Dikuasai RI, Siapa Bakal Kelola Tambang Freeport ke Depan?
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
21 December 2018 18:47
Jakarta, CNBC Indonesia- Resmi sudah Indonesia memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Meski mayoritas saham sudah diambil negara, untuk operatornya masih dipegang oleh Freeport.
Kenapa begitu? Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini sudah digali 700 km di bawah tanah, dan akan jadi 1.000 km. Jadi, lanjut Budi, yang dibangun operasinya adalah tambang terumit di dunia.
[Gambas:Video CNBC]
"Saya sangat menghargai dan sangat yakin insinyur Indonesia bisa. Orang Indonesia tahu kita bisa, tetapi kita masih perlu belajar, dan Freeport McMoran adalah the best operator for underground mining. Ini kesempatan besar untuk Indonesia sehingga putra putri Indonesia bisa belajar," ujar Budi kepada media saat dijumpai dalam konferensi pers penyerahan IUPK-OP Freeport Indonesia, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.
Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.
Kepemilikan 51,23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua.
Terkait dengan pengalihan saham ini, Plt Kepala Dinas Pertambangan Papua Fred Boray mengatakan, Papua berharap agar pemerintah daerah dapat manfaat langsung dengan divestasi saham, artinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemberdayaan masyarakat
"Saat ini kami tengah mengurus masalah legalitas terkait pembentukan BUMD antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika," ujar Fred kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Jumat (21/12/2018).
Adapun, Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$ 819 juta yang dijaminkan dengan saham 40% di IPMM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.
(gus) Next Article Terungkap, Ini 3 Program Inalum Usai Sukses Rebut Freeport
Kenapa begitu? Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini sudah digali 700 km di bawah tanah, dan akan jadi 1.000 km. Jadi, lanjut Budi, yang dibangun operasinya adalah tambang terumit di dunia.
[Gambas:Video CNBC]
Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.
Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.
Kepemilikan 51,23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua.
Terkait dengan pengalihan saham ini, Plt Kepala Dinas Pertambangan Papua Fred Boray mengatakan, Papua berharap agar pemerintah daerah dapat manfaat langsung dengan divestasi saham, artinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemberdayaan masyarakat
"Saat ini kami tengah mengurus masalah legalitas terkait pembentukan BUMD antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika," ujar Fred kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Jumat (21/12/2018).
Adapun, Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$ 819 juta yang dijaminkan dengan saham 40% di IPMM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.
(gus) Next Article Terungkap, Ini 3 Program Inalum Usai Sukses Rebut Freeport
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular