BNPB: Dana Penanggulangan Bencana RI Kurang Banyak
Monica Wareza, CNBC Indonesia
25 December 2018 16:59
Jakarta, CNBC Indonesia- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan dana yang dianggarkan pemerintah untuk pengurangan resiko bencana masih sangat kurang.
Bahkan untuk tahun depan anggaran ini malah diturunkan, dari sebesar Rp 760 miliar di 2018 menjadi hanya Rp 610 miliar saja di tahun depan.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan idealnya pemerintah menganggarkan belanja untuk penanggulangan resiko bencana ini sebesar 1% dari anggaran belanja daerah.
"Saya pernah hitung anggaran terutama BPBD itu hanya 0,002% dari APBD. Idealnya 1% untuk pra bencana (di daerah), kalau sudah bencana kan pakai dana darurat BTT yang bisa digunakan untuk darurat selama pemerintahnya menetapkan masa tanggap darurat. Kalau dari dari APBN kita tidak tidak 1% lah, karena 1% kebanyakan orang BNPB cuma 500 orang, idealnya ditambahlah, kalau bisa Rp 2 triliun," kata Sutopo di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (25/12).
Dia menjelaskan, dana ini akan digunakan oleh BPBD atau BNPB untuk digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan program pra bencana. Bangun sistem peringatakan dini, bangun tanggul, bendungan, sosialisasi kepada masyrakat, pendidikan kebencanaan dan sebagainya.
Kurangnya anggaran ini juga menyebabkan tak beroperasinya buoy untuk peringatan tsunami aibat gempa sejak 2012 lalu. Meski saat ini Indonesia memiliki 22 buoy yang digunakan untuk pendeteksi tsunami, tak ada satupun yang beroperasi.
"Tidak beroperasi karena vandalisme, banyak yang rusak karena di letaknya di samudera, banyak yang diambil sensornya sama nelayan buat cari ikan. Biaya maintenancenya tidak ada karena keperluannya besar tapi anggaran biayanya kecil," jelas dia.
(gus) Next Article AS Diguncang Gempa M 7,8 Berpotensi Tsunami
Bahkan untuk tahun depan anggaran ini malah diturunkan, dari sebesar Rp 760 miliar di 2018 menjadi hanya Rp 610 miliar saja di tahun depan.
"Saya pernah hitung anggaran terutama BPBD itu hanya 0,002% dari APBD. Idealnya 1% untuk pra bencana (di daerah), kalau sudah bencana kan pakai dana darurat BTT yang bisa digunakan untuk darurat selama pemerintahnya menetapkan masa tanggap darurat. Kalau dari dari APBN kita tidak tidak 1% lah, karena 1% kebanyakan orang BNPB cuma 500 orang, idealnya ditambahlah, kalau bisa Rp 2 triliun," kata Sutopo di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (25/12).
Dia menjelaskan, dana ini akan digunakan oleh BPBD atau BNPB untuk digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan program pra bencana. Bangun sistem peringatakan dini, bangun tanggul, bendungan, sosialisasi kepada masyrakat, pendidikan kebencanaan dan sebagainya.
Kurangnya anggaran ini juga menyebabkan tak beroperasinya buoy untuk peringatan tsunami aibat gempa sejak 2012 lalu. Meski saat ini Indonesia memiliki 22 buoy yang digunakan untuk pendeteksi tsunami, tak ada satupun yang beroperasi.
"Tidak beroperasi karena vandalisme, banyak yang rusak karena di letaknya di samudera, banyak yang diambil sensornya sama nelayan buat cari ikan. Biaya maintenancenya tidak ada karena keperluannya besar tapi anggaran biayanya kecil," jelas dia.
(gus) Next Article AS Diguncang Gempa M 7,8 Berpotensi Tsunami
Most Popular