,1 triliun.
Selain harga minyak dunia, capaian penerimaan negara juga bisa melampaui target jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah Rp 100. Kondisi ini mampu menambah pundi negara sebesar Rp 2,1 triliun. Dan benar saja, selama tahun 2018 kurs rupiah melemah hingga Rp 14.750/US$, jauh di atas asumsi nilai tukar APBN sebesar Rp 13.400/US$.
Gede Sandra juga mengungkapkan hal lain yang cukup mengejutkan, di balik 'prestasi kinerja APBN 2018'. Realisasi APBN 2018 juga 'menggarisbawahi' defisit yang kecil. Siapa sangka, defisit yang katanya di bawah target APBN 2018 ini, ternyata 'mengorbankan kesehatan' Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kemudian tentang capaian berkurangnya defisit APBN sebesar 1,76% (di bawah target APBN 2,19%), yang juga dibanggakan Menkeu Sri Mulyani sebagai prestasi. Perlu diketahui bahwa ini juga merupakan prestasi yang semu, karena dicapai dengan mengorbankan kesehatan BUMN. Kanker kerugian yang seharusnya diderita APBN, dipindah ke BUMN," demikian ungkap Gede Sandra.
Apa yang diungkapkan Gede Sandra juga pernah diberitakan CNBC Indoneia beberapa waktu lalu terkait laba PT Pertamina (Persero) di kuartal III-2018 yang hanya Rp 5 triliun. Padahal di 2017 lalu perseroan ini bisa membukukan laba hingga Rp 35 triliun.
Hal serupa jug dialami Perusahaan Listrik Negara (PLN). Akibat pelemahan kurs rupiah, PLN harus menderita kerugian hingga Rp 18,5 triliun, pada kuartal III-2018.
"Jadi, tercapainya target 100% penerimaan negara dan berkurangnya defisit ternyata bukan berasal dari perbaikan kinerja. Indikator kunci (key indicator) dari kinerja Menteri Keuangan," tutup Gede.
(prm) Next Article Sri Mulyani Beberkan Realisasi APBN 2018
Most Popular