Sri Mulyani Sebut Ada Warisan Masalah di BPJS Kesehatan
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
11 December 2018 17:06
Jakarta, CNBC Indonesia - Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BPJS Kesehatan yang mengalami deifisit mengungkap sebuah fakta baru. Hasil audit tersebut menemukan masih adanya klaim tahun 2016.
"Ini akibat mereka masih bisa menerima tagihan dua tahun, walaupun sekarang sudah diubah jadi 6 bulan. Artinya ada warisan masalah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi IX tentang BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Sri Mulyani pun mempertanyakan manajemen rumah sakit rekanan BPJS Kesehatan.
"Semakin kami gali semakin gak masuk akal. Bagaimana rumah sakit baru menagih dua tahun kemudian," terang Sri Mulyani.
Menteri Keuangan pun meminta dilakukan audit keseluruhan termasuk dengan rumah sakit untuk mengetahui tata kelola rumah sakit termasuk tagihannya.
"Saya ingin tahu Rumah Sakit bagaimana tata kelola termasuk tagihannya. Ini tanggungjawab kita semua sehingga tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan sistem ini," jelas Sri Mulyani.
Cara lain yang ditempuh untuk atasi warisan masalah ini adalah meningkatkan komunikasi dengan kementerian kesehatan termasuk penanganan penyakit-penyakit tertentu. Laporannya diharapkan bisa keluar pada Januari 2019.
"Kami minta posisi saldo utang BPJS kesehatan dan akan terus monitor ketat bauran kebijakan yg sudah disetujui di antara kami," ungkap Sri Mulyani.
(roy/dru) Next Article Sri Mulyani Kantongi Skema Bailout BPJS Kesehatan
"Ini akibat mereka masih bisa menerima tagihan dua tahun, walaupun sekarang sudah diubah jadi 6 bulan. Artinya ada warisan masalah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi IX tentang BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Menteri Keuangan pun meminta dilakukan audit keseluruhan termasuk dengan rumah sakit untuk mengetahui tata kelola rumah sakit termasuk tagihannya.
"Saya ingin tahu Rumah Sakit bagaimana tata kelola termasuk tagihannya. Ini tanggungjawab kita semua sehingga tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan sistem ini," jelas Sri Mulyani.
 Foto: BPJS Kesehatan (CNBC Indonesia/Rivi Satrianegara) |
Cara lain yang ditempuh untuk atasi warisan masalah ini adalah meningkatkan komunikasi dengan kementerian kesehatan termasuk penanganan penyakit-penyakit tertentu. Laporannya diharapkan bisa keluar pada Januari 2019.
"Kami minta posisi saldo utang BPJS kesehatan dan akan terus monitor ketat bauran kebijakan yg sudah disetujui di antara kami," ungkap Sri Mulyani.
(roy/dru) Next Article Sri Mulyani Kantongi Skema Bailout BPJS Kesehatan
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular