Eksklusif
Investor, Jangan Cemas Berinvestasi di RI saat Tahun Politik!
Prima Wirayani & Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
31 December 2018 14:47
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyadari bahwa sebagian besar investor memilih untuk menahan diri melakukan investasi atau wait and see selama tahun politik 2019 mendatang.
Alasan mereka beragam, mulai dari kekhawatiran akan kondisi keamanan yang terganggu hingga perubahan kepemimpinan yang dapat mengubah kebijakan investasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memahami bahwa sikap tersebut adalah sesuatu yang alami diambil investor dan merupakan hak mereka sebagai pemilik dana dan pengukur risiko masing-masing.
"Jadi, yang bisa kita lakukan adalah tentunya memberikan penjelasan, klarifikasi ke mereka bahwa kita ini menyelenggarakan pemilu bukan pertama kali. Ini sudah kesekian kali, kematangan berdemokrasi kita makin baik," paparnya dalam wawancara eksklusifnya dengan CNBC Indonesia, Jumat (28/12/2018).
"Dan kalau kita lihat pengalaman 2014, 2009, sebenarnya hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam konteks iklim investasi. Bahkan yang kita bisa lihat kan setiap pemerintahan itu selalu berusaha untuk mendatangkan investasi dalam jumlah besar karena secara jujur, ekonomi Indonesia masih membutuhkan arus investasi," tambahnya.
Pemerintah memang berharap besar pada pertumbuhan laju investasi domestik. Namun karena kemampuan domestik masih terbatas, Indonesia masih membutuhkan investasi asing.
Investasi asing tersebut pemerintah harapkan akan lebih banyak didorong kepada sektor yang menciptakan lapangan kerja dan sektor yang bisa berpotensi ekspor atau sektor yang bisa menggantikan impor yang selama ini dilakukan Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah tengah gencar mendorong agar para investor asing sadar bahwa Indonesia sebenarnya stabil secara politik. Pergantian pemerintah ini sama saja dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat (AS) ataupun negara-negara lainnya seperti India dan negara di Eropa, menurut Bambang.
"Jadi, tidak ada yang aneh dengan pemilu ini sebenarnya. Tapi ya kita maklumi kalau mereka wait and see-nya itu lebih menunda. Artinya menunda realisasi karena data yang masuk adalah realisasi investasi, bukan komitmen," ujarnya.
"Mereka sebenarnya sudah komitmen tapi realisasinya mungkin tadinya misalnya akhir tahun ini, dia undur jadi bulan Mei atau bulan Juni, misalkan," ungkap Bambang.
(prm) Next Article China Tegaskan Bakal Hati-Hati dengan Investasi Asing
Alasan mereka beragam, mulai dari kekhawatiran akan kondisi keamanan yang terganggu hingga perubahan kepemimpinan yang dapat mengubah kebijakan investasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memahami bahwa sikap tersebut adalah sesuatu yang alami diambil investor dan merupakan hak mereka sebagai pemilik dana dan pengukur risiko masing-masing.
"Dan kalau kita lihat pengalaman 2014, 2009, sebenarnya hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam konteks iklim investasi. Bahkan yang kita bisa lihat kan setiap pemerintahan itu selalu berusaha untuk mendatangkan investasi dalam jumlah besar karena secara jujur, ekonomi Indonesia masih membutuhkan arus investasi," tambahnya.
 Foto: Infografis/Provinsi yang Paling Banyak Diguyur Investasi Asing/Arie Pratama |
Pemerintah memang berharap besar pada pertumbuhan laju investasi domestik. Namun karena kemampuan domestik masih terbatas, Indonesia masih membutuhkan investasi asing.
Investasi asing tersebut pemerintah harapkan akan lebih banyak didorong kepada sektor yang menciptakan lapangan kerja dan sektor yang bisa berpotensi ekspor atau sektor yang bisa menggantikan impor yang selama ini dilakukan Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah tengah gencar mendorong agar para investor asing sadar bahwa Indonesia sebenarnya stabil secara politik. Pergantian pemerintah ini sama saja dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat (AS) ataupun negara-negara lainnya seperti India dan negara di Eropa, menurut Bambang.
"Jadi, tidak ada yang aneh dengan pemilu ini sebenarnya. Tapi ya kita maklumi kalau mereka wait and see-nya itu lebih menunda. Artinya menunda realisasi karena data yang masuk adalah realisasi investasi, bukan komitmen," ujarnya.
"Mereka sebenarnya sudah komitmen tapi realisasinya mungkin tadinya misalnya akhir tahun ini, dia undur jadi bulan Mei atau bulan Juni, misalkan," ungkap Bambang.
(prm) Next Article China Tegaskan Bakal Hati-Hati dengan Investasi Asing
Most Popular